Hari Belajar Guru: Kebijakan Kemendikdasmen dengan Jadwal Belajar Seminggu

Jakarta, 19 April 2025 – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru menerbitkan Surat Edaran nomor 5684/MDM.B1/HK.04.00/2025 tentang Hari Belajar Guru. Kebijakan ini bertujuan untuk membangun ekosistem dan semangat belajar sepanjang hayat bagi guru, sesuai dengan prinsip pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.

Kredit foto: https://www.instagram.com/guru_esdeh/

“Hari Belajar Guru merupakan upaya untuk memperkuat budaya belajar di ekosistem guru, sekaligus memberikan ruang refleksi dan pengembangan diri secara berkelanjutan. Ini adalah wujud nyata komitmen kami untuk menjadikan guru sebagai pembelajar sepanjang hayat. Hari Belajar Guru bukan hanya soal menydiakan waktu luang untuk belajar, tetapi ruang bersama untuk tumbuh dan berkembang,” ujar Nunuk Suryani, Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru.

Guru sebagai ujung tombak pendidikan memegang peran sentral dalam menciptakan generasi penerus yang berkarakter dan berdaya saing tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, setiap guru diwajibkan untuk memenuhi kualifikasi akademik serta melakukan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Hari Belajar Guru dalam rangka PKB, dilaksanakan satu kali dalam seminggu, dengan jadwal yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama para guru, tanpa mengganggu kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan.

“Melalui Hari Belajar Guru, kami mendorong para guru untuk memperkuat kompetensi, memperdalam refleksi atas praktik pembelajaran, serta membangun kolaborasi yang lebih bermakna antar sesame guru. Harapannya, ini menjadi momen yang dinantikan, bukan sebagai beban. Ketika guru terus belajar, murid pun akan semakin semangat dan senang belajar karena mereka merasakan pembelajaran yang hidup dan bermakna,” lanjut Nunuk.

Kegiatan ini bersifat kolektif dan dilaksanakan dalam forum-forum kolaboratif seperti: Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyarawah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Kebijakan ini berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, hingga pendidikan kesetaraan, baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia.

Nunuk menjelaskan bahwa pembelajaran Hari Belajar Guru dapat disesuaikan per mata pelajaran. Sebagai ilustrasi, guru Matematika memiliki hari belajar yang berbeda dari guru IPA atau PJOK. Guru dapat belajar bersama melalui kelompok belajar dalam satuan pendidikan (KKG mini ataupun MGMP Satuan Pendidikan) maupun kelompok belajar di luar satuan pendidikan (KKG, MGMP tingkat gugus/kabupaten/kota) serta melalui forum kepala satuan pendidikan seperti KKKS dan MKKS.

Adapun pelaksanaan kegiatan ini dapat dibiayai menggunakan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOP PAUD/BOS/BOP Kesetaraan) Reguler/Kinerja, atau sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya dukungan dari kepala daerah serta dinas pendidikan di seluruh Indonesia, Hari Belajar Guru diharapkan menjadi budaya yang mengakar. Kebijakan ini akan berkontribusi pada peningkatan kompetensi dan kinerja guru, serta berimbas pada kualitas pembelajaran dan penguatan karakter peserta didik di seluruh Indonesia. ***

Sumber: Siaran Pers Nomor: 164/sipers/A6/IV/2025 Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Share:

Baca Lanjutannya

Cara Aktivasi Multi-Factor Authentication (MFA) Single Sign On Sistem Digital Layanan ASN BKN

Melalui surat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Nomor 2960/B-SI.02.01/SD/E/2025 tanggal 19 Maret 2025, Badan Kepegawaian (BKN) menerapkan fitur Multi-Factor Authentication (MFA) pada Sistem Digital Layanan ASN. Hal ini merupakan upaya strategis BKN untuk memperkuat pelindungan data kepegawaian termasuk pelindungan data pribadi ASN, mengantisipasi ancaman siber yang semakin canggih, seperti phishing, pencurian identitas, dan peretasan akun. 

Beberapa faktor utama yang menyebabkan kebocoran data adalah penggunaan kredensial yang lemah, kerentanan sistem, dan adanya malware Stealer (pencuri kredensial) pada perangkat/gawai sehingga diperlukan langkah-langkah efektif untuk meningkatkan keamanan layanan digital, salah satunya melalui penerapan MFA. Dengan MFA, autentikasi tidak hanya mengandalkan password, tetapi juga beberapa faktor tambahan seperti OTP (One-Time Password), sehingga memperkecil peluang peretas dalam menyusup ke sistem.

Melalui surat deputi ini, seluruh layanan BKN juga akan dialihkan ke portal ASN Digital (https://asndigital.bkn.go.id/). Hal ini merupakan upaya BKN memastikan layanan berbasis digital tetap aman, andal, dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh ASN. Dengan platform single-sign-on (SSO) tersebut, ASN mengakses seluruh layanan Manajemen ASN BKN dengan satu kali login, tanpa perlu membuka banyak tautan. Untuk dapat mengakses layanannya, seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus melalukan aktivasi MFA untuk akun mereka di platform tersebut.

Cara Aktivasi Multi-Factor Authentication (MFA) SSO BKN

Berikut langkah-langkah untuk mengaktifkan MFA: 

1. Unduh Aplikasi Google Authenticator di Play Store dan install pada ponsel Anda
2. Melalui laptop, kunjungi laman asndigital.bkn.go.id, klik Login, lalu klik Masuk 
3. Lakukan login dengan menggunakan akun dan password myASN atau e-Kinerja, kolom kode OTP dikosongkan saja
4. Klik tombol “Aktifkan MFA (OTP)” yang muncul untuk menuju ke halaman otentifikasi mobile
5. Buka Aplikasi Google Authenticator di ponsel Anda, klik tombol “+” untuk scan barcode yang terdapat di halaman otentifikasi mobile hingga muncul kode OTP pada Google Authenticator di ponsel Anda.
6. Masukkan kode OTP ke kotak input “One time code” dan sesuaikanlah nama device sesuai nama perangkat Anda yang mudah Anda ingat, dan terakhir klik “Submit” 

Jika aktivasi Multi-Factor Authentication (MFA) SSO BKN sudah berhasil, akan muncul tampilan layar yang memuat berbagai layanan BKN, yaitu Layanan Seleksi ASN, logo Layanan Individu ASN, logo Layanan Manajemen ASN Instansi, dan logo Layanan Pendukung. 

Pengguna juga dapat mengaktifkan notifikasi layanan, dengan meng-update data nomor telepon dan email pada profil ASN. Jika data belum sesuai/update, silahkan segera melakukan pemutakhiran melalui fitur Update Data Mandiri pada MyASN serta layanan Peremajaan Data bagi pengelola kepegawaian yang memiliki kewenangan.

Disamping pengamanan melalui MFA, BKN juga menghimbau kepada seluruh ASN agar menggunakan password yang kuat dan unik untuk setiap akun, mengganti password secara berkala, serta tidak membagikan password ke pihak lain. 

Apabila Anda lupa password MyASN BKN, silakan ikuti langkahnya pada tautan di bawah ini:

Reset password MyASN

1. Masukkan NIP dan email yang terdaftar pada MyASN.
2. Masukkan password baru, dan masukkan Kode Verifikasi OTP yang dikirim ke email Anda, lalu klik RESET.

Jika Anda telah melakukan dua langkah di atas, Anda dapat login ke https://asndigital.bkn.go.id/ dengan password baru yang anda buat. Jika mengalami kendala saat aktivasi, ASN dapat menghubungi layanan bantuan (helpdesk) yang disediakan oleh BKN. ***

Penulis: Tricahyo Abadi

Share:

Baca Lanjutannya

Kemendikdasmen Raih Penghargaan GSM Award 2025 Kategori Best Use of Video Kementerian

Jakarta, 18 April 2025 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat (BKHM), meraih penghargaan dalan ajang Government Social Media (GSM) Award 2025. Penghargaan ini merupakan apresiasi atas Best Use of Video "Senam Anak Indonesia Hebat" yang diunggah melalui kanal Youtube KEMDIKDASMEN. GSM Award merupakan program penghargaan dan apresiasi tahunan atas kerja baik pengelolaan media sosial yang diberikan kepada instansi pemerintah. Penghargaan ini hadir dalam mendukung peningkatan kerja komunikasi publik lembaga pemerintah melalui media sosial.

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menyampaikan bahwa penghargaan ini sebagai penyemangat untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi khususnya di media sosial agar lebih inovatif dan berdampak luas bagi masyarakat. Ia berharap, melalui konten media sosial dapat mendukung komunikasi publik yang efektif dalam mewujudkan visi dan misi Kemendikdasmen.

“Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada GSM Award atas penghargaan yang diberikan kepada Kemendikdasmen. Semoga pencapaian ini dapat menjadi motivasi untuk terus berkarya dalam komunikasi publik dan memberikan layanan terbaik untuk masyarakat,” tutur Suharti. 

Sampai Bulan April 2025, video konten Senam Anak Indonesia Hebat di Youtube KEMDIKDASMEN telah mendapatkan lebih dari 47 juta penonton dan 365 ribu likes. Selain itu, video yang diunggah pada akhir Desember 2024 ini juga menjadi salah satu program Kemendikdasmen dalam membangun anak Indonesia menjadi generasi emas Indonesia 2045. ***

Sumber: Siaran Pers Nomor: 160/sipers/A6/IV/2025 Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Share:

Baca Lanjutannya

Sosialisasi Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang JF Guru dan JF Pengawas Sekolah 2025

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional dan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 0440/B/HK.04.00/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan kedalam Jabatan Fungsional Guru melalui Penyesuaian dan Layanan Kepegawaian pada Masa Transisi Penyesuaian Jabatan, Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Ditjen GTK dan PG) menyelenggarakan Sosialisasi Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang JF Guru dan JF Pengawas Sekolah 2025 yang diselenggarakan secara daring melalui kanal YouTube Ditjen GTK pada Senin, 14 April 2025. Dalam sosialisasi ini dipaparkan Data Potensi Peserta, linimasa, peran dan tugas pemangku kepentingan, penganggaran, persyaratan, hingga mekanisme uji kompetensi.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut di atas, Kemendikdasmen melalui Ditjen GTK dan PG akan melaksanakan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan bagi pejabat fungsional Guru, Pengawas Sekolah, Pamong Belajar, dan Penilik pada bulan Juni 2025. Uji kompetensi sebagaimana dimaksud merupakan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan terakhir bagi pejabat fungsional Pengawas Sekolah, pejabat fungsional Pamong Belajar, dan pejabat fungsional Penilik.

Apa itu Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang (UKKJ)?

UKKJ merupakan proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari pegawai ASN pada JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah dan JF Penilik guna menentukan kelayakan yang bersangkutan untuk naik ke jenjang satu tingkat lebih tinggi.

Sosialisasi Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang JF Guru dan JF Pengawas Sekolah 2025 ini merupakan upaya strategis Ditjen GTK dan PG dalam mendukung pengembangan karier jabatan fungsional

guru pengawas sekolah, pamong belajar, dan penilik. Melalui sosialisasi ini, peserta diharapkan akan memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai mekanisme persyaratan dan alur pelaksanaan UKKJ tahun 2025. Sosialisasi Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang JF Pamong Belajar dan Penilik akan dilaksanakan menyusul pada hari selanjutnya: Selasa, 15 April 2025.

Berikut ini tautan penting terkait dengan UKKJ:

• Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
• Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 0440/B/HK.04.00/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan kedalam Jabatan Fungsional Guru melalui Penyesuaian dan Layanan Kepegawaian pada Masa Transisi Penyesuaian Jabatan
• Laman UKKJ
• Sosialisasi Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang JF Guru dan JF Pengawas Sekolah 2025
• Materi Sosialisasi UKKJ JF Guru dan Pengawas Sekolah Tahun 2025

Share:

Baca Lanjutannya

Mendikdasmen Luncurkan Buku Panduan Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat: Wujudkan Generasi Berkarakter Menuju Indonesia Emas 2045

Jakarta, 11 April 2025 – Pendidikan karakter merupakan fondasi penting dalam membentuk generasi unggul yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan kepribadian kuat. Untuk itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, secara resmi meluncurkan Buku Panduan Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat di SMP Negeri 41 Jakarta, pada Jumat (11/4). Peluncuran ini bertujuan untuk menguatkan pelaksanaan Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Mendikdasmen menyampaikan bahwa gerakan ini merupakan wujud nyata komitmen bersama untuk membentuk anak-anak Indonesia sebagaimana diharapkan oleh para pendiri bangsa dalam konstitusi. “Ini adalah bagian dari kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang kita harapkan dapat membentuk anak Indonesia menjadi anak-anak yang hebat, cerdas, sehat, berkarakter, berakhlak mulia, terampil, dan memiliki dedikasi kepada bangsa dan negara. Mereka adalah generasi yang nanti akan memimpin Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Mendikdasmen.

Lebih lanjut, Mendikdasmen menjelaskan bahwa buku panduan tersebut dirancang untuk diimplementasikan melalui empat pusat pendidikan atau dikenal dengan Catur Pusat Pendidikan, yaitu sekolah, keluarga (orang tua), masyarakat, dan media. Para guru dan tenaga kependidikan diharapkan menerapkan gerakan ini di lingkungan sekolah, sementara orang tua memainkan peran penting dalam membiasakan kebiasaan tersebut di rumah. Dukungan masyarakat dan semua pihak diperlukan guna menciptakan lingkungan sosial yang positif, dan media massa menjadi mitra strategis dalam menyosialisasikan nilai-nilai gerakan ini secara luas.

“Diluncurkannya Buku Panduan Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya untuk membangun budaya hidup sehat, budaya belajar yang konstruktif, dan membentuk generasi bangsa yang berkarakter, berkepribadian Indonesia, serta memiliki akhlak yang mulia,” tegas Mendikdasmen.

Kepala SMP Negeri 41 Jakarta, Metrin Evivi, mengungkapkan bahwa sekolahnya telah mengintegrasikan Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dalam berbagai kegiatan dan pembiasaan harian. Kegiatan tersebut meliputi pembiasaan budaya 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun) di sekolah, upacara setiap hari Senin, ibadah pagi pada hari Selasa dan Kamis, dan kegiatan Pagi Ceria pada hari Rabu.

“Kami membuat banner yang ditempel di kelas, untuk mengingatkan anak-anak tentang gerakan ini. Di awal semester genap, kami mengadakan rapat dengan orang tua murid dan menyampaikan terkait 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat sebagai hal yang harus dibiasakan untuk anak-anak kita. Ketika mengajar di kelas, Bapak/Ibu guru pun selalu melakukan refleksi kebiasaan itu kepada anak-anak,” jelas Metrin.

Salah satu siswa SMP Negeri 41 Jakarta, Jasmin Bintang Maharani, turut merasakan dampak positif dari gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dan berbagai pembiasaan di sekolahnya. “Menurut saya, dampaknya sangat positif dan besar, karena dengan kegiatan-kegiatan sekolah yang seperti itu, membuat kita merasa nyaman dan senang berada di sekolah, serta lebih akrab dengan teman-teman yang lain,” ungkap Jasmin.

Peluncuran Buku Panduan Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat menjadi langkah strategis dalam memperkuat pendidikan karakter anak-anak Indonesia. Dengan dukungan seluruh ekosistem pendidikan, gerakan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan membentuk generasi penerus bangsa yang memiliki karakter unggul.

Buku Panduan Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat tersedia untuk berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA/SMK, serta juga terdapat buku panduan khusus bagi orang tua. Panduan ini dapat diakses secara daring melalui laman resmi: cerdasberkarakter.kemendikdasmen.go.id/gerakan7kebiasaan

***

Sumber: Siaran Pers Nomor: 150/sipers/A6/IV/2025 Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Share:

Baca Lanjutannya

Kepmendikdasmen Nomor 14/M/2025 Cabut Kepmendikbudristek tentang Program Sekolah Penggerak

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Nomor 14/M/2025 yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak karena dipertimbangkan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan upaya peningkatan layanan pendidikan bermutu pada satuan pendidikan. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, yaitu pada 18 Maret 2025 

Seluruh pelaksanaan program pendidikan yang terkait dengan program sekolah penggerak akibat pencabutan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak dilakukan penyesuaian berdasarkan program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Tautan unduhan:

Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Nomor 14/M/2025

Yang dicabut dan tidak berlaku: 

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak

Share:

Baca Lanjutannya

Sosialisasi NRG, NUPTK, & Validasi Data Guru

Penting bagi setiap guru untuk memastikan data mereka valid dan terverifikasi agar pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) berjalan lancar. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung penuntasan sertifikasi pendidik dan merespon tingginya jumlah pertanyaan dari para guru lulusan PPG, Ditjen GTKPG Kemendikbudristek menggelar Webinar Sosialisasi NRG, NUPTK, & Validasi Data Guru guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang prosesnya.

Berikut ini pokok pembahasan yang dipaparkan dalam webinar:

✅ Pentingnya NRG & NUPTK bagi guru

✅ Langkah-langkah validasi data agar pencairan TPG tidak terhambat

✅ Solusi atas kendala yang sering terjadi

Berikut ini rangkumannya:

• Webinar ini membahas penerbitan NRG, NUPTK, dan pemutakhiran data guru di Indonesia. Peserta didorong untuk memastikan keakuratan data mereka untuk mendapatkan tunjangan tepat waktu, termasuk tunjangan profesi. Berbagai pakar memberikan wawasan tentang prosedur, tantangan, dan pentingnya validasi data, dengan menekankan bahwa guru harus secara aktif memantau informasi mereka sendiri. 
• Webinar ini berfokus pada penerbitan NRG, NUPTK, dan pemutakhiran Dapodik untuk pencairan tunjangan guru dan menekankan pentingnya pengelolaan data yang akurat oleh guru. Pentingnya keakuratan data dalam penerbitan sertifikasi dan tunjangan guru ditekankan. Sangat penting bagi pendidik untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi untuk pencairan tunjangan profesi tepat waktu.
• Kontrol kualitas data sangat penting untuk memastikan statistik pendidikan yang akurat. Ini melibatkan proses verifikasi dan validasi untuk mempertahankan standar kualitas data yang tinggi bagi lembaga pendidikan. Pengelolaan dan verifikasi data sangat penting untuk memastikan bahwa data pendidikan sesuai dengan data kependudukan resmi. Guru harus bekerja sama dengan operator sekolah untuk menjaga keakuratan data. Validasi NIK dan NUPTK sangat penting untuk memproses data pendidikan secara akurat. Ini memastikan tidak ada konflik dalam sistem yang mengarah pada distribusi manfaat yang efisien.
• Guru harus memiliki akun PTK sendiri untuk mengelola data pribadi dalam sistem Dapodik. Tanggung jawab ini memastikan keakuratan dan akuntabilitas informasi yang disampaikan. Guru harus bertanggung jawab atas data mereka sendiri dalam sistem Dapodik, memastikan keakuratan sebelum diserahkan untuk divalidasi. Pendekatan proaktif ini akan membantu mencegah masalah di masa mendatang.
• Guru diberi tugas tambahan berdasarkan jam mengajar mereka, dengan pedoman khusus untuk berbagai kategori. Ini memastikan bahwa beban kerja mereka tetap dapat dikelola dan dalam batasan yang ditetapkan oleh peraturan.
• Memahami kompleksitas tugas mengajar dan validasi data guru sangat penting bagi para pendidik. Hal ini memastikan kepatuhan yang tepat terhadap standar pendidikan dan memfasilitasi peluang pengembangan profesional.
• Pembahasan difokuskan pada tantangan yang dihadapi oleh para pendidik terkait pengajuan tunjangan profesional. Isu-isu utama mencakup perlunya dokumentasi dan proses validasi yang tepat untuk gaji dan sertifikasi guru.
• Kesabaran sangat penting bagi para pendidik yang menunggu pembayaran sertifikasi, karena semua individu yang memenuhi syarat akan menerima pembayaran yang jatuh tempo mulai bulan Januari. Prosesnya mungkin memakan waktu, tetapi jaminan diberikan untuk hak-hak mereka.
• Upaya untuk mengintegrasikan basis data di lebih dari 500 wilayah memerlukan pekerjaan yang signifikan karena format yang bervariasi dan catatan yang tidak lengkap. Kesabaran diperlukan saat mencari solusi, termasuk kemungkinan pembaruan data. 

Bapak/Ibu Guru dan Tenaga Kependidikan dapat menyaksikan rekamannya melalui tautan di bawah ini:

#DitjenGTKPG

#ValidasiDataGuru

#PPG #NRG #NUPTK

Share:

Baca Lanjutannya

Pemerintah Serahkan Kunci Rumah Bersubsidi untuk Guru Serentak di 8 Provinsi

Cileungsi, Kabupaten Bogor, 25 Maret 2025 – Sinergisitasi antara kementerian-lembaga (K/L) dalam meningkatkan kesejahteraan guru menjadi perhatian pemerintah. Komitmen tersebut diwujudkan dengan penandatangan nota kesepahaman (MoU) sekaligus Serah Terima Kunci Program Rumah untuk Guru Indonesia, dan Penghargaan bagi Pahlawan Tanpa Tanda Jasa, yang digelar serentak di Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura. Program ini merupakan kolaborasi antara  Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), PT Bank Tabungan Negara (BTN), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan Badan Pusat Statistik

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, pada kesempatan ini menyampaikan apresiasinya atas kerja cepat Kementerian PKP dalam merealisasikan pengadaan rumah  bersubsidi untuk guru. “Awalnya kita hanya MOU saja, tapi tiba-tiba beberapa hari yang lalu menteri PKP menyampaikan ke saya kita langsung serah terima kunci. Ini saya kira sebuah langkah maju yang luar biasa. Karena itu, terima kasih apresiasi kepada Pak Menteri PKP,” ungkapnya di Perumahan Pesona Kahuripan 11, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/3). 

