Jelang Pencanangan Pembangunan ZI, BBGP Jatim Evaluasi Dokumen RBI

Dalam rangka menyongsong Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), BBGP Provinsi Jawa Timur menggelar rapat koordinasi di Aula Teater Gedung Nusantara 1, mulai hari ini, Selasa hingga Kamis (21 sampai dengan 23 Februari 2023). Di hari pertama ini, Sekretaris Tim Kerja RBI BBGP Jatim, Akhmadi, mempresentasikan persiapan pengisian SIAZIK, hasil dari Sosialisasi Pendampingan Pembangunan ZI WBK/WBBM di Lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, 7 dan 8 Februari lalu.

Sekretaris Tim Kerja RBI BBGP Jatim Akhmadi mempresentasikan persiapan menyongsong pencanangan ZI WBK dan WBBM BBGP Jatim

SIAZIK, singkatan dari Sistem Informasi Asesmen Zona Integritas Kemendikbudristek, merupakan aplikasi yang dipersiapkan dan dikembangkan oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemendikbudristek sejak 2021 - 2022 untuk penilaian dan seleksi LKE PMPZI secara internal, yaitu untuk satker-satker di lingkungan Kemendikbudristek.

Melalui SIAZIK, diharapkan proses pengusulan dan seleksi Satker dapat lebih transparan dan akuntabel sehingga satker yang diusulkan nanti merupakan satker yang benar-benar siap dan layak diusulkan menjadi Satker berpredikat ZI menuju WBK/WBBM di tahun 2023.

Dalam arahan di depan peserta, Kepala Bagian Umum BBGP Jatim Sumadianto Affandi menyatakan siap untuk mencanangkan Pembangunan ZI BBGP Jatim menuju WBK dan WBBM.

"Kita perlu segera bergerak cepat mempersiapkan pencanangan Pembangunan ZI WBK/WBBM Maret nanti. Dalam tiga hari ke depan, matangkan masing-masing area perubahan dan persiapkan dokumen untuk diunggah ke SIAZIK untuk melengkapi persyaratan pengusulan lembaga," pesan optimis Affandi.

Pencanangan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM BBGP Jatim direncanakan pada kegiatan capacity building di Madiun awal Maret tahun ini. Sebelumnya, pembangunan ZI WBK/WBBM pernah dicanangkan pada 10 Maret 2017 ketika nomenklatur lembaga pada saat itu masih Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PKn dan IPS. Kini, BBGP Jatim perlu memperbaharui deklarasi, bahwa BBGP sebagai pengemban tupoksi baru di wilayah Jawa Timur telah siap menjadi zona integritas. Berbagai persiapan pencanangan telah dilakukan sejak akhir 2022 lalu di tengah masa transisi PPPPTK ke BBGP dengan mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung.

Share:

Baca Lanjutannya

BBGP Jatim Raih Peringkat Pertama Satker Terbaik Kategori Zero Retur Triwulan IV 2022

BBGP Jatim Raih Peringkat Pertama Satuan Kerja Terbaik Kategori Zero Retur dalam acara Penganugerahan Penghargaan kepada Satker dan Pemda Terbaik Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 dan Press Release APBN Periode sampai dengan Januari 2023 yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang, Selasa (14/02/2023). 

Penghargaan satker dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tersebut dianugerahkan kepada BBGP Jatim melalui KPPN Malang yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu. Kepala KPPN Malang Rontok Juhirman menyerahkan secara langsung kepada Kepala Bagian Umum BBGP Jatim Sumadianto Affandi di kantor KPPN Malang.

“Penilaian untuk satker yang menerima penghargaan ini tidak subyektif, tetapi semua berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN). Semoga ini semakin meningkatkan semangat untuk memberikan kinerja yang terbaik,” kata Rintok Juhirman di sela pemberian penghargaan.

Sesuai harapan pihak KPPN Malang, Sumadianto Affandi berpesan kepada seluruh pegawai BBGP Jatim agar mempertahankan capaian kinerja ini pada semester berikutnya sekaligus meningkatkannya agar dapat menjadi salah satu satker pengelola anggaran terbaik. Capaian kinerja sangat mempengaruhi dalam Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja sebagai area pengungkit dalam Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang tengah dibangun BBGP Jatim.

Sebagaimana dilansir oleh situs Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, pencairan dana dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dilaksanakan melalui transfer dana dari Kas Negara pada bank operasional kepada Rekening Pihak Penerima yang ditunjuk pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Namun, terdapat kemungkinan terjadinya kegagalan transfer dana ke rekening pihak penerima sehingga bank penerima melakukan penolakan/pengembalian (retur) SP2D. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana, retur SP2D adalah penolakan/pengembalian atas pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan APBN dari bank penerima kepada bank pengirim.

Retur SP2D disebabkan karena terdapat kesalahan pada nomor rekening, kesalahan pada nama pemilik rekening, kesalahan pada nama dan kode bank, dan penyebab lain seperti rekening yang dituju sudah tidak aktif. Kesalahan-kesalahan tersebut dapat berakibat pada penyaluran dana APBN yang terhambat, penundaan hak dari penerima dana, dan adanya usaha serta tambahan waktu yang diperlukan untuk penyelesaian retur. Oleh karena itulah, KPPN Malang menganugerahkan penghargaan dengan kategori tingkat terjadinya retur yang paling rendah sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja pelaksanaan anggaran satker mitra KPPN Malang.***

Share:

Baca Lanjutannya