Jakarta, 23 Juni 2025 — Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan, satuan pendidikan memerlukan pemimpin yang kuat, visioner, dan transformatif. Peran strategis kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan menjadi sangat penting dalam memastikan proses pembelajaran secara efektif dan berkualitas. Untuk mendukung penguatan kepemimpinan di tingkat satuan pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) secara resmi meluncurkan Program Kepemimpinan Sekolah yang dilaksanakan secara luring di Gedung A, Kantor Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, pada Senin (23/6).
Program Kepemimpinan Sekolah diselenggarakan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Penyelenggara Pelatihan (LPP), pemerintah daerah (pemda), dan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Selain itu, pelaksanaan program ini juga melibatkan partisipasi aktif dari para pendidik dan tenaga kependidikan, seperti guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, kepala administrasi sekolah, kepala laboratorium sekolah, kepala perpustakaan sekolah, dsb. Kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem kepemimpinan pendidikan yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.
Selanjutnya, peluncuran Program Kepemimpinan Sekolah mendapat sambutan positif dan antusias dari berbagai pihak, termasuk Bupati Kabupaten Lahat, Bursah Zarnubi; Bupati Kabupaten Bandung, Dadang Supriatna; Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu, Sumaryono; Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (Kabid GTK) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Abdul Hadi; Kabid Pembinaan Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Tanah Laut, Myrza Fazrina; dsb. Dukungan tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam mendorong penguatan kepemimpinan satuan pendidikan di berbagai daerah.
Bupati Kabupaten Lahat, Bursah Zarnubi, mengatakan bahwa program ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah pusat dalam membangun sistem pendidikan yang unggul dan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa inisiatif ini sejalan dengan visi Kabupaten Lahat dalam mencetak kepala sekolah yang inovatif dan siap memimpin perubahan.
“Saya menyambut baik program ini dengan penuh semangat karena sejalan dengan visi pendidikan Kabupaten Lahat dalam menciptakan kepala sekolah yang inovatif dan mampu memimpin perubahan,” ujar Bursah Zarnubi.
Sementara itu, Bupati Kabupaten Bandung, Dadang Supriatna, menyampaikan dukungannya terhadap peluncuran program ini dan juga merespons terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Ia berharap program ini dapat membentuk pemimpin pendidikan masa depan yang beretika, bertanggung jawab, serta membawa dampak positif bagi kemajuan sekolah dan masyarakat luas.
“Semoga melalui program ini dapat menciptakan pemimpin masa depan yang beretika, bertanggung jawab, dan mampu memajukan sekolah serta berdampak positif kepada masyarakat,” tambah Dadang Supriatna.
Tak hanya itu, dukungan terhadap Program Kepemimpinan Sekolah juga datang dari pemerintah daerah lainnya. PTK Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu, Sumaryono, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengalokasikan anggaran khusus guna mendukung pelatihan bagi calon kepala sekolah sebagai bentuk kesiapan daerah dalam menyambut kebijakan baru. Langkah serupa turut dilakukan oleh Kabid GTK Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Abdul Hadi, yang melalui efisiensi anggaran berhasil mengalokasikan dana pelatihan kepala sekolah untuk tahun anggaran 2025. Ia berharap alokasi tersebut dapat segera direalisasikan dan pelaksanaan program dapat berjalan lancar tanpa kendala.
Dengan demikian, Program Kepemimpinan Sekolah menjadi langkah strategis dalam menyiapkan kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan yang tangguh dan adaptif. Kolaborasi lintas sektor yang terbangun dalam pelaksanaan program ini menunjukkan bahwa transformasi pendidikan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan komitmen dan sinergi bersama dari seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan dukungan yang solid dan berkelanjutan, program ini diharapkan mampu memperkuat kepemimpinan satuan pendidikan dan membawa perubahan positif bagi mutu pendidikan nasional. ***
Sumber: Siaran Pers Nomor: 302/sipers/A6/VI/2025 Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarorganisasi/antarbagian untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar