Ruang GTK Jadi Sarana Belajar yang Inspiratif, Terintegrasi, Inklusif, dan Sederhana Bagi Insan GTK

Jakarta, 13 Februari 2025 — Platform Merdeka Mengajar telah bertransformasi menjadi Ruang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK). Hal ini berlangsung sejak diluncurkannya Cetak Biru Transformasi Digital melalui super aplikasi Rumah Pendidikan pada 21 Januari 2025. Saat itu, secara bersamaan dilakukan rebranding Platform Merdeka Mengajar (PMM) menjadi Ruang GTK. 

Ruang GTK adalah hasil transformasi dari Platform Merdeka Mengajar yang dirancang sebagai ruang belajar dan inspirasi untuk Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan untuk mendukung proses mengajar, belajar, dan berkarya, serta menjadi teman penggerak yang inklusif dan sederhana. 

Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPK), Nunuk Suryani, mengatakan bahwa Ruang GTK hadir dengan berbagai fitur yang lebih terintegrasi dan lebih sederhana, serta inklusif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan. Tidak hanya untuk guru, tetapi juga untuk kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya. 

“Platform ini memastikan semua pihak yang terlibat dalam pendidikan dapat mengakses fitur yang relevan dengan peran dan kebutuhan mereka,” ujarnya melalui program Ngobrol Pintar Bareng (Ngopi) dengan topik “Transformasi Digital melalui Rumah Pendidikan dan Transformasi Platform Merdeka Mengajar (PMM) menjadi Ruang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK)”, Selasa (11/2).

Rumah Pendidikan terdiri dari delapan ruang. Selain Ruang GTK, terdapat Ruang Murid, Ruang Sekolah, Ruang Bahasa, Ruang Pemerintah, Ruang Mitra, Ruang Publik, dan Ruang Orang Tua.  Rumah Pendidikan hadir memberikan pendidikan bermutu untuk semua secara RAMAH (Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis). 

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Yudhistira Nugraha, menjelaskan bahwa Rumah Pendidikan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang holistik dan berkelanjutan. Inisiatif ini menjadi prioritas dalam pengelolaan pendidikan dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. 

Menurutnya, Rumah Pendidikan tidak hanya fokus pada transformasi teknologi, tetapi juga menciptakan transformasi cara berpikir, berinteraksi, dan strategi baru dalam dunia pendidikan. “Kami coba kembangkan dan kuatkan lagi supaya Rumah Pendidikan ini hadir benar-benar untuk memberikan sebuah layanan yang memang sesuai dengan pemangku kepentingan pendidikan,” tegas Yudhistira.

Pengembangan platform pendidikan di Indonesia dihadapkan dihadapkan dengan berbagai tantangan akses internet terutama di wilayah terpencil. Menjawab tantangan tersebut, Kemendikdasmen tengah mengembangkan fitur offline learning, di mana guru dapat mengunduh konten pembelajaran dan menggunakannya tanpa koneksi internet dalam bentuk plugin.  

“Kami berupaya memastikan bahwa keterbatasan internet tidak menjadi penghalang dalam akses pendidikan berkualitas,” ujar Yudhistira.

Tentang Ruang GTK 

Ruang GTK terbagi menjadi tiga kategori utama. Pertama, kategori layanan Belajar Berkelanjutan dengan beragam fitur yang dapat diakses kapan pun dan di mana pun untuk kebutuhan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Selain itu, fitur lainnya ada pendidikan dan pelatihan (diklat), sertifikasi pendidik, pelatihan mandiri, dan komunitas. 

Kedua, kategori layanan Karier dan Kinerja yang terdiri dari fitur pengelolahan kinerja, seleksi kepala sekolah, dan refleksi kopetensi. Ketiga, kategori layanan Inspirasi Pembelajaran yang terdiri atas fitur perangkat ajar, Capaian Pembelajaran (CP)/Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), ide praktik, bukti karya, video Inspirasi, dan asesmen murid. Semua kategori dan fitur-fitur tersebut tentu sudah diintegrasi menjadi satu kesatuan di dalam Ruang GTK.   

Ketika ingin mengakses Rumah Pendidikan, guru dan tendik dapat masuk (login) melalui laman rumah.pendidikan.go.id atau aplikasi Ruang GTK menggunakan akun belajar.id. Guru dan tenaga kependidikan dapat memanfaatkan berbagai fitur di dalamnya, seperti pelatihan mandiri, webinar, dan lain sebagainya. Demikian juga, Pendidikan Profesi Guru (PPG) akan diakses melalui Ruang GTK dalam Rumah Pendidikan pada tahun 2025. Selain itu, berbagai layanan seperti Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (SIM PKB), Single Sign On Data Pokok Pendidikan (SSO Dapodik), dan Informasi GTK akan diintegrasikan ke dalam satu sistem untuk meningkatkan efisiensi.

Tak hanya itu, Kemendikdasmen juga membuat Ruang Murid yang merupakan transformasi dari Ruang Belajar. Melalui Ruang Murid, peserta didik dapat mengakses konten-konten pembelajaran dalam bentuk kelas maya, animasi, gim, kuis, dan lain-lain sehingga dapat menciptakan proses belajar yang menyenangkan. Ruang Murid juga hadir untuk mendukung program Asta Cita, seperti bagaimana penguatan digitalisasi, saintek, dan lain sebagainya.    

Dirjen GTK berharap, dengan memanfaatkan Ruang GTK, dapat menciptakan pendidikan yang bermutu untuk semua, memastikan setiap proses pembelajaran berjalan dengan baik, efektif, dan menyenangkan. “Hal-hal baik yang sudah ada dalam platform sebelumnya akan dilanjutkan dan yang masih kurang akan terus disempurnakan,” ujar Nunuk. ***

Sumber: Siaran Pers Nomor: 68/sipres/A6/II/2025 Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Share:

Baca Lanjutannya

Optimalkan Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah di PMM, SMPN 6 Gresik Lakukan Pendalaman ke BBGP Jatim

Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur (BBGP Jatim) menerima kunjungan studi SMPN 6 Gresik di Gedung Nusantara 2 BBGP Jatim, Kamis (18/04/2024). Peserta yang hadir sebanyak 60 peserta, terdiri dari kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan SMPN 6 Gresik. Kepala SMPN 6 Gresik, Abdul Aziz, selaku ketua rombongan menyampaikan tujuan kunjungan studi ini adalah pendalaman tentang pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di Platform Merdeka Mengajar (PMM). 

