Hasil Survei Kepuasan Masyarakat 2025

 Berikut ini Hasil Survei Kepuasan Masyarakat 2025.

Sebagai unit pelayanan publik, BBGP Provinsi Jawa Timur wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat minimal 1 tahun sekali dan mempublikasikan hasil dan metodenya. Survei Kepuasan Masyarakat hendaknya dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan.

Share:

Baca Lanjutannya

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

Berikut ini hasil Survei Kepuasan Masyarakat periode 2024:

Sebagai unit pelayanan publik, BBGP Provinsi Jawa Timur wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat minimal 1 tahun sekali dan mempublikasikan hasil dan metodenya. Survei Kepuasan Masyarakat hendaknya dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan.

Share:

Baca Lanjutannya

BBGP Jatim Lakukan Refleksi dalam Upaya Persiapan Pelaksanaan Program Lembaga 2024

Dalam upaya persiapan pelaksanaan program lembaga di tahun 2024, BBGP Provinsi Jawa Timur mengadakan refleksi kegiatan lembaga di gedung Proklamasi BBGP Jawa Timur, Kamis sampai dengan Jumat (04-05/01/2024). Topik utama yang dibahas dalam refleksi ini adalah apresiasi keberhasilan dan evaluasi program tahun sebelumnya, pembangunan budaya kerja, perencanaan visi dan misi lembaga, dan perencanaan program 2024. Kegiatan ini diikuti oleh 64 orang peserta sebagai wakil masing-masing tim kerja yang ada di BBGP Provinsi Jawa Timur, dan dipimpin langsung oleh Abu Khaer sebagai Kepala BBGP Provinsi Jawa Timur dan M. Nasikh Lil Sidi selaku Kepala Bagian Umum BBGP Provinsi Jawa Timur. 

Acara dalam kegiatan ini dikemas santai penuh kebersamaan. Berbagai game dimainkan oleh narasumber membuat peserta seluruhnya aktif berpartisipasi menghilangkan jarak kecanggungan yang kadang terjadi antarpegawai dalam suasana kerja. Pada sesi membangun budaya kerja misalnya, peserta diajak membentuk kelompok untuk berlomba memecahkan permasalahan yang diberikan lewat permainan kreatif, antara lain lomba membuat menara tertinggi dengan stik spageti yang rapuh dalam waktu yang ditentukan. Dari game yang dimainkan bareng itu, peserta didorong untuk menyimpulkan dan mengambil pelajaran positif tentang pentingnya tim kerja.

Dalam paparannya, M. Nasikh mencoba mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan manajemen untuk membangun budaya kerja, antara lain sebagai berikut:

1. membuat visi dan misi yang kuat;
2. membangun tim yang solid;
3. memfasilitasi pertumbuhan karyawan;
4. menjalin hubungan yang kuat dengan karyawan;
5. menjaga komunikasi yang terbuka; dan
6. membangun lingkungan kerja yang menyenangkan.

Untuk menumbuhkan semangat sekaligus mengapresiasi kerja yang telah dilakukan, Abu Khaer meminta peserta menuliskan apa saja keberhasilan yang telah diraih pada tahun sebelumnya, disamping evaluasi apa saja yang belum dapat diraih untuk ancang-ancang pada tahun ini. Abu juga menampung evaluasi dari kegiatan yang telah dilakukan maupun saran-saran kreatif untuk program-program lembaga, dengan mengajak peserta aktif mendiskusikan dalam kelompoknya, kemudian menuliskannya di sticky notes untuk ditempelkan di papan agar dapat dibaca bersama.

M. Nasikh Lil Sidi menyambungnya dengan game kuis daring yang berisi pengetahuan trivia tentang lembaga, sebagai upaya membangkitkan kembali kepedulian pegawai terhadap lembaga. Nasikh juga mengajak peserta bersama-sama mengungkap keunikan dan kekuatan positif apa saja yang dimiliki oleh lembaga dan menuliskannya lewat googlesheets sebagai wadah apresiasi dan rasa memiliki pegawai pada lembaganya. 

Pada sesi lainnya, Nasikh meminta masukan kata-kata yang visioner dari para peserta sebagai masukan untuk menentukan misi lembaga ke depan.

Sementara itu, program BBGP Jatim pada tahun anggaran 2024 dirangkum oleh Nasikh dalam lima besaran, yaitu:

• Melanjutkan target program prioritas nasional (Program Pendidikan Guru Penggerak, Program Sekolah Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka);
• Menyelenggarakan Peningkatan Kompetensi Berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan (PKB GTK);
• Melaksanakan penguatan peran baru kepala sekolah;
• Menyelenggarakan fasilitasi pengelolaan kinerja guru dan tenaga kependidikan secara terintegrasi melalui Platform Merdeka Mengajar; dan
• Melakukan penguatan kapasitas lembaga sebagai sebagai rumah belajar GTK.

Tahun ini adalah tahun kedua sejak BBGP Jatim dibentuk dan ditetapkan pada 30 maret 2022. Masih banyak tantangan di depan yang akan dihadapi dan membutuhkan soliditas seluruh pegawai. Melalui refleksi kegiatan ini, manajemen berharap seluruh pegawai menjaga kebersamaan dan kekompakan dalam melaksanakan program 2024. ***

Penulis: Tricahyo A.

Fotografer: Arindya Bilqis Khoirunnisa

Share:

Baca Lanjutannya

Tingkatkan Iman dan Taqwa sebagai Sendi Pelayanan Publik, BBGP Jatim Gelar Berkah Ramadhan 1444 H

Untuk meningkatkan iman dan taqwa sebagai sendi bekerja para pegawai melayani masyarakat, BBGP Provinsi Jawa Timur melalui takmir Masjid Al-Ikhlas menggelar kegiatan Berkah Ramadhan 1444 H. Berkah dimaknai sebagai ziyadatul khair ba'dal khair, yaitu bertambahnya kebaikan setelah kebaikan yang telah lewat. Sesuai dengan tema, kegiatan ini merupakan rangkaian enam acara selama Ramadhan: Khataman Al-Qur'an Online, Sahur Barakah bagi Satpam, Berbagi Takjil untuk Masyarakat, Peringatan Nuzulul Qur'an, Berbagi Paket Ramadhan untuk Guru Ngaji, dan Penutup Khataman Al-Qur'an dan Buka Puasa.

Berbagi takjil untuk Masyarakat dan Sahur Barakah bagi Satpam dilaksanakan pada hari masuk kerja selama bulan Ramadhan. Dua acara ini merupakan berkah infaq shadaqah yang dihimpun dari para pegawai BBGP Jatim. Khataman Al-Qur'an Online dilakukan dengan membagi bacaan Al-Qur'an lewat grup WA untuk dibaca para pegawai secara estafet hingga terkumpul lengkap 30 juz. Pada 17 Ramadhan, digelar Peringatan Nuzulul Quran dan buka puasa bersama secara sederhana bebarengan dengan pembagian Paket Ramadhan untuk Guru Ngaji. Pada Ramadhan tahun ini, terkumpul sebanyak 208 paket senilai 52 juta rupiah dari infaq shadaqah yang juga dihimpun dari para pegawai BBGP Jatim. Rangkaian kegiatan Berkah Ramadhan ini ditutup di akhir Ramadhan dengan buka bersama.