Sejalan dengan Asta Cita ke-4, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk membangun sumber daya manusia Indonesia. Menurut Menteri Mu’ti, kuncinya ada pada para guru. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa guru adalah pahlawan pencerdasan bangsa yang patut diperhatikan kesejahteraannya. 

“Mudah-mudahan (program ini) bermanfaat dan mudah-mudahan para guru dengan berbagai peningkatan kesejahteraan dan layanan pendidikan dapat bekerja lebih baik lagi, fokus pada pembelajaran, fokus pada tugas bapak-bapak Ibu sekalian sebagai pendidik,” demikian harap Mendikdasmen. 

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Maruarar Sirait, merinci bahwa ada 20 ribu unit rumah yang siap dihuni oleh para guru, namun hari ini, penyerahan kunci dilakukan secara simbolis untuk 250 unit rumah. Program penyediaan rumah subsidi ini merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar memiliki rumah. Penyediaan 20.000 unit rumah subsidi bagi para guru bertujuan memastikan lokasi mengajar mereka tak jauh dari tempat tinggal, sehingga guru bisa lebih fokus mengajar murid-muridnya. 

“Tantangan kami (untuk mewujudkan program ini) tidak mudah, tetapi kami punya Presiden yang optimis, yakin, dan percaya diri untuk membangun Indonesia berdiri di atas kakinya sendiri. Sebagaimana arahan Presiden, saya akan mengutamakan kebijakan juga kepada wong cilik,” ujar Menteri Ara. 

Direktur Utama BTN, Nixon L. P Napitupulu mengungkapkan, masih banyak guru yang belum memiliki rumah layak huni. Oleh karenanya, ia kami berharap program ini terus berjalan. Dengan begitu, para guru hari ini bisa berkonsentrasi mengajar dengan baik karena telah memiliki rumah yang layak huni.  “Ini adalah salah satu program pemerintah yang paling disukai masyarakat Indonesia dan program ini juga bagian dari proses mengentaskan kemiskinan,” ucap Nixon yang mengapresiasi kolaborasi lintas K/L untuk membantu guru guru di seluruh Indonesia memiliki rumah yang layak dan terjangkau.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, mengaku bangga karena data yang dihasikan BPS dapat berkontribusi dan memberikan makna bagi pembangunan dan bermanfaat bagi pengambilan kebijakan. MoU ini menurutnya, menunjukkan adanya kerja sama tiga pihak yang solid dan mengedepankan peran kunci dari masing-masing kementerian dan lembaga sesuai dengan tugas pokoknya. “Hal ini tentunya untuk menuju visi yang sama, yaitu memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia terutama untuk guru,” ujar Amalia. 

“Kami percaya bahwa data yang baik akan menjadi fondasi utama dalam membangun kebijakan yang lebih efektif dan tapat sasaran, termasuk dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi para guru sebagai bagian dari pembangunan nasional yang inklusif,” imbuhnya. ***

Sumber: Siaran Pers Nomor: 140/sipers/A6/III/2025 Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Share:

Baca Lanjutannya

Mendikdasmen: Pelantikan Pejabat Bukan Sekadar Formalitas Melainkan Amanah Pencerdasan Kehidupan Bangsa

Jakarta, 25 Maret 2025 – Sebagai langkah untuk menciptakan sistem pendidikan yang semakin baik,  Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus meningkatkan kualitas jajaran pimpinannya dengan melantik pejabat manajerial dan fungsional pada Senin, 24 Maret 2025. Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, dilakukan untuk mendorong terjadinya transformasi yang lebih inovatif dan merata.

Mendikdasmen mengatakan, pelantikan ini tidak hanya sekadar seremoni, tetapi menjadi wujud nyata dedikasi dalam memperkuat kualitas layanan pendidikan di Indonesia. Ia menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari upaya kementerian dalam mewujudkan visi besar yaitu Pendidikan Bermutu untuk Semua dengan menekankan pentingnya dedikasi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

“Momen ini bukan sekadar formalitas, tetapi sebuah usaha bersama untuk terus melaksanakan amanah konstitusi demi mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar Menteri Abdul Mu'ti dalam sambutannya di Plasa Insan Berprestasi, Gd. A, Kantor Kemendikdasmen, Senayan, Jakarta, Senin (24/3). 

Rangkaian acara diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/KPA Tahun 2025, yang mengangkat pejabat pimpinan tinggi madya. Selain itu, keputusan lainnya juga dibacakan, mencakup pengangkatan dua orang pejabat pimpinan tinggi pratama, satu orang pejabat administrator, serta pengalihan 56 orang pejabat fungsional ahli utama di lingkungan Kemendikdasmen. 

Sejumlah pejabat yang dilantik adalah mereka yang akan mengambil peran penting dalam kebijakan pendidikan. Seperti Toni Toharudin, yang dipercaya sebagai Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Lalu,  Muhammad Ravii sebagai Kepala Biro Hukum. Kemudian, Ferry Maulana Putra, yang akan mengemban tugas sebagai  Direktur Pendidikan Profesi Guru. 

Menteri Mu'ti menambahkan bahwa keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak, khususnya para pejabat yang baru saja dilantik. “Dukungan dan profesionalisme Bapak dan Ibu diharapkan dapat memperkuat institusi ini, agar Kemendikdasmen terus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Sebagai penutup, ia juga menyoroti penerapan budaya kerja yang RAMAH (Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis) sebagai pedoman dalam menjalankan tugas di lingkungan kementerian. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan pendidikan kepada seluruh pemangku kepentingan. Harapannya, para pejabat dapat mengedepankan inovasi, kolaborasi, serta menjalankan tugas dengan penuh amanah. 

“Selamat kepada pejabat yang telah dilantik. Semoga kita semua dapat menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan terus memberikan kontribusi terbaik untuk kemajuan bangsa,” tutupnya. ***

Sumber: Siaran Pers Nomor: 139/sipers/A6/III/2025 Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Share:

Baca Lanjutannya

Guru Garda Terdepan Kesiapsiagaan Bencana di Sekolah

Jakarta, 20 Maret 2025 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Ditjen GTKPG) bekerja sama dengan PLAN Indonesia meluncurkan seri webinar Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) pada Rabu (19/3). Seri pertama webinar ini bertema "Guru Hebat, Garda Terdepan Kesiapsiagaan dan Mitigasi di Sekolah". Program ini bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan sekolah dalam menghadapi bencana serta memperkuat peran guru dalam mitigasi dan penanggulangan risiko di lingkungan pendidikan. 

Direktur Jenderal GTKPG, Nunuk Suryani, menegaskan pentingnya kesiapsiagaan bencana di lingkungan sekolah. "Sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi juga ruang untuk membangun karakter dan keterampilan hidup, termasuk kesiapan menghadapi situasi darurat. Guru adalah garda terdepan dalam meningkatkan pengetahuan murid terkait pengurangan risiko bencana, mulai dari sebelum, saat, dan sesudah terjadinya bencana," ujarnya saat membuka webinar. 