Abdul Aziz mengutarakan bahwa pendalaman tentang fitur PMM ini perlu dilakukan agar dapat mengoptimalisasikan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di satuan pendidikannya. Melalui studi ini, ia ingin mengajak guru dan tenaga pendidik di sekolahnya untuk melihat bagaimana upaya gotong royong yang dilakukan berbagai pihak untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, terutama digitalisasi di dunia pendidikan oleh Kemendikbudristek dengan menggunakan PMM. Abdul Aziz juga mengucapkan terima kasih karena sudah difasilitasi dengan baik oleh BBGP Jatim.

Akhmadi sebagai Ketua Tim Kerja Kemitraan, Humas, dan Pemberdayaan Komunitas mewakili Kepala BBGP Jatim menyambut rombongan. Ia menyampaikan apreasiasi atas kepercayaan dari SMPN 6 Gresik kepada BBGP Jatim untuk melakukan kunjungan studi dan diskusi bersama.

“Selamat datang dan terima kasih. Semoga Bapak/Ibu nyaman di sini dan bisa mengoptimalisasikan digitalisasi yang ada saat ini," sambut Akhmadi.

Pemaparan materi inti disampaikan oleh Indrianto Setyo Basori, Pengembang Teknologi Pembelajaran BBGP Jatim. Indrianto mengawali paparannya dengan menjelaskan proses pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah periode 2024 yang melalui tiga linimasa, yaitu perencanaan, pelakasanaan, dan penilaian. 

Ia kemudian melanjutkan dengan mengungkapkan berbagai tantangan di awal pembuatan PMM hingga saat ini dan apa saja tindak lanjut yang telah dilakukan Kemendikbudristek untuk mengatasinya. Menurutnya, masalah-masalah yang muncul tersebut telah disikapi dengan baik oleh Kemendikbudristek melalui tim pengembangnya.

Materi dilanjutkan dengan meninjau ulang berbagai miskonspesi tentang pengelolaan kineja guru dan kepala sekolah di PMM. Indrianto melontarkan sejumlah pernyataan untuk ditanggapi benar salahnya oleh para peserta, kemudian mengklarifikasinya berbagai tanggapan yang keliru. 

Kemudian ia mengajak para peserta menyimak tayangan video tentang bagaimana PMM dibangun sebagai platform yang memudahkan para guru dan tenaga pendidik. Di akhir kegiatan, Indrianto mengajak para peserta untuk langsung mencoba pengelolaan kinerja di PMM sehingga para peserta bisa bertanya ketika merasa kesulitan.

Fitur PMM sejatinya lebih memudahkan guru dan tenaga kependidikan untuk mengoptimalisasikan kinerjanya, di samping berbagai kemudahan lain yang disediakan tersedia di sana, termasuk akses ke beragam artikel dan video pembelajaran serta contoh-contoh perangkat ajar. BBGP Jatim sebagai UPT Kemendikbudristek turut mendukung menyukseskan program transformasi pengelolaan kineja para guru dan tenaga pendidik melalui PMM ini. Komitmen BBGP Jatim tersebut ditunjukkan melalui berbagai kegiatan peningkatan kompetensi di antaranya berupa pembimbingan bagi kelompok belajar maupun satuan pendidikan yang melakukan kunjungan studi. ***

Penulis: Galang Faisal Iqbal Subchaniyah

Fotografer: Arindya Bilqis Khoirunnisa

Penyunting: Tricahyo A.

Share:

Baca Lanjutannya

Dukung Peningkatan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah, BBGP Jatim Latih dan Dampingi Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Kinerja

BBGP Provinsi Jawa Timur mengadakan Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah Tahap II di Hotel Santika Gubeng dan Surabaya Suites Hotel, 19 sampai dengan 22 Maret 2024. Pelatihan dan pendampingan ini disediakan bagi para kepala sekolah dari 38 kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur, tiap kabupaten/kota diundang tiga orang sebagai peserta. Jumlah peserta tahap II ini total 342 peserta, terdiri dari 114 Kepala PAUD/SLB,114 Kepala SD, dan 114 orang Kepala SMA.

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para peserta tentang pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Untuk itu, BBGP Jatim menyiapkan narasumber dari unsur widyaiswara BBGP Jatim dengan tandem praktisi pengelolaan kinerja dari guru dan kepala sekolah. Dengan bekal pemahaman yang baik tentang kebijakan transformatif ini, para peserta diharapkan dapat mengimplementasikan pengelolaan kinerja di satuan pendidikan masing-masing dan mengimbaskannya ke satuan pendidikan sekitar. Setelah pelatihan empat hari ini, BBGP Provinsi Jawa Timur akan melanjutkannya dengan kegiatan pendampingan bagi para peserta Mei mendatang.

Fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah telah disiapkan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan di Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang terintegrasi dengan e-Kinerja BKN. Penggunaan fitur ini secara lengkap tertuang dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah sesuai Perdirjen GTK Nomor 7607/B.B1/HK.03/2023. Pengelolaan kinerja di PMM di terdiri dari tiga tahap, yaitu perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, dan penilaian kinerja yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan.

Bagi guru dan kepala sekolah, PMM menyediakan kemudahan dalam setiap tahapan pengelolaan kinerja yang akan dilakukan pada setiap semester. Pertama, perencanaan kinerja lebih praktis dan meringankan beban administrasi karena berkurangnya dokumen yang perlu diisi dan disiapkan. Kedua, pelaksanaan kinerja di PMM lebih relevan karena indikatornya disesuaikan dengan capaian Rapor Pendidikan dan observasi pada proses mengajar di kelas. Ketiga, penilaian kinerja di PMM lebih berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran murid dan Anda bisa memperoleh apresiasi yang sepadan dengan kinerja dan kompetensi diri.