Kegiatan Berkah Ramadhan merupakan agenda tahunan yang rutin digelar oleh BBGP Jawa Timur melalui takmir Masjid Al-Ikhlas. Ramadhan tahun lalu, takmir Al-Ikhlas berhasil menggalang 206 paket senilai total 40 juta rupiah untuk guru ngaji di wilayah Pendem dan sekitarnya. Di samping untuk meningkatkan iman dan taqwa para pegawai, Berkah Ramadhan merupakan kegiatan kepedulian BBGP Jawa Timur terhadap masyarakat sekitar. ***

Share:

Baca Lanjutannya

Tingkatkan Kompetensi SDM BBGP Jatim Berorientasi Pelayanan Prima bersama Ahli Paliatif Agus Ali Fauzi

Peningkatan Kompetensi SDM Berorientasi Pelayanan Prima bagi seluruh pegawai BBGP Provinsi Jawa Timur dihelat di The Sun Hotel Madiun, Sabtu (04/03/2023), menghadirkan pembicara profesional dr. H. Agus Ali Fauzi, PGD.Pall.Med. (ECU), Kepala Instalasi Paliatif dan Bebas Nyeri RSUD dr. Soetomo, Surabaya.

"Tugas saya sebagai ahli paliatif adalah membuat bagaimana orang tidak menderita, bagaimana mereka bisa kembali bersemangat, dan siap kapan pun dipanggil oleh Yang Maha Kuasa," tutur ahli paliatif kanker ini memulai presentasinya yang berjudul "Sehat Semangat Meraih Sukses dan Persiapan Ramadhan dengan Kebersamaan. 

Pegawai BBGP Jatim nyaman menyimak tip-tip tentang pelayanan prima dari Ahli Paliatif Agus Ali Fauzi, di The Sun Hotel Madiun, Sabtu (04/03/2023).

Agus Ali Fauzi terkenal dengan presentasinya yang santai, menyenangkan, dan penuh kedekatan terhadap penyimaknya. Hal itu membuat pegawai BBGP Jatim nyaman menelaah sajian tip layanan prima yang ia berikan. Ia memaparkan bahwa palium artinya jubah atau mantel. Dari sisi kesehatan, tugas ahli paliatif adalah melindungi pasien-pasien yang sudah putus asa beserta seluruh keluarganya dari penderitaan fisik, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual.

"Jadi dalam paliatif bukan treat the diseases, but clear the things up, secara keseluruhan. Untuk itu, diperlukan pelayanan holistik, interdisipliner, multiprofesional, multitotalitas, dan pelayanannya harus champion, layanan juara, selangkah di depan daripada layanan prima," ujarnya.

Kunci dalam bekerja menurut dokter yang telah berpengalaman selama tiga puluh tahun di bidang pengobatan paliatif ini hanya tiga: teamwork, networking, dan innovation. Dengan demikian mindset-nya bukanlah apa untungnya bagi saya, tetapi apa yang bisa saya berikan pada orang lain, pada masyarakat, bangsa dan negara. Mental broker, hanya mau mengerjakan jika itu adalah bagiannya, kedonyan, melulu berorientasi proyek, duit, dan bonus, secara sosial egois, suka mengeluh, suka menggunjing, adalah di antara hal-hal negatif yang mutlak dijauhi dalam bekerja. 

Ali Fauzi secara terus terang mengatakan bahwa rata-rata SDM kita masih di bawah standar, layanannya masih separuh hati, seperlu hati, bahkan sesuka hati. Padahal, dasar pelayanan adalah keyakinan, hati, dan mental pelayan. Jika ada satu pekerjaan, dikerjakan bersama. Sebagaimana moto BBGP Jatim, menurut Ali Fauzi yang diperlukan adalah layanan sepenuh hati, layanan juara. Artinya memenuhi dan atau melampaui kebutuhan pelanggan.

Kepala BBGP Jatim Abu Khaer yang di depan mendampingi pun tampak antusias menyimak Ali Fauzi yang enerjik menggugah semangat peserta capacity building. 

Secara kasat mata, layanan yang baik menurut Ali Fauzi ditunjukkan dengan sikap yang sopan (good attitude), penampilan yang ramah (senyum dan sapaan). Jika dipadu dengan kemampuan komunikasi, ide yang cemerlang, proaktif, penuh inisiatif, kreatif, dan inovatif, niscaya tujuan membahagiakan pelanggan atau service champion akan terwujud.  Jadi, dokter lulusan Edith Cowan University, Perth, Australia tahun 1999 ini menekankan bahwa peningkatan Kompetensi SDM adalah investasi lembaga. 

"Baru setahun berdiri, mudah-mudahan BBGP Jatim selama lima tahun ke depan menghasilkan SDM yang luar biasa. materi yang saya bagikan di sini dapat dijadikan materi sisipan di sela materi-materi formal sehingga menjadi lebih bermakna," demikian Fauzi mengungkapkan harapannya.***

Share:

Baca Lanjutannya

Tingkatkan Mutu Layanan dengan Pengelolaan Kecerdasan Emosional dan Spiritual

Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan kepada seluruh pelanggan, PPPPTK PKn dan IPS menyelenggarakan kegiatan Peningkatan kapasitas SDM dengan tema “Melalui pengelolaan Emotional and Spiritual Quotient (ESQ) dan Outbond Training, Tingkatkan Mutu Layanan” pada Selasa dan Rabu, 29 dan 30 Maret 2022. Kegiatan ini diikuti oleh peserta internal 125 pegawai PPPPTK PKn dan IPS serta dari 10 peserta eksternal dari unsur Koordinator Pengajar Praktik Program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) Angkatan 2 wilayah Jawa Timur, NTB, dan Maluku Utara.

Ketua penyelenggara kegiatan Juliasih, S.H. menyampaikan bahwa selain meningkatkan kapasitas kinerja SDM dalam melakukan layanan publik yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, kegiatan ini juga bertujuan untuk menjaring masukan dari internal maupun eksternal, khususnya dari para mitra kerja dan stake holder, dalam meningkatkan mutu layanan dan sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). 

“Kapasitas SDM seperti kemampuan bekerja dalam tim dan dengan mitra diharapkan dapat meningkat untuk menyediakan layanan prima di lembaga,” ujar Juliasih. 

Kepala PPPPTK PKn dan IPS Dr. H. Subandi, M.M. dalam arahannya memfokuskan pada peningkatan layanan dalam usaha meraih predikat WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun ini.

“Kita sudah berhasil meraih WBK di internal Kemendikbudristek, tapi belum berhasil lolos di tingkat KemenPANRB. Jadi harus tetap semangat, kompak, dan bergairah membangun tim yang solid. Kita susun strategi lagi untuk meraih predikat WBK dari KemenPANRB,” pesan pria yang akrab dipanggil Pak Subandi ini.

Subandi juga menyoroti perlunya peningkatan layanan untuk menyongsong proses transformasi PPPPTK (Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan) menjadi BBGP (Balai Besar Guru Penggerak) di enam provinsi, yaitu: Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Selain lembaga yang berada di eselon II tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga akan membentuk BGP (Balai Guru Penggerak) di dua puluh tujuh provinsi yang lainnya untuk menjamin keterjangkauan dan ketersediaan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan. Sebagai kandidat calon Kepala BGP, PPPPTK PKn dan IPS mengajukan tiga orang dari unsur widyaiswara PPPPTK PKn dan IPS.