Peran Strategis Guru dalam Manajemen Bencana

Dalam sesi pemaparan tentang manajemen penanggulangan bencana di sekolah, Tenaga Ahli Seknas SPAB Kemendikdasmen, Jamjam Muzaki, menjelaskan bahwa peran guru dalam manajemen bencana di sekolah, mulai dari tahap pra, saat, hingga pascabencana. “Guru juga bertanggung jawab dalam edukasi dan kesadaran dengan mengajarkan murid terkait jenis-jenis bencana, risiko yang mungkin terjadi, dan cara menghadapinya,” urainya. 

Selanjutnya, yang bisa dilakukan Kepala Sekolah adalah membentuk Tim Siaga Bencana yang bertugas membuat langkah tanggap darurat untuk mengevakuasi warga sekolah. 

Jamjam Muzaki melanjutkan bahwa sebelum bencana, guru perlu memastikan fasilitas sekolah aman dan menata ruang dengan baik. Selama bencana, guru bertanggung jawab menjaga ketertiban dan keselamatan murid serta melakukan evakuasi sesuai ke titik kumpul yang sudah disepakati. Pada tahap ini guru terus memberikan dukungan psikososial dengan menenangkan murid agar tetap tenang meski dalam situasi darurat. Setelah kondisinya aman, lakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti tim penyelamat, petugas kesehatan dan orang tua murid untuk memastikan keselamatan anak-anak. Pada tahap pascabencana, guru berperan dalam pemulihan emosional dan psikososial  serta menyesuaikan metode ajar agar sesuai dengan kondisi murid.

Tiga Peran Utama Guru dalam Kesiapsiagaan Bencana

Direktur Plan Indonesia, Ida Ngurah, menyoroti tiga peran utama guru dalam kesiapsiagaan bencana, yaitu sebagai aktivator, kolaborator, dan culture builder. Guru sebagai aktivator yaitu mengajak murid mengidentifikasi titik-titik rawan di sekolah. Sebagai kolaborator, guru bekerja sama dengan pihak terkait seperti PMI dan Damkar untuk mendukung kesiapsiagaan. 

“Keamanan dan keselamatan ekosistem sekolah bukan hanya tanggung jawab sekolah, melainkan bersama. Kerja kolektif bisa dilakukan misalnya dengan PMI, Damkar atau dengan lembaga terkait lainnya untuk mendukung kesiapsiagaan bencana,” ungkapnya.

Sedangkan sebagai culture builder, guru menanamkan budaya keselamatan melalui kebiasaan sehari-hari, seperti membuang sampah pada tempatnya dan menanam pohon di lingkungan sekolah. Ida berharap agar dedikasi yang guru curahkan dapat menumbuhkan budaya aman serta meningkatkan ketangguhan siswa. 

Indonesia merupakan negara yang rawan bencana alam, baik akibat perubahan iklim maupun degradasi lingkungan. Melalui seri webinar ini, Kemendikdasmen dan PLAN Indonesia berharap dapat meningkatkan pemahaman guru sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan dampak bencana di satuan pendidikan. ***

Sumber: Siaran Pers Nomor:129/sipers/A6/III/2025 Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Share:

Baca Lanjutannya

Bersama Manfaatkan Rapor Pendidikan Menuju Pendidikan Bermutu untuk Semua

Jakarta, 18 Maret 2025 – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui kebijakan berbasis data. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah melalui Rapor Pendidikan, sebuah platform yang menyajikan hasil evaluasi sistem pendidikan secara menyeluruh. Platform ini memberikan gambaran kondisi pendidikan di tingkat nasional, daerah, dan satuan pendidikan, serta telah terintegrasi dengan indikator kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.  

Dalam Forum Redaktur Pendidikan bersama media massa yang berlangsung di Plasa Insan Berprestasi, Kompleks Kemendikdasmen, Jakarta, Selasa (18/3), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan Rapor Pendidikan Tahun 2022-2024 yang merupakan bagian dari penghimpunan data pendidikan melalui berbagai mekanisme.

“Diharapkan dengan Rapor Pendidikan ini, kita dapat memiliki peta pendidikan, khususnya terkait mutu layanan pendidikan di berbagai bidang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan atau bahan evaluasi bagi kita dalam melakukan perbaikan pada masa-masa yang akan datang,” ujar Mendikdasmen.

Mendikdasmen juga mengatakan bahwa Rapor Pendidikan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam memenuhi SPM Pendidikan, yang merupakan bagian dari rencana strategis pengembangan pendidikan nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Toni Toharudin, memaparkan bahwa Rapor Pendidikan merupakan sumber data utama dalam penjaminan mutu karena menampilkan kondisi layanan pendidikan di tingkat nasional, daerah, dan satuan pendidikan. Pemanfaatan Rapor Pendidikan dalam penjaminan mutu ini terbagi menjadi 1) sistem penjaminan mutu internal melalui proses evaluasi dini; dan 2) sistem penjaminan mutu eksternal melalui penilaian berbagai pemangku kepentingan. “Muatan dari sistem penjaminan mutu ini adalah peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya.

Rapor Pendidikan menyajikan data Asesmen Nasional (AN) dan berbagai data pendidikan lainnya. Salah satu instrumennya adalah Asesmen Kompetensi Minimun (AKM) yang mengukur capaian murid dalam literasi dan numerasi. Berdasarkan data AN, terdapat peningkatan proporsi murid yang mencapai kompetensi minimum literasi dan numerasi selama tahun 2022 hingga 2024. 

Proporsi murid yang mencapai kompetensi minimum literasi meningkat dari 59,49% pada tahun 2022 menjadi 68,05% pada tahun 2023, dan terus naik hingga 70,03% pada tahun 2024. Sementara itu, proporsi murid yang mencapai kompetensi minimum numerasi juga menunjukkan peningkatan dari 45,24% pada tahun 2022 menjadi 62,45% pada tahun 2023, dan mencapai 67,94% pada tahun 2024. Kendati demikian, peningkatan ini belum merata di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Perbedaan capaian antar kabupaten/kota disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain masih adanya keterbatasan dalam akses dan jumlah, serta ketidakmerataan pendidik yang berkualitas di beberapa wilayah.

Selain peningkatan hasil belajar, Rapor Pendidikan juga mencatat adanya perbaikan dalam aspek kualitas pembelajaran, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, serta kepemimpinan instruksional kepala satuan pendidikan. Faktor-faktor ini dinilai memiliki potensi besar dalam mendorong peningkatan capaian belajar dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif.

Namun, di sisi lain, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian, terutama pada indikator karakter murid, iklim keamanan sekolah, dan iklim kebinekaan. Kondisi ini menunjukkan perlunya langkah konkret dalam memperkuat pendidikan karakter serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan inklusif bagi seluruh peserta didik.  

"Untuk itu, Kemendikdasmen mendorong seluruh pemerintah daerah dan satuan pendidikan untuk mengoptimalkan pemanfaatan Rapor Pendidikan sebagai upaya bersama dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Seluruh komponen masyarakat bisa ikut bergotong-royong bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan demi terwujudnya Pendidikan Bermutu untuk Semua,” pungkas Toni. ***

Sumber: Siaran Pers Nomor: 124/sipers/A6/III/2025 Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Share:

Baca Lanjutannya

Presiden Apresiasi Tiga Kepala Daerah atas Komitmen Meningkatkan Kesejahteraan Guru

Jakarta, 13 Maret 2025 – Dalam acara peluncuran kebijakan Penyaluran Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah Langsung ke Rekening Guru, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan apresiasi kepada tiga kepala daerah yang dinilai berkomitmen tinggi dalam memastikan kesejahteraan para guru di wilayah masing-masing. Tiga kepala daerah tersebut adalah Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, Bupati Temanggung, Agus Setyawan, dan Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif.

Kebijakan baru yang diumumkan oleh pemerintah ini bertujuan untuk memastikan tunjangan guru dapat diterima secara lebih cepat, efisien, dan akuntabel. ”Saya menyambut baik inisiatif, upaya peluncuran, upaya mekanisme baru, dengan mengirim tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru, inilah upaya untuk mengurangi tidak efisiensi,” ujar Presiden Prabowo dalam acara yang digelar di Plasa Insan Berprestasi, Kompleks Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, dalam laporannya menegaskan bahwa percepatan penyaluran tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening merupakan bagian dari reformasi birokrasi di sektor pendidikan. ”Bahwa percepatan penyaluran tunjangan guru ASN langsung ke rekening guru merupakan realisasi atas arahan dan kebijakan Bapak Presiden agar birokrasi dan layanan publik tidak birokratis tapi harus memudahkan, cepat, tepat, efektif, dan efisien,” ujarnya.

Suara Para Kepala Daerah Tentang Percepatan Tunjangan Guru ASN Daerah Langsung Ke Rekening

 Para kepala daerah yang hadir dalam acara tersebut turut mengungkapkan apresiasi mereka terhadap kebijakan ini, serta berbagi pengalaman dalam memperjuangkan kesejahteraan guru di daerah masing-masing.

Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, menekankan bahwa kebijakan ini sangat membantu guru-guru, terutama di daerah terpencil atau yang memiliki fasilitas terbatas. ”Ini program luar biasa dari Presiden Prabowo. Langsung transfer ke rekening guru ini sangat-sangat berpengaruh besar sekali. Di Kudus, kami juga memiliki tunjangan untuk guru swasta dan guru SD serta SMP sebesar Rp1 juta, yang akan berkolaborasi dengan tunjangan dari pemerintah pusat untuk semakin mensejahterakan para pendidik kami,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Temanggung, Agus Setyawan, menyoroti bagaimana kebijakan ini dapat meningkatkan motivasi guru dalam mendidik. ”Ketika pemerintah pusat memudahkan pencairan gaji dan tunjangan langsung ke rekening mereka, ini hal luar biasa. Guru-guru kami memiliki kebutuhan, dan ketika tunjangan mereka dapat diterima lebih cepat, tentu ini akan menambah semangat mereka dalam mendidik anak-anak kita,” ujarnya. Ia juga memastikan bahwa koordinasi antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora), Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), serta Inspektorat Kabupaten Temanggung akan terus diperkuat untuk memastikan kelancaran kebijakan ini.

Di sisi lain, Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, menggarisbawahi pentingnya verifikasi data agar penyaluran tunjangan dapat tepat sasaran. ”Kami harus mampu melakukan verifikasi yang baik terhadap seluruh data yang ada, sehingga tunjangan yang diterima guru benar-benar sesuai dengan yang membutuhkan. Kami juga terus mengusulkan penambahan alokasi Tunjangan Profesi Guru (TPG) serta tambahan penghasilan bagi para pendidik di daerah kami,” katanya.

Bupati Purbalingga juga membagikan cerita inspiratif dari interaksi dengan para guru di wilayahnya yang menegaskan bahwa perjuangan para guru dalam mencerdaskan anak bangsa harus terus diapresiasi dan didukung dengan kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan mereka. ***

Sumber: Siaran Pers Nomor: 115/sipers/A6/III/2025 Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat

Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Share:

Baca Lanjutannya

Pemerintah Luncurkan Kebijakan Penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah Langsung Ke Rekening Guru

Jakarta, 14 Maret 2025 - Pemerintah secara resmi meluncurkan kebijakan penyaluran tunjangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah langsung ke rekening guru penerima. Peluncuran dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, didampingi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti. Langkah ini merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi dalam sektor pendidikan guna memastikan tunjangan diterima lebih cepat, efisien, dan akuntabel.

“Saya menyambut baik inisiatif, upaya peluncuran, upaya mekanisme baru, dengan mengirim tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru, inilah upaya untuk mengurangi tidak efisiensi,” ucap Presiden Prabowo di Plasa Insan Berprestasi, Kompleks Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, Kamis (13/3).

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pendidikan merupakan kunci utama dalam membangun bangsa dan mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, pemerintah menempatkan pendidikan di posisi teratas dalam anggaran negara. 

“Sesungguhnya dalam pembangunan suatu bangsa, nation building, satu-satunya jalan menuju keberhasilan suatu negara, keberhasilan suatu bangsa, pada dasarnya adalah pendidikan. Pendidikan akan menentukan apakah bangsa itu bisa jadi sejahtera, bisa jadi makmur,” ujar Presiden.

Sementara itu, dalam laporannya, Mendikdasmen menyampaikan bahwa percepatan penyaluran tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening para guru merupakan realisasi atas arahan dan kebijakan Presiden Prabowo agar pelayanan publik tidak birokratis, tetapi harus memudahkan, cepat, tepat, efektif, dan efisien.

Selama periode 2010 s.d. 2024, tunjangan guru dikirimkan dari Kementerian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), untuk selanjutnya disalurkan ke rekening guru. “Kebijakan penyaluran langsung ini merupakan terobosan dan jawaban pemerintah atas aspirasi masyarakat khususnya para guru,” ucap Mendikdasmen.

Sebanyak 1.476.964 guru ASN dan 392.802 guru non ASN akan menerima transfer langsung ke rekening masing-masing. “Saat ini, proses verifikasi dan validasi data nomor rekening masih terus berlangsung. Dana akan ditransfer apabila data-data telah sesuai,” lanjut Mendikdasmen.

Alur penyaluran tunjangan ASN daerah dimulai dari pembaruan data pada Data Pokok Pendidikan, validasi data dan penetapan penerima, pembayaran, hingga informasi serta pelaporan realisasi pembayaran.

Adapun beberapa hal yang mempengaruhi penyaluran tunjangan profesi guru ASN daerah agar terlaksana tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah meliputi 1) validasi data dan rekening guru, serta konfirmasi kebenaran data; dan 2) pengusulan calon penerima tunjangan oleh Pemerintah Daerah. 

Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian/ lembaga dan serta kepala daerah terkait yang telah mendukung terlaksananya kebijakan ini.