Mengingat pentingnya pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah untuk peningkatan kinerja, BBGP Jatim secara bertahap mengadakan pelatihan dan pendampingan penggunaan fitur PMM tersebut bagi para kepala sekolah di Jawa Timur. BBGP Jatim mengundang wakil tiap kabupaten/kota dan jenjang untuk dilatih dan didampingi dalam pengelolaan kinerjanya. Para wakil kabupaten/kota ini diharapkan dapat mengimplementasikan pengelolaan kinerja di satuan pendidikan masing-masing dan mengimbaskannya ke satuan pendidikan sekitar. Pada tahap sebelumnya, BBGP Jatim telah melatih 114 kepala SD dan 114 kepala SMP. ***

Penulis: Tricahyo A.

Share:

Baca Lanjutannya

MGMP Informatika SMP Kabupaten Blitar Ikuti Pendalaman Teknis dan Substantif Pengolahan Kinerja melalui PMM di BBGP Jatim

MGMP Informatika SMP Kabupaten Blitar melakukan kunjungan studi ke Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur (BBGP Jatim) dengan agenda mengikuti pendalaman tentang pengelolaan kinerja melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM), Kamis pagi (07/03/2024). Total rombongan berjumlah 44 peserta, terdiri dari 40 guru anggota MGMP Informatika IPS SMP Kabupaten Blitar, tiga kepala sekolah pendamping, dan satu pengawas sekolah pendamping, Harjito, sekaligus ketua rombongan. Harjito mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar menyampaikan tujuan kunjungan studi ini adalah untuk meningkatkan kinerja para anggota MGMP Informatika SMP melalui pemahaman teknis dan substantif pengelolaan kinerja secara daring melalui PMM, sehingga tidak harus terbatasi ruang dan waktu.

"Kami sangat berterima kasih BBGP merespon surat kami secara serius dan di tengah padatnya kegiatan, menerima MGMP Kabupaten Blitar. Jadi nanti ayo kita di sini bersungguh-sungguh niatkan ingin mempelajari bagaimana mengelola kinerja di PMM dan bagaimana melaksanakannya," ujar Harjito.

Kedatangan rombongan MGMP tersebut disambut baik oleh Akhmadi, Ketua Tim Kerja Kemitraan, Humas, dan Pemberdayaan Komunitas (KHPK) BBGP Jatim yang mewakili kepala BBGP Jatim.

"Selamat datang Bapak/Ibu Guru di kantor BBGP Provinsi Jawa Timur. Insya Allah kami siap bersama Bapak/Ibu demi kelancaran kegiatan Bapak/Ibu semuanya. Semoga pelatihan yang kita selenggarakan dapat berdampak pada efisiensi kinerja para guru dalam mengelola dan mempermudah kegiatan belajar mengajar,” sambutnya di pertemuan yang dipusatkan di ruang pertemuan lantai 2 Gedung Nusantara 1 itu.

"Yang perlu dicermati, melalui PMM guru bukan dituntut administrasinya, tapi perubahan pola belajar mengajarnya. Jangan sampai nanti pengawas dan kepala sekolah menuntut administrasi yang di PMM, misalnya. Bukan hanya itu, tapi justru perubahan pola belajar mengajarnya itu yang seharusnya menjadi penting,” pesan Akhmadi.

Sebagai pemateri utama bimtek ini, BBGP Jatim melibatkan dua orang narasumber, dari internal widyaiswara BBGP Jatim yaitu Istiqomah, dan dari eksternal Lutvi Awan Amin, Ko-Kapten Belajar.id Kota Malang. 

Dengan linimasa pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di PMM, Istiqomah menggambarkan bulan ini berada pada fase pelaksanaan rencana hasil kerja (RHK) yang telah disepakati antara keduanya. Dalam pelaksanaannya, guru akan diobservasi oleh kepala sekolah sebagai atasan. Untuk meningkatkan kualitas kinerja, guru melakukan siklus lima tahap pelaksanaan praktik kinerja, yaitu (1) Diskusi Persiapan, (2) Observasi Kinerja, (3) Diskusi Tindak Lanjut, (4) Upaya Tindak Lanjut, dan (5) Refleksi Tindak Lanjut.

Istiqomah menjelasakan apa saja periode kegiatan pelaksanaan yang dapat dilakukan dan dapat diselesaikan dari Februari hingga Juni 2024 baik dari sisi guru maupun sebagai kepala sekolah sebagai pengguna perencanaan dan pelaksanaan pada Pengelolaan Kinerja di PMM.

"Fokusnya pada peningkatan kualitas kinerja melalui siklus yang menunjang peningkatan tersebut, bukan pada observasinya," demikian Istiqomah menekankan pentingnya salah satu fokus transformasi pengelolaan kinerja melalui PMM ini.

Sementara itu, Lutvi Awan Amin menjelaskan tentang bagaimana proses observasi dilakukan di PMM. Menurut Lutvi, penting bagi guru membaca dengan seksama rubrik observasi untuk menjadikan ekspektasi atasan sebagai rambu-rambu untuk mengeksekusi praktik kinerjanya. Guru SD Negeri Kota Lama 3 Malang itu mengajak peserta untuk melakukan praktik simulasi mengelola kinerja di PMM sebagai guru maupun kepala sekolah, mulai dari persiapan pra observasi hingga langkah pelaksanaan observasi. Ia juga mengupas berbagai miskonsepsi yang dialami guru maupun kepala sekolah seputar pengelolaan kinerja melalui PMM.

Unduh Materi Pendalaman: 

Pengelolaan Kinerja Guru melalui PMM

https://s.id/IKM-Dinas

Pendalaman teknis dan substantif pengolahan kinerja guru dan kepala sekolah melalui PMM ini merupakan hasil kerja sama Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar dengan BBGP Jatim. BBGP Jatim terus mendorong komunitas belajar, baik komunitas belajar daring di PMM, komunitas belajar dalam sekolah, maupun komunitas belajar antar-sekolah seperti MGMP yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur untuk secara aktif melakukan pemberdayaan komunitasnya. Pemberdayaan kombel perlu terus didukung untuk membangun budaya belajar dan berkolaborasi bersama secara terus menerus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik.. ***

Penulis: Yoga Rizqi Amrullah

Fotografer: Arindya Bilqis Khoirunnisa, Ali Sofyan

Penyunting: Tricahyo A.

Share:

Baca Lanjutannya

HIMPAUDI Gedangan Sidoarjo Sinau Bareng BBGP Jatim tentang Cara Pengisian SKP di PMM

Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, melaksanakan kunjungan studi di Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Provinsi Jawa Timur pada Selasa, (06/02/2024). Kunjungan studi bertajuk "Mlaku-Mlaku Sinau Bareng" tersebut diikuti 60 peserta yang terdiri dari guru dan kepala sekolah PAUD di kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Ketua HIMPAUDI Kecamatan Gedangan, Uliatul Hidayah, menyampaikan bahwa tujuan utama kunjungan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi para pendidik PAUD di wilayahnya.

"Kami ingin belajar bersama dan mendapatkan penguatan implementasi Kurikulum Merdeka melalui platform PMM," ujar Hidayah.

Kepala BBGP Jawa Timur, Abu Khaer, menyambut baik kunjungan HIMPAUDI Gedangan. Ia menyampaikan bahwa BBGP sebagai lembaga yang bertugas mengembangkan dan memberdayakan guru, siap membantu para pendidik PAUD dalam meningkatkan kompetensinya.

"Kami mengapresiasi prakarsa dan niat mulia HIMPAUDI Gedangan untuk belajar bersama," ujar Abu Khaer, "BBGP siap membantu para pendidik PAUD dalam memahami Kurikulum Merdeka dan mengimplementasikannya melalui platform PMM.", lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Abu Khaer memperkenalkan aplikasi PMM kepada para peserta dan mengajak mereka untuk menginstalnya dan mendorong mereka untuk memanfaatkannya dalam pembelajaran.

"PMM adalah alat bantu yang disediakan bagi guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas kinerja dan kompetensi," jelas Abu Khaer. "Fitur-fitur dalam PMM tidak bersifat wajib dan tidak memiliki tenggat waktu, sehingga para pendidik dapat menggunakannya dengan fleksibel."

Abu Khaer juga mengajak para peserta untuk menyanyikan lagu “Aja Dibandhingke” yang dibawakan penyanyi cilik Farel Prayoga. Menurutnya, lagu yang sering ia nyanyikan bersama para guru dan tenaga kependidikan ini sesuai dengan ruh Merdeka Belajar, sehingga cocok dinyanyikan sebagai pengingat bagi para pendidik supaya tidak membanding-bandingkan anak didiknya, karena setiap manusia memiliki keunikan masing-masing.

Materi Sinau Bareng diisi oleh Prayogo Kusumaryoko selaku Penanggung Jawab Manajemen Talenta Guru dan Kepala Sekolah di BBGP Jatim. Ia menyosialisasikan cara pengisian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di PMM. Fitur pengelolaan kinerja di PMM ini memudahkan para guru dan kepala sekolah untuk mengelola kinerjanya, karena terhubung dengan Rapor pendidikan.

Rapor Pendidikan menampilkan kondisi satuan pendidikan berdasarkan data dari hasil asesmen dan survei-survei nasional yang melibatkan satuan pendidikan dan daerah, sehingga dapat dijadikan acuan dalam mengidentifikasi masalah, merefleksikan akarnya, lalu membenahi kualitas pendidikan di sekolah masing-masing. Hasil asesmen Rapor Pendidikan menjadi dasar pertimbangan guru memilih target atau sasaran rencana kinerja yang dia ingin tingkatkan. Setelah melaksanakan rencana hasil kinerjanya, guru dan kepala sekolah akan dapat bersama-sama menganalisis perbandingan sebelum dan sesudah kegiatan yang sudah dilaksanakan.

Para peserta Sinau Bareng sangat antusias mengikuti acara, hingga tak terasa kegiatan telah berakhir. Salah seorang peserta, Sudarmaji, mengungkapkan kesannya terhadap kunjungan studi dan pelayanan BBGP Provinsi Jawa Timur.

“Luar biasa pelayanan di sini. Penerimaan tamunya luar biasa, ilmu dan wawasan yang kami dapat juga banyak. Teman-teman peserta dapat memahami isi materi dengan baik sehingga nantinya bisa menjadi pencerahan bagi kualitas Pendidikan di Indonesia” pungkasnya. ***

Penulis: Abdul Rahman, Galang Faisal Iqbal Subchaniyah

Fotografer: Ali Sofyan, Arindya Bilqis Khoirunnisa

Penyunting: Tricahyo Abadi

Share:

Baca Lanjutannya

Pengelolaan Kinerja di PMM Memberikan Banyak Kemudahan untuk Guru dan Kepala Sekolah

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) kembali menyelenggarakan program rutin SAPA GTK yang sudah memasuki Episode 18, pada Selasa (23/1). Kegiatan yang ditayangkan secara daring melalui kanal YouTube Ditjen GTK Kemdikbud RI ini mengangkat tema “Kelola Kinerja Guru dan Kepala Sekolah Lebih Praktis, Relevan, dan Berdampak Nyata di Platform Merdeka Mengajar.”

Dengan menghadirkan narasumber Bukik Setiawan (Tenaga Ahli Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah), Amarina Ananda Baskoro, (Tim Pengembang PMM), Yeni Pujiastuti (Kepala SMK Negeri 3 Pekalongan), dan Ali Zaenal (Guru SD Inpres Rata Nagekeo, NTT), SAPA GTK kali ini diharapkan dapat menginformasikan kemudahan apa saja yang akan didapatkan para guru dan kepala sekolah dari fitur Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah di Platform Merdeka Mengajar (PMM), sekaligus meluruskan miskonsepsi terkait pemanfaatan fitur tersebut.

Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Sesditjen GTK), Temu Ismail, dalam sambutannya menyampaikan bahwa guru yang profesional adalah kunci utama untuk menghadirkan peningkatan kualitas pembelajaran yang berdampak pada capaian belajar murid. Untuk mewujudkannya, Kemendikbudristek bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan Transformasi Pengelolaan Kinerja dengan menyediakan fitur Pengelolaan Kinerja di Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang lebih praktis, relevan, dan berdampak nyata.

“Perilisan fitur Pengelolaan Kinerja Guru di Platform Merdeka Mengajar akan dapat membantu guru dalam meningkatkan kinerjanya, sehingga dampaknya terasa nyata pada pembelajaran dan capaian belajar murid tanpa terbebani administrasi,” terangnya.

Dalam kesempatan ini Temu Ismail juga menegaskan bahwa dengan adanya fitur baru ini, Pemerintah Daerah tidak perlu meminta para guru untuk mengisi data kinerja di E-Kinerja BKN, karena data yang telah diisi oleh guru dan kepala sekolah di PMM akan dialirkan ke E-Kinerja BKN.

“Pengelolaan Kinerja di Platform Merdeka Mengajar dapat menjadi acuan bagi guru dan kepala sekolah di seluruh Indonesia untuk menjadi pendidik yang profesional, bergotong-royong, dan fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran murid,” pungkasnya.

Meluruskan Miskonsepsi

Tenaga Ahli Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah di PMM, Bukik Setiawan, memaparkan tentang miskonsepsi yang saat ini banyak terjadi di lapangan terkait fitur baru ini. Ia menegaskan bahwa pemerintah merancang fitur Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah ini tak hanya untuk menjawab tantangan pendidikan nasional kita tetapi juga menjawab tantangan di level global.

Salah satu miskonsepsi yang diluruskan adalah anggapan bahwa fitur Pengelolaan Kinerja hanya menambah beban kerja dan tidak ada manfaatnya bagi guru dan kepala sekolah. Pandangan seperti ini merupakan salah satu miskonsepsi yang sering terjadi di lapangan. Dalam sistem pengelolaan kinerja sebelumnya, baik sebelum 2023 maupun selama masa transisi 2023, terdapat banyak tantangan dan indikator yang tumpang tindih, dan indikator yang belum kontekstual. Sedangkan melalui fitur baru di PMM ini, tantangan tetap ada tapi tidak banyak, dan yang tak kalah penting semua indikator sudah kontekstual.

“Dalam fitur Pengelolaan Kinerja yang baru ini, guru dan kepala sekolah hanya perlu mengisi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang sudah disediakan dan terintegrasi ke Rapor Pendidikan. Fitur ini menggunakan Aplikasi PMM sehingga langsung terintegrasi ke E-Kinerja. Jadi melalui fitur baru ini sebenarnya guru dan kepala sekolah lebih merdeka dari beban administrasi, merdeka untuk memilih indikator yang relevan, dan merdeka untuk unjuk kinerja yang berdampak,” jelas Bukik.

Kemudahan untuk Guru dan Kepala Sekolah

Dalam kesempatan yang sama turut hadir Yeni Pujiastuti, Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Pekalongan dan Ali Zaenal, Guru SD Inpres Rata Nagekeo.

Ali Zaenal mengatakan bahwa fitur Pengelolaan Kinerja ini lebih memudahkan guru dan membuat guru bisa lebih fokus pada praktik kinerja dan perilaku. Menurut Ali, pengelolaan kinerja ini tidak semata ingin mencari nilai saja tetapi juga memikirkan dampak pada murid, karena itu fitur ini juga dapat menguatkan komunitas belajar di sekolah.

“Kalau dulu, guru seperti dikejar-kejar angkat kredit. Kalau sekarang guru mendapatkan kemerdekaan administrasi dan karena itu lebih efisien. Selain itu, Rencana Hasil Kerja sudah tersedia pilihannya sesuai kemampuan guru dan sekolah,” ungkapnya.

Senada dengan itu, Yeni Pujiastuti mengakui bahwa sistem pengelolaan kinerja yang baru di PMM ini sangat mudah, praktis, dan acuannya pun sangat jelas yakni Rapor Pendidikan.

“Saya membuktikan sendiri bahwa pilihan indikator yang tersedia pada fitur Pengelolaan Kinerja di PMM sangat pas dengan Rapor Pendidikan. Dengan begitu kami mengetahui sasaran apa yang harus kami tingkatkan untuk memberikan pembelajaran yang berdampak pada siswa. Saya selalu berpesan kepada guru di sekolah saya agar mereka memilih indikator yang sesuai dengan apa yang menjadi sasaran yang harus ditingkatkan,” tuturnya sambil menegaskan kembali bahwa guru-guru di sekolahnya mendapat banyak kemudahan dari fitur Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah ini.

Sebagai penutup, Sesditjen GTK, Temu Ismail, mengimbau seluruh guru dan Kepala Sekolah untuk segera mengakses dan mengisi fitur Pengelolaan Kinerja di PMM demi peningkatan kualitas pembelajaran satuan pendidikannya. “Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong pemanfaatan fitur Pengelolaan Kinerja bagi Guru dan Kepala Sekolah melalui PMM guna transformasi pembelajaran dan kinerja yang lebih baik,” ujarnya. **

(Tim Ditjen GTK / Editor: Stephanie W. / Denty A.)

Share:

Baca Lanjutannya

Praktis dan Relevan, Guru Sambut Positif Fitur Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah

Mulai Januari 2024, Kemendikbudristek RI menerapkan sistem Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah yang lebih praktis, relevan, dan berdampak nyata. Pengelolaan ini dilakukan melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang terintegrasi dengan e-Kinerja yang dikelola oleh BKN. 

Sistem Pengelolaan Kinerja ini diatur melalui PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, dan Peraturan Direktur Jenderal GTK Nomor 7607/B.B1/HK.03/2023 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah. 

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Prof. Nunuk Suryani, memastikan bahwa sistem pengelolaan kinerja di Platform Merdeka Mengajar tidak akan menambah beban guru. Sebaliknya, fitur ini justru akan memudahkan guru untuk mendorong peningkatan kinerja yang relevan dalam peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Dengan adanya fitur Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah di PMM, Guru dan Kepala Sekolah hanya perlu berfokus pada satu indikator berdasarkan capaian Rapor Pendidikan di satuan pendidikannya.

Guru dan kepala sekolah dapat melakukan tiga tahapan pengelolaan kinerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Dirjen GTK juga berpesan bahwa, “Untuk menjalankan fitur ini, sebagaimana lumrahnya sebuah sistem baru, para guru memang perlu sedikit waktu untuk memahaminya sampai jadi terbiasa.” 

“Selain itu, dengan adanya Fitur Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah ini, setiap guru mendapatkan pengakuan atas setiap kinerja yang menunjang transformasi pembelajaran. Dengan begitu, upaya untuk mewujudkan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik menjadi lebih maksimal,” lanjut Prof. Nunuk Suryani, di Jakarta, Rabu (17/1). 

Ketika kegiatan Perilisan Fitur Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah diselenggarakan akhir tahun lalu, para guru yang hadir menyambut positif terobosan baru dari pemerintah ini. Salah satunya, Tony Natalian Sahertian (Guru SMP Negeri 4 Sentani, Papua) mengakui bahwa fitur baru ini tidak lagi menyita waktu guru untuk urusan administrasi. “Ini adalah sebuah alat yang efektif dalam merencanakan, melaksanakan, dan meningkatkan kinerja,” ungkap Tony.

Di kesempatan lain, senada dengan itu, Rut Pratiwi, guru SDN Cawang 04 Kota Jakarta Timur mengatakan bahwa banyak keuntungan dari pengisian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dalam Fitur Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah ini. “Sistem ini adil karena siapa yang kinerjanya baik, akan mendapat nilai yang baik pula (tidak hanya berpatokan pada pangkat/golongan),” ujar Rut. 

Rut juga menyampaikan kepuasannya bahwa SKP sudah sinkron dengan e-Kinerja BKN, sehingga pengisiannya lebih mudah. “Yang tak kalah penting, SKP mengakomodasi keaktifan guru dalam menjalankan tugas tambahan,” lanjutnya. 

Selain itu, Ibu Kun Handayani, guru SMPN 1 Ngunut menyatakan bahwa pengisian SKP dalam Fitur Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah memberikan kemudahan bagi guru, “Penilaian Kinerja melalui PMM memang memberikan kemudahan untuk guru agar lebih fokus kepada pendidikan yang berpihak kepada murid dan tidak terjebak pada administrasi.” Kun juga mengatakan bahwa dengan adanya PMM, guru bisa mendapatkan predikat kinerja sangat baik untuk realisasi kinerjanya yang luar biasa.

Guru dan Kepala Sekolah berstatus ASN di bawah naungan pemerintah daerah dapat melaksanakan perencanaan kinerja melalui Platform Merdeka Mengajar mulai 1 hingga 31 Januari 2024, kemudian akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya yaitu pelaksanaan. Sebelum itu, guru-guru masih memiliki waktu untuk memahami langkah pengelolaan kinerja dan mendiskusikan rencana kinerja bersama kepala sekolah.

Kepala SDN Widoro Yogyakarta, Sri Hariyati, mengatakan bahwa penggunaan Platform Merdeka Mengajar sangat memudahkan pekerjaan dan mudah untuk digunakan. “Pengelolaan Kinerja di PMM benar-benar memotret dan menerjemahkan kinerja guru, sehingga kepala sekolah bisa tahu persis potensi dan kompetensi apa yang dikuasai masing-masing guru, dan bisa membagikan praktik baiknya,” tutup Sri. ***

Untuk informasi lengkap terkait Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah dapat diperoleh melalui tautan berikut: https://linktr.ee/pengelolaankinerjapmm

Sumber: Siaran Pers Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek

Share:

Baca Lanjutannya

Webinar Seri 2 PMM: Tanya Jawab Teknis Seputar Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah

BBGP Provinsi Jawa Timur kembali menggelar seri Webinar seputar Platform Merdeka Mengajar (PMM), kali ini mengambil tema "Menyambut Pengelolaan Kinerja Guru dan KS Melalui PMM", Selasa (09/01/2024). Webinar seri 2 ini membahas tentang sinkronisasi PMM dengan e-kinerja BKN, penyesuaian penilaian angka kredit guru, kendala dan solusi teknis pengisian SKP di PMM, dan pengenalan fitur yang dilanjutkan dengan simulasi pengisian pengelolaan kinerja di PMM. 

Para narasumber yang dihadirkan adalah Abu Khaer, Kepala BBGP Jatim sebagai pembicara utama, Winarno dan Daddy Liberty Adoe dari Kanreg II BKN Surabaya, Prayogo Kusumaryoko sebagai person in charge Manajemen Talenta BBGP Jatim, Rofiq Ali Muhsin dari SMKN 1 Geger Kab. Madiun yang juga merupakan Koordinator Guru Penggerak Jatim, dan Rachmad Effendi Teguh Santoso, guru SMK Negeri 2 Trenggalek yang juga merupakan Kapten belajar.id Provinsi Jawa Timur.

Materi Pengelolaan Kinerja Guru dan KS di PMM dapat diunduh melalui tautan berikut ini:

MATERI PENGELOLAAN KINERJA KS DAN GURU DI PMM

Seluruh pertanyaan yang disampaikan Ibu/Bapak Guru peserta webinar maupun live YouTube direkap dalam daftar Tanja (Tanya Jawab) berikut ini:

TANYA JAWAB SEPUTAR PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS

BBGP Jatim terus melakukan sosialisasi pengisian perencanaan di fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang dapat dilakukan hingga 31 Januari 2024. Setelah itu, guru akan melanjutkan ke tahap pelaksanaan. ***

Penulis: Tricahyo A.

Share:

Baca Lanjutannya

Webinar Seri 1 Ngobrol Santai “Transformasi Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah”

Pascarilis fitur Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah di Platform Merdeka Mengajar (PMM), BBGP Provinsi Jawa Timur segera menindaklanjuti dengan sosialisasi di awal tahun 2024 ini, di antaranya dengan menggelar webinar Ngobrol Santai “Transformasi Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah”, yang juga disiarkan langsung di kanal YouTube @bbgpjatim, Jumat (05/01/2024).

Ngobrol santai lewat Zoom Meeting ini menghadirkan empat orang narasumber, yaitu Prayogo Kusumaryoko selaku person in charge (PIC) Manajemen Talenta yang menangani pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di wilayah BBGP Jatim, Saiful Arif, Kepala SMPN 17 Malang, Firdiani Yuliana, Guru SDN Junrejo 01, dan Wasiyanto, S.Pd., Operator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pasuruan.

Kepala BBGP Provinsi Jawa Timur, Abu Khaer dalam sambutannya sebagai pembicara utama mengimbau seluruh guru khususnya di Provinsi Jawa Timur untuk selalu terbuka dan positif menghadapi dinamika pendidikan yang merupakan sebuah keniscayaan.

Abu Khaer mengemukaan bahwa PMM yang dioptimalkan untuk peningkatan kompetensi GTK kini juga telah merilis fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Semua itu berpangkal pada pembelajaran yang berpihak pada peserta didik sebagai tujuan utama yang terus digaungkan Kemendikbudristek dalam ikhtiar mendampingi anak-anak didik menyongsong zamannya.

"Untuk itu pastikan untuk mengupdate aplikasi PMM di ponsel terbaik Ibu Bapak," imbaunya.

Prayogo selaku penanggung jawab manajemen talenta guru dan kepala sekolah di BBGP Jatim menyampaikan apresiasi atas sambutan positif para guru Jawa Timur terhadap kebijakan transformatif ini. Hal tersebut ditunjukkan dengan naiknya kurva akses fitur pengelolaan kinerja di PMM. Prosentase akses fitur pengelolaan kinerja khususnya di Provinsi Jawa Timur sebelum webinar sekitar 0,46% dari total guru 224.354 total guru Jawa Timur. Di tengah webinar, kurva aksesnya merangkak naik ke posisi 1,7%.

Digitalisasi pengelolaan kinerja di PMM sebagai salah satu bentuk transformasi birokrasi, menurut Prayogo memudahkan guru dalam tahapannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. 

Kemudahan tersbut di antaranya dari segi perencanaan, pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di PMM dibuat lebih praktis dengan berkurangnya dokumen yang diisi dan disisipkan sehingga meringankan beban administrasi. Dari segi pelaksanaan, pengelolaan kinerja di PMM dengan siklus yang lebih jelas dan relevan karena indikatornya disesuaikan dengan capaian rapor pendidikan dan melibatkan kepala sekolah dalam observasi pada proses mengajar di kelas. Dari segi penilaian, pengelolaan kinerja di PMM lebih berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran murid sehingga guru dapat memperoleh apresiasi yang sepadan dengan kinerja dan kompetensi dirinya.

Firdiani Yuliana sebagai Guru PPPK memaparkan pengalaman setelah menjalankan dan mendiskusikan fitur pengelolaan kinerja di PMM. Selain merasakan kemudahannya, ia juga mendiskusikan bersama guru lain dan kepala sekolah ketika menghadapi kendala pada tahap perencanaan.

Menurut Saiful, pengelolaan kinerja melalui PMM yang terintegrasi dengan e-kinerja BKN ini lebih mudah. Pengelolaan kinerja dari sisi guru sebelumnya mengharuskan mengelola tiga komponen, yaitu supervisi akademik, penilaian kinerja guru (PKG), dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Di PMM, kini guru diwadahi dalam satu fitur. Bagi kepala sekolah, penilaian kinerja kepala sekolah (PKKS) sebelum adanya PMM membutuhkan penyiapan dokumen kertas yang sangat banyak dan membutuhkan ruangan tersendiri terkait penilaian 8 standar pendidikan, di luar SKP yang di. Kini PMM memudahkan dengan berkurangnya dokumen yang harus dilampirkan, dan juga diwadahi satu pintu aplikasi untuk mengerjakannya. 

Wasiyanto mewakili pihak dinas pendidikan mengungkapkan bahwa untuk saat ini Dinas Pendidikan dapat turut aktif menangani pengelolaan kinerja dengan melakukan koordinasi dengan BKPSDM yang memegang SKP guru di BKN, membuat wadah untuk  mengidentifikasi permasalahan data dengan berkoordinasi dengan ko-kapten, dan juga menggerakkan guru melalui komunitas-komunitas belajarnya untuk mendiskusikan teknis pengisian perencanannya.

Acara diskusi tentang pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ini dapat diputar kembali rekamannya melalui tautan berikut ini: Ngobrol Santai Transformasi Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah

Perencanaan Pengelolaan Kinerja di PMM dapat dilakukan hingga 31 Januari 2024. Setelah itu, guru dapat melanjutkan ke tahap Pelaksanaan. Jadi, guru masih memiliki waktu untuk memahami langkahnya dan mendiskusikan rencana kinerja bersama kepala sekolah. Besok, Selasa 9 Januari 2024, BBGP Provinsi Jawa Timur akan kembali membimbing para guru dan kepala sekolah di wilayah Jawa Timur khususnya teknis pengisian Perencanaan Pengelolaan Kinerja di PMM. ***

Penulis: Tricahyo A.

Share:

Baca Lanjutannya

Pentingnya Fitur Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah di PMM

Jakarta, 19 Desember 2023 - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus berkomitmen mewujudkan transformasi pendidikan, salah satunya dalam hal pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Hal ini sebagai bagian dari transformasi pengelolaan ASN yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melakukan transformasi pengelolaan kinerja yang diatur melalui PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. 

Kemendikbudristek bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengintegrasikan Platfrom Merdeka Mengajar (PMM) dan e-Kinerja BKN. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 tahun 2023 dan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara Guru. Mulai Januari 2024 pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah lebih praktis dan relevan dilakukan melalui Platform Merdeka Mengajar yang terintegrasi dengan eKinerja BKN.  

“Dalam proses transformasi pembelajaran, semua pegawai berhak mendapatkan pengakuan atas kinerjanya yang menunjang transformasi pembelajaran untuk mewujudkan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Di sisi lain bagi Pemerintah Daerah (Pemda) hal tersebut bisa menjadi alat dalam mengelola kinerja seluruh unit untuk mencapai tujuan dan sasaran Pemda,” jelas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, di Jakarta, Selasa (19/12). 