Dalam sesi Sosialisasi Pembangunan WBBM, Kepala Bagian Tata Usaha PPPPTK PKn dan IPS Sumadianto Affandi, S.Pd., M.M. selaku narasumber menyampaikan perlunya peningkatan inisiatif SDM dalam menjalankan tugasnya dan tata laksana sistem kerja lembaga.

“Jadi sudah tidak ada lagi adanya perintah dari pimpinan pada staf. Bapak dan Ibu benar-benar sudah menguasai apa yang menjadi tugas masing-masing minimal yang ada dalam rincian tugas Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Tata laksana lembaga juga dapat ditingkatkan dengan sistem aplikasi terintegrasi yang efektif dan efisien dibarengi dengan evaluasi yang berkelanjutan,” imbau Affandi.

Sebagai narasumber eksternal, PPPPTK PKn dan IPS mengundang tim dari Oasis Adventure & Outbound. Salah satu narasumber Wasis Nugroho menyajikan pentingnya pengelolaan Emotional and Spiritual Quotient (ESQ) dalam bekerja dalam tim suatu lembaga. Pengelolaan kecerdasan emosional dan spiritual tersebut antara lain pemahaman keseimbangan dan optimalisasi fungsi otak kanan dan kiri dalam proses bekerja, bersosialisasi, dan melayani baik secara individu maupun kelompok. Untuk menciptakan suasana dan budaya kerja yang ideal, pemahaman fungsi otak itu juga perlu diimbangi juga dengan spirit dan keyakinan hakiki yang harus terus dipupuk dan ditumbuhkembangkan. Materi ESQ ini dibahas secara praktis dengan berbagai simulasi dan demonstrasi melibatkan seluruh peserta secara aktif dan menyenangkan.

PPPPTK PKn dan IPS terus melakukan berbagai upaya pengembangan kinerja SDM dilakukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan kepada seluruh pelanggan. Dengan meningkatnya mutu layanan tersebut, PPPPTK menargetkan untuk meraih predikat dari Wilayah Bebas dari Korupsi tahun 2022. *** 

Share:

Baca Lanjutannya

Studi Tiru ke PPPPTK BMTI, PPPPTK PKn & IPS Berkomitmen Benahi RBI

Tim RBI PPPPTK PKn dan IPS melakukan studi tiru Pelaksanaan RBI ke PPPPTK BMTI Bandung selama tiga hari, 1 sampai dengan 3 November 2018. Studi tiru ini bertujuan untuk mendapatkan contoh best practices yang sudah dilakukan oleh PPPPTK BMTI untuk diterapkan di PPPPTK PKn dan IPS. 

Tim RBI PPPPTK PKn dan IPS mendapatkan banyak praktik-praktik baik PPPPTK BMTI yang bisa diambil untuk diterapkan oleh PPPPTK PKn dan IPS. Detail kegiatan ini sebagai berikut.

Pembukaan Kegiatan 

Kepala PPPPTK BMTI, Drs. Marthen Katte Patiung, M.M., sedang tidak berada di tempat sehingga seluruh kegiatan dipimpin oleh Drs. Agung Riyanto, M.Eng. selaku Kabag Umum mewakili Kepala di Gedung Panglayungan.

Tim PPPPTK PKn dan IPS diterima oleh beberapa orang selaku tim PPPPTK BMTI yang terdiri dari:

1. Drs. Agung Riyanto, M.Eng. (Kabag Umum)
2. Dr. I Gusti Made Ardana, S.Pd., M.T. (Kabid Program dan Informasi)
3. Dra. Kusmarini, M.Pd. (Kabid Fasilitasi Peningkatan Kompetensi)
4. Dr. Yanto Permana (Kepala Seksi Evaluasi, Ketua Tim RBI)
5. Sumarna, S.E. (Kasubbag Perencanaan dan Penganggaran)
6. Ipan Ilmansyah Hidayat, S.E. (Kasubbag Tata Laksana dan Kepegawaian)
7. Hernawati, S.H., M.Si.  (SPI)
8. Yanto Irianto (Penata Dokumen)

Selama pembukaan/penerimaan, masing-masing pejabat menyampaikan pentingnya membangun sinergi untuk tercapainya satu suara, satu persepsi, satu visi dan misi dalam mengelola lembaga. Sinergi harus terbangun antarpegawai: pejabat-staf, antarpejabat, antarstaf. Dengan sinergi tersebut, seluruh permasalahan akan mudah diatasi dan perjalanan lembaga akan semakin lancar dan tujuan lembaga akan mudah diraih tanpa harus menguras energi, waktu, dan sumber daya lainnya.

Pada prinsipnya seluruh sistem yang ada di PPPPTK BMTI dapat dicopy, ditiru, dipindahkan, dan disesuaikan di lembaga manapun yang akan melaksanakan RBI. Namun, tingkat keberhasilannya bisa berbeda. Selain dokumen dan sistem, keberhasilan reformasi birokrasi lembaga terutama ditentukan oleh karakter pelaku dan pelaksana sistem tersebut. Karakter yang dimaksudkan adalah perubahan mind set/pola pikir serta budaya kerja yang profesional dan produktif. Spirit perubahan itulah yang akan menentukan kesuksesan implementasi sistem tersebut.

Namun demikian disampaikan pula bahwa tidak ada hal yang sulit. Selama ada kemauan tentu akan ada jalan keluar menuju kesuksesan. Dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang serius, pemantauan dan evaluasi yang ketat, tindak lanjut yang didasarkan atas hasil pantauan dan evaluasi tersebut, serta dibarengi dengan spirit perubahan menuju lembaga yang profesional, maka tujuan lembaga akan terwujud.

Implementasi RBI di PPPPTK BMTI

Implementasi program RBI di PPPPTK BMTI mulai dari tahap persiapan dokumen sampai dengan tahap evaluasi oleh MenPAN dan RB dijelaskan secara rinci oleh Kasi Evaluasi Dr. Yanto. Dr. Yanto juga sebagai ketua Tim RBI dan sebagai leader dalam penyiapan dokumen secara soft file melalui web blog. 

Dr. Yanto memaparkan implementasi RBI di PPPPTK BMTI.

Dokumen RBI secara prinsip disiapkan dengan mengacu pada instrumen evaluasi LKE-ZI menuju WBK. Dari instrumen evaluasi tersebut maka hampir seluruh dokumen yang diperlukan dalam program RBI sudah tercatat. Penting untuk diprioritaskan bahwa dari keenam Bidang Reformasi Birokrasi tersebut maka yang paling penting adalah Bidang Manajemen Perubahan dan Bidang Peningkatan Kualitas Layanan Publik. Prioritas pada dua bidang yang merupakan inti RBI tersebut akan mempercepat perubahan-perubahan mendasar dalam area perubahan yang lainnya.

Proses Penyiapan Tim Pelaksana

Pejabat struktural berfungsi sebagai leaders dalam tim RBI tersebut dan Kasi Evaluasi sebagai Ketua Tim RBI. Dalam penyiapan tim pelaksanan RBI, pertimbangan utama adalah dipilihnya para pegawai yang memiliki kinerja baik. Pegawai berkinerja baik bukanlah yang semata-mata pandai atau rajin, tetapi yang benar-benar memiliki integritas dan kemauan serta kemampuan untuk menyelesaikan dan mensukseskan program RBI. 