Dengan implementasi kebijakan ini, diharapkan kesejahteraan guru ASN daerah dapat lebih terjamin. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan, termasuk dalam aspek kesejahteraan tenaga pendidik sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang unggul. ***

Sumber: Siaran Pers Nomor: 113/sipers/A6/III/2025 Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Share:

Baca Lanjutannya

Kemendikdasmen Imbau Guru Segera Verifikasi dan Validasi Data Rekening melalui Laman Info GTK

Jakarta, 8 Maret 2025 – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Ditjen GTKPG) terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memastikan penyaluran tunjangan guru di seluruh Indonesia berjalan lancar dan tepat sasaran. Proses penyaluran ini akan dilakukan secara bertahap dan paling cepat dilakukan pada 21 Maret 2025.

Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG), Nunuk Suryani, mengimbau para guru agar segera validasi data rekeningnya melalui laman Info GTK. Verifikasi dan validasi ini penting dilakukan untuk memastikan penyaluran tunjangan dapat berjalan lancar dan tepat sasaran. 

“Kepada Bapak/Ibu guru, segera melakukan validasi rekeningnya dengan mengecek laman InfoGTK-nya. Untuk memverifikasi data rekening masing-masing, dapat meng-klik “Iya” atau “Tidak” sehingga dapat terpantau. Jangan sampai tunjangan Bapak/Ibu guru tertunda hanya karena data yang tidak sesuai,” ujar Dirjen Nunuk di Jakarta, Jumat (7/3).  

Saat ini, berdasarkan data yang diterima dari pemerintah daerah (Pemda), dari sekitar 900.000 data rekening guru yang sudah masuk, 70 persen di antaranya sudah dinyatakan valid oleh bank. Namun, masih ada sekitar 200.000 data rekening yang sedang dalam proses verifikasi lebih lanjut oleh bank. 

Selain itu, Dirjen Nunuk menekankan pentingnya peran Pemda dalam memastikan kelancaran proses penyaluran tunjangan. Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah dengan menyampaikan data rekening guru kepada Ditjen GTKPG sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri. Pemda juga diharapkan dapat membantu serta memfasilitasi guru-guru dalam memperbaiki data rekening yang belum sesuai. Kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah akan mempercepat proses penyaluran tunjangan guru, serta memastikan bahwa tidak ada guru yang tertinggal dalam penerimaan tunjangan.

“Pemda diharapkan secara aktif mengirimkan data rekening guru, dan mempercepat pengusulan Surat Keputusan Penerima Tunjangan melalui Aplikasi SIMTUN. Peran aktif Pemda akan berdampak positif dalam kelancaran proses penyaluran tunjangan bertahap ini,” lanjut Dirjen Nunuk.

Kemendikdasmen berkomitmen memastikan kesejahteraan guru melalui penyaluran tunjangan yang lebih cepat, efisien, dan akuntabel. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru sehingga menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan berkualitas.

Untuk informasi lebih lanjut terkait verifikasi data rekening, guru dapat mengakses laman https://info.gtk.dikdasmen.go.id/ atau menghubungi dinas pendidikan setempat. ***

Sumber: Siaran Pers Nomor: 108/sipers/A6/III/2025 Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Share:

Baca Lanjutannya

Perubahan Kalender Pembelajaran di Bulan Ramadan Tahun 2025/1466H

Jakarta, 5 Maret 2025 – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan aturan baru terkait dengan pembelajaran di bulan Ramadan. Langkah ini diterapkan seiring hasil Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Tindak Lanjut Persiapan Arus Mudik Lebaran Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2025 dan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, perlu adanya penyesuaian pembelajaran di bulan Ramadan Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi.

Informasi tersebut tercantum dalam Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025, Nomor 9 Tahun 2025, dan Nomor 400.6/1432.A/SJ tentang Pembelajaran di Bulan Ramadan.

Merujuk pada isi SEB, tanggal 27 dan 28 Februari serta tanggal 3, 4, dan 5 Maret 2025, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari sekolah/madrasah/satuan pendidikan keagamaan.

Tanggal 6 Maret sampai dengan tanggal 20 Maret 2025, kegiatan pembelajaran dilaksanakan di sekolah/madrasah satuan pendidikan keagamaan. "Selain kegiatan pembelajaran, selama bulan Ramadan diharapkan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan iman dan takwa, akhlak mulia, kepemimpinan, dan kegiatan sosial yang membentuk karakter mulia, dan kepribadian utama," ujar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti di Jakarta, Rabu (5/3).

Tanggal 21, 22, 24, 25, 26, 27, dan 28 Maret serta tanggal 2, 3, 4, 5, 7, dan 8 April 2025, merupakan libur bersama ldul fitri bagi sekolah/madrasah/satuan pendidikan keagamaan. Selama libur ldul fitri, murid diharapkan melaksanakan silaturahmi dengan keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan persaudaraan dan persatuan. Selanjutnya kegiatan pembelajaran di sekolah/madrasah/satuan pendidikan keagamaan dilaksanakan kembali pada tanggal 9 April 2025.

Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi, mengucapkan terima kasih kepada Mendikdasmen, Abdul Mu'ti; Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar; serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian; atas dikeluarkannya Surat Edaran terkait libur sekolah menjelang dan sesudah Lebaran 2025.

Menhub Dudy mengatakan, keputusan ini sangat penting dan strategis untuk memperlancar arus mudik Lebaran 2025. Dengan adanya libur sekolah pada periode tersebut, Menhub menyatakan akan mengurangi kepadatan lalu lintas dan mendukung kelancaran perjalanan bagi masyarakat yang akan merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung halaman. 

"Kami sangat mengapresiasi kerja sama dan dukungan dari Bapak Menteri Agama, Bapak Menteri Dalam Negeri, serta Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menerbitkan surat edaran ini. Langkah ini menunjukkan sinergi yang kuat antarkementerian dalam mewujudkan mudik Lebaran yang aman, nyaman, serta lancar bagi seluruh masyarakat Indonesia," kata Menhub Dudy. ***

Sumber: Siaran Pers Nomor: 104/sipers/A6/III/2025, Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Share:

Baca Lanjutannya

Kemendikdasmen Umumkan Sistem Penerimaan Murid Baru

Jakarta, 3 Maret 2025 – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, mengumumkan secara resmi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Kebijakan ini merupakan hasil kajian yang telah diputuskan bersama melalui sidang Kabinet Merah Putih serta memiliki filosofi dari empat pilar, yakni Pendidikan Bermutu untuk Semua, Inklusi Sosial, Integrasi Sosial, dan Kohesivitas Sosial.

"SPMB menjadi upaya pemerintah untuk mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua dengan asas berkeadilan. Semua anak Indonesia berhak mendapatkan layanan pendidikan di sekolah negeri, di saat yang sama kami akan melibatkan dan membantu peningkatan sekolah swasta yang telah berkontribusi memajukan pendidikan Indonesia," ujar Mendikdasmen, di Jakarta, Senin (3/3).

Sejalan dengan filosofi Pendidikan Bermutu untuk Semua, SPMB memastikan peserta didik dapat bersekolah di satuan pendidikan terdekat. Lebih dari itu, SPMB juga akan mengakomodir kelompok masyarakat kurang mampu dan berkebutuhan spesifik daerah.

"Kami menekankan pada istilah Murid, istilah ini menjadi lebih inklusif mencakup peserta didik dari berbagai jalur dan latar belakang pendidikan. SPMB bukan hanya mencakup sistem penerimaan murid saja, namun terdapat pembinaan, evaluasi, kurasi prestasi, fleksibilitas daerah pelibatan sekolah swasta, dan integrasi teknologi," papar Menteri Mu'ti. 

