Home » , » Tujuh Kriteria BKN Award 2018 bagi Instansi Pemerintah

Tujuh Kriteria BKN Award 2018 bagi Instansi Pemerintah

Tidak ada komentar
BKN Award 2018 akan dianugerahkan kepada Instansi Pemerintah Pengelola Kepegawaian terbaik sepanjang tahun 2017 dalam Rakornas Kepegawaian 2018 yang akan dihelat BKN di Gedung Indonesia Convention Exchibition (ICE) BSD Tangerang pada 11 Juli 2018 mendatang. BKN telah menetapkan tujuh kriteria instansi pemerintah yang laik untuk menerima BKN Award 2018 ini. Ketujuh kriteria penilaian BKN Award 2018 tersebut meliputi:
  1. Perencanaan Formasi;
  2. Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun;
  3. Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK);
  4. Pemanfaatan Computer Asissted Test (CAT-BKN);
  5. Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN);
  6. Implementasi Penilaian Kinerja; dan
  7. Komitmen Pengawasan dan Pengendalian.
BKN Award
BKN Award

Ketujuh kriteria penilaian tersebut secara lebih rinci dijabarkan dalam 22 (dua puluh dua) poin sebagai berikut:

Kriteria pertama, Perencanaan Formasi, meliputi: 1) Instansi mempunyai peta jabatan dan rencana Kebutuhan Pegawai untuk 5 tahun yang disusun berdasarkan Anjab dan ABK untuk seluruh pegawai, 2) Instansi menerapkan sistem aplikasi untuk analisis kebutuhan pegawai untuk seluruh jabatan yang dikelola secara berkala untuk seluruh jabatan, dan 3) Instansi mengajukan rencana formasi dengan kelengkapan data terkini terkait dengan rasio anggaran belanja pegawai, rasio alokasi Batas Usia Pensiun (BUP) secara lengkap untuk seluruh jabatan.

Kriteria kedua, Pelayanan Pengadaan, mencakup: 1) Instansi memiliki komitmen akan ketepatan waktu penyampaian data usul pengadaan dan kelengkapan berkas usulan, dan 2) Instansi memiliki komitmen untuk menyelesaikan masalah terkait dengan Berkas Tidak Lengkap (BTL).

Kriteria ketiga, Implementasi SAPK, terdiri atas: 1) Rutinitas Instansi melakukan up-date dan validasi data secara berkala, 2) Transaksi data melalui SAPK terintegrasi dengan aplikasi kepegawaian instansi terkait, 3) Percepatan processing data terkait dengan pelayanan kepegawaian (Kenaikan Pangkat, Pengadaan, Mutasi, dan Pensiun), 4) Ketersediaan infrastruktur penunjang penyelenggaraan SAPK, dan 5) Ketersediaan SDM penyelenggara SAPK yang kompeten.

Kriteria keempat, Pemanfaatan CAT-BKN, meliputi: Instansi memanfaatkan CAT-BKN dalam berbagai kegiatan manajemen kepegawaian terkait dengan seleksi, pemetaan, diklat, ikatan dinas, dll sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Kriteria kelima, Penilaian Kompetensi ASN, terdiri atas: 1) Ketersediaan Unit penyelenggara kegiatan penilaian kompetensi, 2) Pemanfaatan kegiatan penilaian kompetensi, dan 3) Tingkat kepatuhan instansi terhadap hasil dari penilaian kompetensi.

Kriteria keenam, Implementasi Penilaian Kinerja: 1) Instansi telah melaksanakan penjabaran kegiatan tugas jabatan (target kinerja) yang dibagi habis dari tingkat jabatan tertinggi sampai dengan tingkat jabatan yang terendah secara heirarki, 2) Instansi telah melaksanakan pengukuran kinerja organisasi terkait dengan indeks kepuasan masyarakat (IKM), 3) Instansi telah membentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai Peraturan Perundang-undangan, 4) Instansi telah memanfaatkan penilaian kinerja untuk pembinaan PNS, 5) Instansi telah melaksanakan kepatuhan pelaporan Penilaian kinerja PNS (e-Lapkin), dan 6) Instansi telah menggunakan aplikasi e-kinerja yang terintegrasi dengan sistem aplikasi lainnya.

Kriteria ketujuh, Komitmen Pengawasan dan Pengendalian, mencakup: 1) Instansi memiliki kepatuhan terhadap norma, standar, prosedur dan kriteria manajemen ASN, dan 2) Instansi memiliki komitmen melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin dan/atau pemberhentian terhadap PNS yang melakukan kejahatan jabatan.

Selanjutnya dalam melakukan penilaian untuk menentukan instansi mana saja yang laik menerima anugerah BKN Award tersebut, Tim BKN Award juga telah melakukan tahapan alur kerja penilaian, sebagai berikut: pembuatan validasi dan alat ukur, penyebaran instrumen dan penilaian, pengolahan data penilaian yang sudah terkumpul, dan terakhir validasi pemenang.

BKN Award, Anugerah Pelayanan Prima Pengelola Kepegawaian

BKN Award merupakan ajang kepegawaian paling ditunggu seluruh pengelola kepegawaian di Indonesia. BKN Award merupakan ajang bergengsi bagi para pengelola kepegawaian instansi pemerintah Indonesia untuk pengakuan prestasi kinerja pelayanan prima bidang pengelolaan kepegawaian. Penganugerahan BKN Award juga juga merupakan upaya BKN dalam mendukung dan mewujudkan Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Tropi BKN Award diperebutkan dan dianugerahkan kepada pengelola kepegawaian terbaik sejak tahun 2011. 

Sumber:
Share:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Update Informasi

Peningkatan Kompetensi & Kesejahteraan Guru melalui Program PPG
    Sehubungan dengan pelaksanaan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi Guru Tertentu (Dalam Jabatan) tahun 2024, Kemendidkasmen menyatakan:
  1. . PPG bagi Guru Tertentu tahun 2024 dilaksanakan melalui 3 tahap, yakni Piloting PPG bagi Guru Tertentu tahap 1 dengan peserta sebanyak 90.487, Piloting tahap 2 sebanyak 211.068 peserta, dan di tahap 3 sebanyak 305.046 peserta.
  2. Total keseluruhan peserta PPG bagi Guru Tertentu tahun 2024 adalah sebanyak 606.601 dengan kelulusan sejumlah 598.558 (98,59%). Dan menjadi pelaksanaan Tertentu tahun 2024 dengan kelulusan sejumlah 598.558 (98,59%). Ini merupakan pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu dengan jumlah peserta terbanyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
  3. PPG bagi Guru Tertentu tahun 2024 menjadi transformasi besar PPG bagi Guru Tertentu dan upaya percepatan sertifikasi guru dengan sasaran lebih besar dan dapat mendukung penuntasan guru yang belum memiliki sertifikat pendidik.
  4. Kemendikdasmen terus mengupayakan penuntasan sertifikasi bagi 1.3 juta guru dan berharap semua guru di Indonesia telah memiliki sertifikasi pendidik (serdik) paling lambat di tahun 2026
  5. Penyelenggaraan program PPG bagi Guru Tertentu dilakukan melalui pembelajaran mandiri dan penugasan terstruktur secara daring, tanpa memungut biaya pada peserta atau gratis, karena sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
  6. Saat ini, terdapat sekitar 480 ribu guru yang mengikuti seleksi administrasi PPG bagi Guru Tertentu yang telah dilaksanakan pada 28 November hingga 20 Desember 2024 melalui aplikasi SIMPKB.
Perpindahan KS Sekolah Penggerak
  1. Membuat Berita Acara difasilitasi oleh Dinas.
  2. Dinas berkoordinasi dengan BBPMP Jatim dengan membuat surat (dilampiri BA) dialamatkan kepada Dirjen PDM tembusan ke Kepala BBPMP Jatim dan Kepala BBGP Jatim.
  3. BBPMP Jatim akan memberikan link usulan perubahan KS tsb.
  4. Setelah disetujui dan keluar SK dari Dirjen PDM, Tim Kerja PSP di Dit. KSPS dan Tendik akan memberikan informasi ke TIm Pengembang SimPKB agar KS baru tsb disinkronkan ke Program Sekolah Penggerak di SimPKB.
  5. Laporan PMO oleh KS khusus bulan Agustus, terakhir tanggal 20 September 2023.
Sekolah Penggerak (03/05/2023)
  1. Ploting FSP dengan sekolah dampingan sedang proses dikerjakan.
  2. Penyamaan persepsi FSP seluruhnya dilakukan oleh Direktorat sehingga undangan dll. akan disampaikan oleh direktorat.
  3. Di wilayah lain juga sedang proses ploting, dan penugasan sebagai NS Pelatihan KP menunggu selesainya kegiatan Penyamaan persepsi FSP tersebut.
Pengelolaan Kinerja PMM (09/01/2024)
  • Perencanaan Pengelolaan Kinerja dapat dilakukan hingga 31 Januari 2024. Setelah itu, Anda dapat melanjutkan ke tahap Pelaksanaan. Jadi, Anda masih memiliki waktu untuk memahami langkahnya dan mendiskusikan rencana kinerja Anda bersama kepala sekolah.

Info Internal

SKP dan Kehadiran
  1. Rekap data presensi dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 3 Setiap Awal Bulan.
  2. Apabila ada ketidaksesuaian data, mohon segera konfirmasi ke bagian Subpokja Tatalaksana dan Kepegawaian sebelum tanggal 3 di awal bulan.
  3. Selama bulan Ramadhan, presensi masuk mulai pukul 08.00 WIB dan pulang pukul 15.00 WIB kecuali Jumat pukul 15.30 WIB.
  4. Untuk rekaman presensi KDM, fitur AMBIL FOTO belum dapat dilakukan, demikian juga fitur jam kerja belum disesuikan dengan jam Ramadhan (sedang diperbaiki). Silakan melakukan prosedur sesuai tombol yang muncul.
  5. Dimohon untuk mengisi Log Harian setiap hari.
catatan:
  • pengecekkan kehadiran pada laman kehadiran GTK dilakukan setiap hari diatas pukul 13.00 WIB;
  • dimohon dapat berkonfirmasi, apabila ada yang belum sesuai dengan kehadirannya;
  • Konfirmasi kehadiran dapat disampaikan kepada admin kehadiran masing-masing kantor (Admin Kehadiran Kantor Batu/Admin Kehadiran Kantor Sidoarjo);
  • dimohon Pokja menginformasikan kepada Kepegawaian terkait kepanitian apabila ada update nama-nama petugas yang ditunjuk/diganti.

Logo RBI