Tim RBI diambil dari berbagai unit kerja yang selanjutnya seluruh tim dibagi dalam enam bidang reformasi. Unit kerja asal tidak menjadi pertimbangan prioritas terkait dengan kesesuaian bidang garap reformasi, sehingga dalam satu bidang perubahan tersebut dapat terdiri dari beberapa pegawai dari beberapa unit kerja. Tim RBI ini selanjutnya menyusun dokumen sekaligus sebagai agen dalam implementasi RBI sesuai dengan bidangnya. 

Tim RBI selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan sebagai bukti formal dokumentasi dan diberdayakan serta difasilitasi sesuai dengan tugas dan tujuan penyelesaian program RBI.

Proses Penyiapan Dokumen

Penyiapan dokumen secara intensif dilakukan mulai bulan Juli 2018. Fokus penyiapan adalah pada kelengkapan dokumen baik dokumen utama maupun dokumen penunjuang. Mulai dari peraturan yang terkait sampai dengan bukti-bukti pelaksanaan atas sistem yang dilaksanakan. Dalam proses penyiapan dokumen tersebut, tim RBI PPPPTK BMTI juga meminta pendampingan Penyiapan dokumen RBI kepada Tim dari Ditjen GTK dan Tim dari Irjen Kemendikbud.   

Seluruh dokumen disiapkan dalam bentuk, hard copy, soft file, dan disajikan dalam versi web based. Dengan demikian dokumen dapat dicek dan dipastikan kelengkapannya serta akan dengan mudah ditemukan dan ditunjukkan kepada tim penilai. Seluruh dokumen yang berupa sistem baik SOP maupun SP dipastikan telah dilaksanakan sehingga semua bukti pelaksanaan tersebut dapat direkam pula dalam aplikasi RBI on-line. Lebih lengkap dokumen hasil dapat dilihat dalam link alamat web sebagai berikut:

- http://rbibmti.blogspot.com
- http://sippbmti.blogspot.com

Proses Penilaian

Terdapat dua tahap penilaian oleh MenPAN-RB yang dilakukan selama proses menuju RBI. Penilaian pertama dilakukan di Kemendikbud Jakarta untuk paparan menjelaskan sistem dan kelengkapan dokumen serta penilaian yang kedua dilakukan di PPPPTK BMTI untuk melihat realitas implementasi program RBI.

Pada penilaian tahap pertama maka pimpinan lembaga yaitu Kepala Pusat sendiri yang harus menjelaskan program yang dilakukan di depan tim men PA-RB. Sedangkan tim RBI dan pejabat lainnya hanya bersifat tim supporting untuk membantu Kepala Pusat. Pertanyaan banyak mengarah pada tugas dan fungsi lembaga dalam melayani pelanggan serta bentuk reformasi birokrasi yang dilakukannya. Selain hal tersebut ditanyakan pula inovasi-inovasi yang dilakukan untuk kemudahan dan kecepatan dalam melayani pelanggan sesuai dengan tugas dan fungsi pokok lembaga.

Penilaian tahap kedua di lembaga olen Tim Men PAN-RB tidak lagi berfokus pada dokumen melainkan lebih pada performance lembaga dari fisik maupun kehidupan/aktifitas pegawai dan semua warga yang ada di lembaga terfsebut. Secara rinci yang disiapkan dalam penilain ini meliputi:

• Keterlibatan dan pemahaman semua pegawai dalam kegiatan RBI (fokus pada kinerja, tugasnya apa, bentuk pekerjaan apa, hasilnya apa, kapan berhasil dan kapan selesai)
• Kebersihan gedung, lingkungan dan termasuk fasilitas
• Atribut-atribut RBI dipasang pada tempat yang strategis.
• Kelengkapan ruangan dan fasilitas pendukung program RBI
• Kepedulian dan keramahan pegawai kepada semua orang.
• Disiapkan semua bukti-bukti dari apa yang sudah dipaparkan pada penilaian pertama di jakarta.

Diskusi dan Tanya Jawab

Diskusi dan tanya jawab berlangsung mulai dari kegiatan Pembukaan, kegiatan penjelasan RBI, maupun saat kunjungan ke lokasi. Pertanyaan yang diajukan bervariasi mulai dari persiapan, pelaksanaan, penilaian serta tindak lanjutnya program RBI.

Dapat disimpulkan bahwa secara umum terlihat banyaknya dokumen yang harus disiapkan dalam rangka melaksanakan program RBI. Dalam hal ini disampaikan agar tidak melihat jumlah dan banyaknya dokumen tetapi fokuskan perhatian pada apa yang harus dilakukan saat ini dan dokumen mana yang harus disusun saat ini. Dengan membuat prioritas penyelesaian maka secara tidak terasa sejumlah dokumen tersebut akan dapat terselesaikan.

Permasalahan pemilihan tim kerja RBI maka harus dipilih tim kerja yang dapat sebagai tunas integritas. Sehingga selain kemampuan dalam menyelesaikan dokumen RBI juga harus mampu menjelaskan maksud dan tujuan dokumen serta mampu mengawal implementasinya pada unit kerja terkait. Tim kerja seharusnya juga berfungsi sebagai implementator program RBI.

Manajemen atau pejabat struktural dan para pejabat departemen harus menjadi pelopor dan role model bagi implementasi RBI di bidang perubahan atau pada unit kerja masing-masing.

Permasalahan biaya implementasi program RBI juga menjadi bahan diskusi dalam pertemuan tersebut. Pada prinsipnya seluruh dana yang diperlukan untuk penyelesaian program RBI dialokasikan dari dana DIPA dengan dicarikan dan disesuaikan dengan mata anggaran yang relevan dalam POK. Perlu dilakukan bedah DIPA untuk melihat kemungkinan pembiayaan yang dapat dilakukan dan jika dipandang penting maka dapat diusulkan revisi RKAKL/POK.  

Dokumen yang telah disusun oleh PPPPTK BMTI dapat diunduh melalui laman di atas dan dapat dipakai oleh PPPPTK PKn dan IPS.

Kunjungan ke Lokasi

Unit Layanan Terpadu selain menangani permasalahan layanan sesuai tugas dan fungsi utama lembaga, juga difungsikan pula untuk penanganan informasi, konsultasi dan pengaduan.

Penanganan gratifikasi dilakukan sesuai POS dan ditampilkan beberapa benda gratifikasi dalam lemari gratifikasi yang diletakkan di loby utama gedung kantor PPPPTK BMTI.

Berikut beberapa contoh foto implementasi RBI yang telah dilaksanakan.

Ruang presensi pegawai, tempat pegawai melakukan finger printing. Ruangan ini juga menyediakan informasi SDM.

Ruang tunggu prioritas

Ruang Unit Layanan Terpadu (layanan informasi, konsultasi, dan pengaduan)

Informasi terkait komitmen para pejabat untuk maklumat layanan dan menolak gratifikasi serta foto pegawai teladan yang terdiri dari petugas cleaning service, asrama, dan keamanan. Satu foto masih kosong terkait dengan widyaiswara teladan (penilaian dilakukan akhir tahun) 

Penutupan

Pada sesi akhir studi tiru, setelah acara kunjungan lapangan selesai maka dilakukan penyerahan cindera mata dari PPPPTK PKn dan IPS yang diwakili oleh Kabag Umum Bpk. Sumadianto Affandi, S.Pd., MM. kepada PPPPTK BMTI yang diwakili oleh Kabag Umum Drs. Agung Riyanto, M.Eng. Prosesi penyerahan cindera mata sebagai akhir dari kegiatan ini dan juga sebagai bentuk terimakasih dan rasa hormat atas layanan dan dukungan dari tim PPPPTK BMTI kepada tim PPPPTK PKn dan IPS.

Acara studi tiru diakhiri dengan melaksanakan foto bersama yang dilakukan di depan Gedung Administrasi.

Usulan Tindak Lanjut

Usulan tindak lanjut studi tiru program RBI yang dimaksudkan adalah perlunya upaya melakukan kajian dan analisis atas hasil-hasil kunjungan studi tiru sehingga diperoleh dokumen-dokumen persiapan implementasi RBI berupa :

• Posisi saat ini atas implementasi program RBI di PPPPTK PKn dan IPS
• Hasil studi tiru berupa dokumen, sistem dan kegiatan PPPPTK BMTI yang akan dikembangkan dan diimplementasikan lebih lanjut di PPPPTK PKn dan IPS 
• Program kerja implementasi RBI termasuk didalamnya analisa situasi dan kondisi.
• Program-program lanjutan atas studi tiru yang dalam waktu dekat akan melibatkan PPPPTK BMTI serta lembaga lain yang dianggap memiliki pengaruh kuat dalam proses implementasi. 

Untuk kepentingan tersebut dan upaya percepatan implementasi program RBI maka perlu kiranya melakukan hal-hal sebagai berikut :

• Penyusunan tim kerja RBI
• Menngimplementasikan program RBI dengan melakukan reviu atas dokumen yang telah dimiliki dan segera melaksanakannya
• Melakukan studi tiru lanjutan di PPPPTK BMTI secara berkelanjutan dan parsial dengan berbasis pada Area Bidang Perubahan atau berbasis pada Unit Kerja.
• Melakukan rekruitmen pegawai melalui mekanisme PPNPN untuk kompetensi Programmer sebanyak minimal 2 (dua) orang yang akan mulai bekerja pada bulan Januari 2019. hal tersebut untuk menyusun aplikasi RBI. Sekaligus rekruitmen PSG/PKL sebanyak minimal 6 orang untuk kompetensi programing untuk mendukung pekerjaan penyusunan aplikasi yang akan dilaksanakan.
• Melakukan pantauan dan evaluasi secara periodik dan intensif guna melihat ketercapaian dan progres implementasi program RBI.

Penulis: Akhmadi
Editor: Tricahyo A.

Share:

Baca Lanjutannya

Optimalisasi Pengelolaan Sarana Prasarana, LPMP Sulawesi Tenggara Studi Banding ke PPPPTK PKn dan IPS

Tujuh orang delegasi LPMP Sulawesi Tenggara yang dipimpin oleh Bapak Helwi melakukan kunjungan studi banding dalam rangka optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana kantor ke PPPPTK PKn dan IPS, 16 sampai dengan 17 Juli 2018. Para delegasi diterima oleh tim pengelola sarpras PPPPTK PKn dan IPS yang dipimpin oleh Bapak Harnoko, Kasubbag TURT.

Tim delegasi pengelola sarpras LPMP Sulawesi Tenggara diterima oleh tim pengelola sarpras PPPPTK PKn dan IPS yang dipimpin oleh Bapak Harnoko, Kasubbag TURT (Senin, 20 Juli 2018). (foto: Mamik Suryo Kusdi)

Kedua tim pengelola menyampaikan pengalaman pengelolaan sarpras di lembaga masing-masing. Selanjutnya, permasalahan-permasalahan diidentifikasi dan didiskusikan bersama untuk mengeksplorasi solusi pengelolaan terbaik yang dapat diterapkan di masa mendatang guna meningkatkan layanan dan kepuasan pada pelanggan.

Analis BMN PPPPTK PKn dan IPS, Bapak Yudhistira (paling kanan), tengah berbagi pengalaman dengan tim sarpras LPMP Sultra. (foto Mamik Suryo Kusdi)

Bapak Helwi menyampaikan bahwa kegiatan semacam ini penting bagi tim LPMP Sultra untuk membuka wawasan bagi pegawai yang terkait sekaligus upaya mencari dan menemukan solusi terbaik atas pekerjaan mereka. Wawasan baru diperlukan oleh para pegawai untuk pengembangan dan pengoptimalan pekerjaan masing-masing. 

"Dalam kegiatan ini, kami sebagai tim yang melakukan kunjungan dapat melihat contoh riil pengelolaan sarana dan prasarana yang sudah dilakukan PPPPTK PKn dan IPS," ujar Bapak Helwi, "Dan itu dapat menjadi pertimbangan untuk dikembangkan lebih lanjut."

Selain diskusi mendalam, dilakukan pula kunjungan lapangan untuk dapat melihat secara langsung situasi dan kondisi sarana dan prasarana kantor yang dikelola. Kunjungan lapangan dilaksanakan antara lain meninjau instalasi air bersih, perpustakaan, ruang pertemuan, embung air penampungan, pusat sumur dalam, taman dan lingkungan, asrama, dan pengelolaan gedung lainnya.

Tim pengelola sarpras LPMP Sultra meninjau pengelolaan jaringan air PPPPTK PKn dan IPS.

Beberapa poin penting yang telah dihasilkan dalam diskusi pengelolaan sarana prasarana tersebut antara lain: pengelolaan air bersih dan reservoir, pengelolaan kebutuhan bahan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas kantor, pengelolaan asrama, dan pengelolaan tenaga PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) serta tenaga outsourcing.

Kedua tim pengelola sarpras memiliki harapan besar bahwa budaya saling belajar tentang best practices ini dapat berkesinambungan dan dikembangkan, tidak hanya pengelolaan sarana dan prasarana, tetapi juga untuk pengelolaan lainnya. Last but not least, kedua tim pengelola sarpras menyadari bahwa kesuksesan pengelolaan sarana dan prasarana ini tidak hanya tergantung pada sistem pengelolaan yang baik, tetapi juga harus dipadu dengan kebiasaan dan perilaku pengelolanya, terkait dengan pembentukan budaya kerja pelayanan prima.***

Penulis: Akhmadi
Editor: Tricahyo Abadi

Share:

Baca Lanjutannya

Tujuh Kriteria BKN Award 2018 bagi Instansi Pemerintah

BKN Award 2018 akan dianugerahkan kepada Instansi Pemerintah Pengelola Kepegawaian terbaik sepanjang tahun 2017 dalam Rakornas Kepegawaian 2018 yang akan dihelat BKN di Gedung Indonesia Convention Exchibition (ICE) BSD Tangerang pada 11 Juli 2018 mendatang. BKN telah menetapkan tujuh kriteria instansi pemerintah yang laik untuk menerima BKN Award 2018 ini. Ketujuh kriteria penilaian BKN Award 2018 tersebut meliputi:

1. Perencanaan Formasi;
2. Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun;
3. Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK);
4. Pemanfaatan Computer Asissted Test (CAT-BKN);
5. Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN);
6. Implementasi Penilaian Kinerja; dan
7. Komitmen Pengawasan dan Pengendalian.

BKN Award

Ketujuh kriteria penilaian tersebut secara lebih rinci dijabarkan dalam 22 (dua puluh dua) poin sebagai berikut:

Kriteria pertama, Perencanaan Formasi, meliputi: 1) Instansi mempunyai peta jabatan dan rencana Kebutuhan Pegawai untuk 5 tahun yang disusun berdasarkan Anjab dan ABK untuk seluruh pegawai, 2) Instansi menerapkan sistem aplikasi untuk analisis kebutuhan pegawai untuk seluruh jabatan yang dikelola secara berkala untuk seluruh jabatan, dan 3) Instansi mengajukan rencana formasi dengan kelengkapan data terkini terkait dengan rasio anggaran belanja pegawai, rasio alokasi Batas Usia Pensiun (BUP) secara lengkap untuk seluruh jabatan.

Kriteria kedua, Pelayanan Pengadaan, mencakup: 1) Instansi memiliki komitmen akan ketepatan waktu penyampaian data usul pengadaan dan kelengkapan berkas usulan, dan 2) Instansi memiliki komitmen untuk menyelesaikan masalah terkait dengan Berkas Tidak Lengkap (BTL).

Kriteria ketiga, Implementasi SAPK, terdiri atas: 1) Rutinitas Instansi melakukan up-date dan validasi data secara berkala, 2) Transaksi data melalui SAPK terintegrasi dengan aplikasi kepegawaian instansi terkait, 3) Percepatan processing data terkait dengan pelayanan kepegawaian (Kenaikan Pangkat, Pengadaan, Mutasi, dan Pensiun), 4) Ketersediaan infrastruktur penunjang penyelenggaraan SAPK, dan 5) Ketersediaan SDM penyelenggara SAPK yang kompeten.

Kriteria keempat, Pemanfaatan CAT-BKN, meliputi: Instansi memanfaatkan CAT-BKN dalam berbagai kegiatan manajemen kepegawaian terkait dengan seleksi, pemetaan, diklat, ikatan dinas, dll sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Kriteria kelima, Penilaian Kompetensi ASN, terdiri atas: 1) Ketersediaan Unit penyelenggara kegiatan penilaian kompetensi, 2) Pemanfaatan kegiatan penilaian kompetensi, dan 3) Tingkat kepatuhan instansi terhadap hasil dari penilaian kompetensi.

Kriteria keenam, Implementasi Penilaian Kinerja: 1) Instansi telah melaksanakan penjabaran kegiatan tugas jabatan (target kinerja) yang dibagi habis dari tingkat jabatan tertinggi sampai dengan tingkat jabatan yang terendah secara heirarki, 2) Instansi telah melaksanakan pengukuran kinerja organisasi terkait dengan indeks kepuasan masyarakat (IKM), 3) Instansi telah membentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai Peraturan Perundang-undangan, 4) Instansi telah memanfaatkan penilaian kinerja untuk pembinaan PNS, 5) Instansi telah melaksanakan kepatuhan pelaporan Penilaian kinerja PNS (e-Lapkin), dan 6) Instansi telah menggunakan aplikasi e-kinerja yang terintegrasi dengan sistem aplikasi lainnya.

Kriteria ketujuh, Komitmen Pengawasan dan Pengendalian, mencakup: 1) Instansi memiliki kepatuhan terhadap norma, standar, prosedur dan kriteria manajemen ASN, dan 2) Instansi memiliki komitmen melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin dan/atau pemberhentian terhadap PNS yang melakukan kejahatan jabatan.

Selanjutnya dalam melakukan penilaian untuk menentukan instansi mana saja yang laik menerima anugerah BKN Award tersebut, Tim BKN Award juga telah melakukan tahapan alur kerja penilaian, sebagai berikut: pembuatan validasi dan alat ukur, penyebaran instrumen dan penilaian, pengolahan data penilaian yang sudah terkumpul, dan terakhir validasi pemenang.

BKN Award, Anugerah Pelayanan Prima Pengelola Kepegawaian

BKN Award merupakan ajang kepegawaian paling ditunggu seluruh pengelola kepegawaian di Indonesia. BKN Award merupakan ajang bergengsi bagi para pengelola kepegawaian instansi pemerintah Indonesia untuk pengakuan prestasi kinerja pelayanan prima bidang pengelolaan kepegawaian. Penganugerahan BKN Award juga juga merupakan upaya BKN dalam mendukung dan mewujudkan Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Tropi BKN Award diperebutkan dan dianugerahkan kepada pengelola kepegawaian terbaik sejak tahun 2011. 

Sumber:

• Press Release BKN Nomor: 12/RILIS/BKN/VII/2018
• Buletin BKN Edisi XXXI - 2015

Share:

Baca Lanjutannya

Tim Reformasi Birokrasi Internal Lakukan Studi Banding ke PPPPTK BOE

Tim RBI P4TK PKn dan IPS melakukan studi banding ke PPPPTK BOE, Rabu sampai dengan Kamis (28 - 29 Maret). Studi banding ini dilaksanakan untuk meningkatkan mutu dan memperbaiki sistem layanan PPPPTK PKn dan IPS dalam rangka menuju zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Selain dari P4TK PKn dan IPS, juga hadir tim P4TK Pertanian dan P4TK Bahasa.

Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga PPPPTK BOE, Drs. Sukirman, M.T., mendampingi para peserta studi banding untuk memaparkan seluk beluk tata kelola kerumahtanggaan.

Sebagai narasumber, P4TK BOE menunjuk langsung tim kerja RBI WBK WBBM dengan perannya masing-masing, yaitu:

1. Sugiarto, S.Pd., M.M., Kabag Umum, menyampaikan secara global RBI lembaga
2. Dr. Kasiman, Kabid Program dan Informasi sekaligus Ketua Tim Pelaksana, menyampaikan core business lembaga
3. Faha Zainal, S.S., M.Acc., menyampaikan pengorganisasian dan inventarisasi Prosedur Operasional Standar (POS) lembaga
4. Hendri Murti Susanto, S.Kom., M.T., widyaiswara menyampaikan pemanfaatan SIM Diklat untuk semua kegiatan lembaga
5. Dr. Umar, menyampaikan proses penilaian mandiri terhadap RBI lembaga

Sugiharto: Makhluk apa itu RBI?

Sebagaimana telah dinilai Itjen Kemendikbud tahun 2017, P4TK BOE telah berhasil mencapai standar 81% ZI WBK, tertinggi dari 19 satker UPT Kemendikbud yang telah dinilai.

Menurut Sugiarto, RBI bukanlah pekerjaan baru. RBI menurutnya juga bukan pekerjaan semalam jadi. Bagi P4TK BOE, RBI adalah kerja keras seiring tumbuh kembangnya lembaga.

"Apa yang sudah dibangun BOE untuk melaksanakan tusinya selama ini, itulah yang membuat kami mencapai ZI WBK. Sesuai Permen 52, kami jauh-jauh telah membangun alur business process yang jelas dan dipatuhi oleh seluruh elemen lembaga."

Pak Faha menyampaikan bagaimana pengorganisasian dan inventarisasi POS lembaga.

Program RBI, menurut Sugiarto, memperkuat apa yang sudah dilaksanakan. Setidaknya ada lima dukungan penguatan yang menonjol di P4TK BOE, yaitu:

1. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015
2. Penyusunan manajemen risiko untuk mengidentifikasi risiko melekat dan risiko sisa dalam penyusunan perencanaan kegiatan lembaga
3. Pemanfaatan SIM diklat untuk mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan lembaga, mulai perencanaan hingga evaluasi
4. Komitmen seluruh elemen mematuhi standar pelayanan yang telah disepakati dan ditetapkan untuk meraih pelayanan prima
5. Konsistensi manajemen mendorong perubahan yang diinginkan, baik melalui sosialisasi, rapat rutin, maupun pemberian langsung motivasi kepada bawahan.

Share:

Baca Lanjutannya

Tim RBI PPPPTK PKn dan IPS Siapkan Studi Banding Best Practice ke PPPPTK BOE

Tim RBI P4TK PKn dan IPS mengadakan rapat persiapan untuk studi banding best practice RBI ke PPPPTK BOE, Selasa 27 Maret 2018. Studi Banding ini merupakan tindak lanjut dari Sosialisasi Sosialisasi tentang Reformasi Birokrasi Internal pada Rabu, 21 Februari 2018.

Kabag Umum PPPPTK PKn dan IPS, Akhmadi, S.Pd., M.M., memberikan arahan untuk tim RBI.

Kasi Penyelenggaraan, M. Nasikh Lil Sidi, S.Pd., memaparkan hasil pertemuan RBI di Jakarta.

PPPPTK BOE merupakan salah satu UPT Kemendikbud penerima sertifikat penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Persiapan yang dilakukan adalah pembagian tugas di tempat tujuan. Masing-masing anggota tim studi banding mendapatkan tugas merekap satu dari enam area perubahan yang diagendakan dalam RBI UPT Kemendikbud, yaitu:

1. Penguatan Organisasi
2. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 
3. Penguatan Tata Laksana 
4. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur 
5. Penguatan Pengawasan
6. Penguatan Layanan Publik

Studi banding ini dilaksanakan untuk meningkatkan mutu dan memperbaiki sistem layanan PPPPTK PKn dan IPS dalam rangka membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

Share:

Baca Lanjutannya

Tim RBI Sosialisasikan hasil Rakor Pelaksanaan RBI

Sebagai tindak lanjut kegiatan Rakor Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal yang telah diikuti selama tiga hari (Rabu sampai dengan Jumat, 7 – 9 Februari 2018) di The Belezza Suite, Jakarta Selatan, tim TBI PPPPTK PKn dan IPS mengadakan Sosialisasi tentang Reformasi Birokrasi Internal pada Rabu, 21 Februari 2018. Ada dua hal pokok yang disampaikan dalam kegiatan ini, yaitu Prosedur Operasional Standar (POS) dan E-Office (administrasi untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi). Bapak Nasikh Lil Sidi, Kasi Pengelenggaraan, dan Bapak Harnoko, Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga, menyampaikan urgensi untuk melengkapi atau merevisi POS yang sudah ada sesuai tuntutan proses bisnis mutakhir, begitu pula untuk segera mengimplementasikan E-Office berupa SIM.

Bapak Nasikh Lil Sidi, Kasi Pengelenggaraan, menyampaikan urgensi kepatuhan untuk menjalankan Prosedur Operasional Standar (POS).

Harnoko, Kasubbag TURT, memaparkan implementasi SIM e-Office di Ditjen GTK.

Sosialisasi SIMPeL, SIM Pengadaan Langsung yang merupakan SIM terbaru yang diimplementasikan Kemendikbud

Ada dua SIM yang diperkenalkan dan segera diimplementasikan, yaitu SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung) dan SIM Persuratan. SIMPeL merupakan sistem yang dibangun untuk memfasilitasi proses pengadaan langsung secara elektronik dan mengelola database hasil pengadaan langsung. Basis data hasil pengadaan yang dikelola melalui aplikasi SIMPeL juga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan evaluasi pengadaan langsung. Melalui SIMPeL, pengadaan menjadi lebih akuntabel karena APIP juga dapat mengawasi secara langsung detail pengadaan yang diselenggarakan setiap lembaga. Di sisi lain, SIM-Persuratan juga merupakan persuratan berbasis elektronik yang dibangun untuk mempercepat penyampaian informasi dan layanan, meningkatkan kerahasiaan informasi dan efektifitas kerja, selain juga untuk mengakomodir tingginya mobilitas pegawai.

Bapak Mahfud Junaedi menyampaikan keunggulan SIMPeL, SIM Pengadaan Langsung Kemendikbud

POS dan E-Office merupakan bentuk pelaksanaan empat dari delapan program area perubahan yang menjadi fokus reformasi birokrasi di lingkungan Kemendikbud, yaitu: manajemen perubahan, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan tata laksana. ***

Share:

Baca Lanjutannya

Tim RBI PPPPTK PKn dan IPS Ikuti Rakor Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) tengah mengikuti Rapat Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi selama tiga hari (Rabu sampai dengan Jumat, 7 – 9 Februari 2018) di The Belezza Suite, Jakarta Selatan. Pejabat struktural PPPPTK PKn dan IPS yang hadir sebagai peserta kegiatan ini adalah: 

1. Drs. Harnoko, M.Pd., Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga
2. M. Nasikh Lil Sidi, S.Pd., Kasi Penyelenggaraan

Drs. Harnoko, M.Pd. dalam kegiatan Rakor Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal Kemendikbud Tahun 2018.

Pembukaan kegiatan Rakor Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen GTK Kemendikbud.

Narasumber dari itjen memaparkan materi.

Kegiatan ini bertujuan menyusun program kerja Reformasi Birokrasi Internal tahun 2018. Sebagai narasumber, panitia kegiatan rakor menghadirkan Agam Bayu yang merupakan Kabag Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian Inspektorat Jenderal Kemendikbud sebagai pembina program reformasi birokrasi di lingkungan Kemendikbud. Agam Bayu menyampaikan tentang delapan area perubahan reformasi birokrasi sesuai Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 yang tertuang dalam PERMEN PAN-RB No. 11 Tahun 2015. Dalam Road Map tersebut ditetapkan tiga sasaran yaitu: birokrasi yang bersih dan akuntabel; birokrasi yang efektif dan efisien; serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi tersebut, ditetapkan delapan area perubahan reformasi birokrasi, yaitu mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, serta pelayanan publik.

Selain dari Itjen Kemendikbud, diundang pula narasumber dari satker di lingkungan Ditjen GTK penerima sertifikat penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yaitu PPPPTK BOE, LPMP Jawa Tengah, dan BP PAUD DIKMAS Jawa Timur. Dengan sharing, narasumber itu diharapkan dapat menularkan best practice lembaganya kepada seluruh perserta lain. (tca)

Share:

Baca Lanjutannya

Rapat Koordinasi Awal Penempatan Pegawai Subbagian TURT Tahun 2018

Mengawali tahun 2018 ini, seluruh subbag dan seksi di PPPPTK mengadakan  pemaparan rencana penempatan pegawai. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga PPPPTK PKn dan IPS mengadakan rapat koordinasi awal Subbag di Gedung Krakatau hari ini, Selasa, 2 Januari 2018. Agenda pokok pertemuan tersebut adalah pemaparan rencana penempatan pegawai khususnya Subbag TURT dalam rangka peningkatan karier pegawai Subbag TURT. 

Rencana penempatan pegawai Subbag TURT dibuat berdasarkan evaluasi kompetensi, asesmen online yang telah dilakukan pada pertengahan 2017, dan kebutuhan jabatan 2018. Selama proses pengajuan rencana ini, setiap pegawai secara terbuka diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide dan saran demi kemajuan bersama, juga keberatan apabila ada selama proses penyesuaian nanti. Kebutuhan jabatan yang masih belum terisi disampaikan dengan kualifikasi dan persyaratannya. Dengan evaluasi dan keterbukaan ini, diharapkan penempatan pegawai yang optimal, yaitu fit (layak) dan proper (patut).

Akhmadi, Kabag Umum PPPPTK PKn dan IPS, menyampaikan bahwa setiap ASN memiliki kewajiban kinerja yang harus dipenuhi. 

Dalam sesi arahan, Akhmadi, Kabag Umum PPPPTK PKn dan IPS, menyampaikan bahwa setiap ASN memiliki kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan berupa laporan kegiatan yang diperiksa sesuai aturan dan juga ditindaklanjuti hasil pemeriksaannya. Oleh karena itu, Akhmadi mengingatkan kembali bahwa di samping melaksanakan tugasnya, setiap pegawai juga harus selalu tertib pencatatan administrasi kegiatannya dalam SKP online sebagai pertanggungjawaban. Arahan khusus untuk tiap unit juga disampaikannya, antara lain:

1. Pada pegawai bagian BMN, agar selalu beracuan pada RKBMN demi tertib administrasi dan kelancaran pengajuan BMN;
2. Pada teknisi, agar selalu rutin mengecek langsung kondisi BMN di samping menerima laporan dari pegawai tempat BMN berada, dan memperkirakan masa pakai yang berguna untuk memperkirakan keperluan stok barang persediaan;
3. Pada petugas dokumentasi dan publikasi, agar meningkatkan kecepatan penemuan dokumen dengan memanfaatkan teknologi (e-office), serta memperbanyak publikasi; 
4. Pada petugas perpustakaan: agar melakukan pengembangan dengan membangun pojok-pojok perpustakaan di lobi, gedung widyaiswara, dan asrama;
5. Pada pramuwisma dan sopir: agar bekerja sesuai target rutin, dan menjaga citra lembaga sebagai bagian dari front office; 
6. Pada pramubakti: agar fokus menyelesaikan tugas utama sesuai kontrak di samping tugas tambahan lain.

Harnoko, Kasubbag TURT, menyampaikan rencana penempatan pegawai Subbag TURT. 

Pada sesi pemaparan, Harnoko, Kasubbag TURT, menyampaikan rencana penempatan pegawai Subbag TURT. Ia juga menambahkan bahwa ada dua BMN yang perlu mendapatkan perhatian tahun ini. Pertama, ruang dan rak gratifikasi, dihimbau kepada seluruh pegawai untuk menyerahkan segala gratifikasi untuk ditindaklanjuti sesuai POS penanganannya, jika perlu dipajang pada rak yang sudah disediakan. Kedua, mobil bioskop keliling, perlu dibuatkan POS dan penyiapan krunya sesuai juknis yang ada.

Secara umum, baik Akhmadi maupun Harnoko menyampaikan bahwa Subbagian TURT perlu menjaga koordinasi dan komunikasi antarpegawai maupun antar-unit, baik antar-bagian fasilitatif maupun dengan bidang-bidang substantif lembaga. Saling pengertian dan mengisi kekurangan antarpegawai juga perlu digalakkan. Dengan demikian, kelancaran dan keharmonisan kerja dalam lembaga akan terbangun.

Penempatan pegawai sesuai kualifikasi merupakan salah satu indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi Internal, yaitu perencanaan kebutuhan dalam Penataan Sistem Manajemen SDM. 

Share:

Baca Lanjutannya

PPPPTK PKn dan IPS Sosialisasikan Prosedur Operasional Standar (POS) bagi Pegawai

PPPPTK PKn dan IPS mengadakan sosialisasi Prosedur Operasional Standar (POS) dalam kegiatan rutin pembinaan pegawai, Jumat, 5 Mei 2017. Sosialisasi POS ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Pendampingan Tata Kelola Organisasi yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kemendikbud pada 8 sampai dengan 13 April 2017 serta pencangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kebijakan pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah dicanangkan perlu mendapat dukungan dari seluruh pegawai, salah satunya dengan menjalankan semua tugas menurut POS yang telah dibuat. Hal tersebut disampaikan oleh M. Muhadjir Kepala PPPPTK PKn dan IPS dalam acara jalan sehat sebelum kegiatan sosialisasi POS dilaksanakan pada siang harinya.

Drs. Harnoko, M.Pd., Kasubbag TURT, dan Dwi Kesit Birawasih, S.Sos., M.A.P., Kasubbag Tata Laksana dan Kepegawaian memberikan arahan dalam kegiatan Sosialisasi POS bagi Pegawai PPPPTK PKn dan IPS.

Dwi Kesit Birawasih, S.Sos. M.A.P., Kasubbag Tata Laksana dan Kepegawaian yang membuka kegiatan sosialisasi tersebut menyampaikan bahwa selain dipatuhi, POS ini bukanlah dokumen suci yang tidak dapat diotak-atik. POS tiap periode tertentu harus direview dan direvisi bila perlu guna menyesuaikan dengan peraturan dan dinamika terbaru.

Sementara itu, Drs. Harnoko, M.Pd., Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga, mengungkapkan  pada seluruh pegawai POS adalah instrumen untuk mempermudah pegawai menjalankan tugas dan memenuhi kinerjanya sesuai dengan kontrak rencana SKP yang telah ditetapkan bersama atasan.

"Dengan POS, semua dokumen bukti pencatatan tugas yang diperlukan akan terekam dengan baik,. Dengan berbagai format yang telah dibuat pegawai tidak bingung lagi ketika dimintai bukti pencatatan tugasnya. Jadi POS itu mempermudah, bukan menyulitkan," terang Harnoko.

Staf Subbag Kepegawaian, Agung Samudra, memaparkan POS Diklat pada pegawai.

PPPPTK PKn dan IPS terus memperbaiki tata kelola dalam rangka komitmen pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM yang telah dicanangkan bersama.

Share:

Baca Lanjutannya

PPPPTK PKn dan IPS Raih Penghargaan Unit Pelayanan Publik Terbaik 2012 Kemendikbud

PPPPTK PKn dan IPS meraih penghargaan Unit Pelayanan Publik Terbaik di lingkungan Kemendikbud tahun 2012. Penghargaan ini diberikan pada UPT di lingkungan Kemendikbud yang dinilai telah memberikan layanan prima bagi masyarakat. Dari lima belas unit kerja yang diberi penghargaan, PPPPTK PKn dan IPS menempati posisi empat belas dengan nilai 83,64 yang masuk kategori "BAIK".

Peringkat pertama UPT Pelayanan Publik Terbaik diraih oleh Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang mendapatkan nilai 98,86 dengan kategori nilai "SANGAT BAIK". Berikut ini lima belas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menerima Penghargaan Pelayanan Publik Tahun 2012:

1. Universitas Negeri Semarang (Unnes)
2. Kopertis Wilayah VII SUrabaya
3. PP-PAUDNI Regional I Bandung
4. LPMP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
5. BP-PAUDNI Regional III Makassar
6. BP-PAUDNI Regional I Medan
7. Politeknik Negeri Media Kreatif, Jakarta
8. Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat
9. Politeknik Negeri Medan
10. PPPPTK Seni dan Budaya, Yogyakarta
11. BP-PAUDNI Regional II Surabaya
12. Politeknik Negeri Bandung
13. Kopertis Wilayah IV Bandung
14. PPPPTK PKn dan IPS, Batu
15. LPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat

Keputusan Mendikbud Nomor 273 Nomor 273/P/2012 tentang Penghargaan Pelayanan Publik kepada Unit Kerja di Lingkungan Kemendikbud Tahun 2012 dapat diunduh di:

https://p4tkpknips.page.link/UPTPelayananPublikTerbaik2012

Share:

Baca Lanjutannya