Pada kesempatan ini, Menteri Mu'ti menilai bahwa pelaksanaan SPMB memiliki peran penting dan perlu dukungan penuh dari Pemerintah Daerah. "Peran 38 Pemerintah Provinsi dan 514 Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pengampu dari 51 juta murid, 3,4 juta guru, dan 440 ribu satuan pendidikan. Oleh karena itu, suksesnya SPMB ini memerlukan partisipasi semesta demi majunya pendidikan Indonesia," tuturnya.

Dalam ketentuannya, SPMB memiliki beberapa poin penting. Dijelaskan Menteri Mu'ti bahwa sekolah negeri hanya boleh melakukan penerimaan murid baru sesuai dengan kuota yang ditetapkan. Selain itu, penguncian Data Pokok Pendidikan (Dapodik) akan dilakukan satu bulan sebelum pengumuman SPMB.

"Ketentuan lainnya adalah Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) harus mengacu pada Dapodik. Serta, peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri akan difasilitasi Pemerintah Daerah untuk belajar di selolah swasta terakreditasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah," pungkas Menteri Mu'ti.

Turut hadir dalam peluncuran SPMB, Wamendikdasmen, Atip Latipulhayat dan Fajar Riza UI Haq; Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti; Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Gogot Suharwoto; Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, Tatang Muttaqin, dan Inspektur Jenderal, Faisal Syahrul; serta Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah. 

Unduhan: File Sistem Penerimaan Murid Baru

***

Sumber:  Siaran Pers Nomor: 102/sipers/A6/III/2025, Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Share:

Baca Lanjutannya

Program Pertukaran Guru IKTE 2025, Komitmen Kemendikdasmen Tingkatkan Kompetensi Global Guru

Jakarta, 1 Maret 2025 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Ditjen GTKPG) secara resmi membuka Program Pertukaran Guru Indonesia-Korea (Indonesia - Korea Teacher Exchange/IKTE) 2025. Program ini merupakan wujud komitmen Kemendikdasmen dalam meningkatkan kompetensi global guru. 

Kerja sama antara Kementerian Pendidikan Republik Indonesia dengan Kementerian Pendidikan Republik Korea tersebut sudah berlangsung sejak 2013 melalui Asia Pacific Centre of Education for International Understanding (APCEIU) di bawah naungan UNESCO. 

Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPK), Nunuk Suryani, dalam sambutannya mengatakan bahwa kerja sama ini merupakan wujud komitmen Kemendikdasmen dalam memperkuat kompetensi guru di tingkat global. Program ini sejalan dengan upaya Kemendikdasmen agar mendorong guru untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas, efektif, dan selaras dengan kebutuhan zaman. 

“Melalui program IKTE 2025 kita ingin memberikan kesempatan bagi para guru untuk mempelajari sistem pendidikan di berbagai negara, membangun keterampilan komunikasi antarbudaya dalam mengajar melalui kolaborasi dengan guru-guru setempat, berbagi pengetahuan dan keterampilan pedagogis dalam proses pembelajaran, serta memperkuat jaringan kerja di sektor pendidikan kawasan Asia-Pasifik,” ujarnya dalam Webinar Sosialisasi Program IKTE 2025, Kamis (27/2). 

Nunuk juga berpesan kepada guru yang nantinya terpilih untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya berbagi praktik baik setelah mengikuti IKTE 2025, tidak hanya pada rekan guru di sekolah, tapi juga komunitas guru di daerah lain. 

Penanggung Jawab Kerja Sama Setditjen GTKPG, Nissa Afriliana, menambahkan bahwa Program IKTE 2025 ini juga akan memperkuat kesadaran sebagai warga negara global dengan latar belakang budaya yang beragam melalui berbagi metode pengajaran. Program ini akan berfokus pada Pendidikan Kewarganegaraan Global (Global Citizenship Education/GCED) serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

“Program IKTE 2025 memberikan kesempatan bagi para guru untuk berjejaring secara global, memperluas wawasan, serta memperkuat kerja sama di sektor pendidikan, khususnya di kawasan Asia-Pasifik. Para guru akan bertemu dan saling belajar dengan guru-guru lain dari berbagai negara,” ungkap Nissa.

Pendaftaran program IKTE tahun 2025 telah dibuka sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan 18 Maret 2025. Calon peserta yang dapat mengikuti program tahun ini adalah guru-guru dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK non-kejuruan yang berada di 19 (sembilan belas) provinsi/kab/kota sasaran, diantaranya: Provinsi Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Lampung, Aceh, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan. 

Pengalaman Para Alumni IKTE 2024

Program Pertukaran guru Indonesia-Korea tentunya memberikan pengalaman berharga bagi para alumni. Sebagai mana yang dirasakan Ihdzar Azizi, Alumni IKTE 2024, SMAN 2 Mataram, Lombok, NTB. Ia mengaku, kesempatan ini tidak hanya memberinya kesempatan berinteraksi dengan pendidik dan murid di sana namun juga membuatnya memahami sistem pendidikan, praktik pembelajaran dan pengelolaan sekolah yang inovatif di Korea untuk bisa dia diterapkan di kelas.

Terkait pengelolaan sekolah di Seoul. Ihdzar mengamati keterlibatan aktif antara orang tua dan murid dalam meningkatkan kedisiplinan di sekolah. Selain itu, ia juga mendapatkan kesempatan pengembangan profesionalitas guru dari komunitas belajar di sekolah-sekolah yang ada di Seoul. “Kami mendapat banyak pengalaman dan wawasan selama mengikuti IKTE 2024, “ ujarnya.

Pengalaman menarik lainnya datang dari M. Jufrianto, alumni IKTE 2024 dari SMAN 3 Takalar. Selama program berlangsung, ia memperhatikan pembelajaran inovatif berbasis teknologi dapat diterapkan dengan baik di sekolah-sekolah Korea.

"Program ini luar biasa, terutama dalam melihat bagaimana keterlibatan orang tua dapat berkolaborasi dengan sekolah. Saya juga mendapat pengalaman dalam menggunakan teknologi untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan memberdayakan murid di kelas," ujar Jufrianto.

Sementara itu, Uswatun Hasanah, alumni IKTE 2024, dari SMPN 22 Surabaya, juga merasakan manfaat dari program ini untuk peningkatan kualitas pembelajaran di sekolahnya. Menurutnya, dengan melihat secara langsung proses belajar-mengajar di Korea dapat memberi inspirasi untuk menerapkan berbagai metode inovatif di sekolah. 

“Metode yang digunakan aplikatif. Etos kerja para guru dan murid juga disiplin. Selain itu, wawasan multikultural saya juga menjadi lebih luas. Sehingga saya dapat mengajarkan toleransi secara perspektif global pada murid saya di Surabaya,” kata Uswatun yang mengajar di SMPN 22 Surabaya. 

Program IKTE 2025 merupakan kesempatn bagi guru untuk meningkatkan kompetensi guna memperluas wawasan, mengembangkan keterampilan, dan berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Informasi lebih lanjut seputar IKTE 2025, dapat mengakses laman https://gtk.dikdasmen.go.id/ikte/.  ***

Sumber: Siaran Pers Nomor: 99/sipers/A6/II/2025, Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Share:

Baca Lanjutannya