Unduh: Materi Paparan Pentingnya Transformasi Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah

Dalam acara Perilisan Fitur Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah, turut hadir Tony Natalian Sahertian, Guru SMP Negeri 4 Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua dan Sri Hariyati, Kepala SDN Widoro Yogyakarta. Mereka ditanyai komentarnya mengenai hasil uji coba atas Fitur Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah. Keduanya berpendapat bahwa transformasi pengelolaan kinerja membuat mereka merdeka dari beban administrasi, merdeka memilih indikator yang relevan dan merdeka unjuk kinerja yang berdampak. 

Tony menjelaskan, jika dulu guru tersita waktunya untuk urusan administrasi yang penilaiannya penuh dengan banyak sekali indikator ditambah tekanan untuk mencapai kinerja sempurna. Kini, dengan penyelarasan dan percepatan proses melalui teknologi dan terintegrasi pengelolaan kinerja daerah, ia bisa memilih satu indikator kinerja yang paling relevan untuk ditingkatkan dan peningkatan kinerja dilakukan berbasis observasi kinerja.  

“Ini adalah sebuah alat yang efektif dalam merencanakan, melaksanakan, dan meningkatkan kinerja,” ungkap Tony. 

Kepala Sekolah Sri Hariyati menambahkan bahwa dulu, dirinya meriviu dokumen secara manual. Selain itu, pemetaan kebutuhan peningkatan kinerja sulit dilakukan karena indikator terlalu banyak. Kini, lebih sedikit dokumen yang harus disiapkan dan diriviu olehnya maupun Pemda. “Kami sekarang bisa menyusun prioritas indikator sesuai kondisi sekolah dan daerah sehingga lebih fokus mendukung peningkatan kinerja yang berdampak nyata pada pembelajaran peserta didik,” jelasnya.  

Adapun tiga tahapan pengelolaan kinerja yang lebih praktis dan bermakna untuk mendorong peningkatan kinerja yang relevan dengan pembelajaran dan dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun adalah sebagai berikut. Pada tahap perencanaan, tersedia 8 indikator kinerja yang terintegrasi dengan Rapor Pendidikan. Guru dan kepala sekolah hanya memilih satu indikator kinerja yang ingin ditingkatkan dan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran.  

Indikator kinerja guru merupakan turunan dari Indikator Kualitas Pembelajaran pada Rapor Pendidikan sedangkan indikator kinerja kepala sekolah merupakan turunan dari Indikator Kepemimpinan Pembelajaran pada Rapor Pendidikan.  

Kemudian, pada tahap pelaksanaan terdapat siklus peningkatan kinerja yang dilakukan secara teratur mulai dari persiapan, obervasi kinerja, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, dan refleksi tindak lanjut. Lalu, dalam tahap penilaian, didasari oleh tiga aspek yang relevan yaitu refleksi, belajar, dan perubahan praktik dengan mempertibangkan aspek pengembangan kompetensi yang dilakukan.  

“Bagus dengan adanya diskusi bersama kepala sekolah yang mana merupakan komunikasi dua arah, akan menghasilkan masukan, arahan, petunjuk untuk guru sehingga bisa mencapai tujuan akhir,” ungkap Tony.  

Mengamini pernyataan sebelumnya, Kepala Sekolah Sri Hariyati mengatakan bahwa penggunaan PMM sebagai satu platform untuk semua sangat memudahkan pekerjaan dan mudah untuk digunakan. “Substansi yang ada di Pengelolaan Kinerja di PMM benar-benar memotret dan menerjemahkan kinerja guru. Sudah ada tentang tugas tambahan juga sehingga kepala sekolah bisa tahu persis potensi dan kompetensi apa yang dikuasai masing-masing guru, dan bisa membagikan praktik baiknya,” pungkas Sri. ***

Sumber: Siaran Pers Kemendikbudristek Nomor: 748/sipres/A6/XII/2023 

Share:

Baca Lanjutannya

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kunjungi Sekolah di IKN

Ibu Kota Nusantara, 1 Desember 2023 – Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nunuk Suryani, mengunjungi SMP Negeri 2 Penajem Paser Utara (PPU) yang berada di wilayah Calon Ibu Kota Nusantara (IKN), pada Rabu (29/11). Dalam kunjungan tersebut Dirjen GTK berdialog dengan Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan PPU, Kepala Sekolah SMPN 2 PPU, dan Bapak/Ibu guru pengajar di SMPN 2 PPU. 

Nunuk Suryani mengatakan, “Sekolah Penggerak bukan satu-satunya indikator keberhasilan sebuah intitusi atau satuan pendidikan, namun juga bisa dilihat dari bagaimana Pak Kepala Sekolah menggerakan warga sekolah beberapa langkah lebih baik dari sekolah lain.”

“Kita mempunyai lebih dari 300.000 sekolah di Indonesia, sedangkan Sekolah Penggerak Angkatan 1 s.d. 3 hanya 5000 sekolah,” lanjut Nunuk.

Ditambahkan oleh Nunuk Suryani dalam dialog dengan guru-guru di SMP Negeri 2 Penajem Paser Utara (PPU), bahwa sekolah-sekolah yang masuk dalam wilayah IKN harus satu langkah lebih unggul dibanding dengan sekolah lain. “Maka kami hadir bersama dengan para direktur di lingkungan Direktorat Jenderal GTK untuk melakukan intervensi.”

Dirjen Nunuk berharap nantinya setiap guru yang berada di kawasan IKN dapat meningkatkan kompetensinya dan tidak ada disparitas yang tinggi antara pendidik di dalam dan di sekitar IKN. “Seperti yang sedang dilakuakn Direktorat Guru PAUD Dikmas, di mana guru PAUD yang belum S1, tidak akan mendapatkan sertifikasi,” harap Nunuk.

Menurut data Ditjen GTK, SMPN 2 PPU menerapkan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) dengan kategori Mandiri Berubah, sehingga perlu dorongan untuk guru-guru di SMPN 2 PPU untuk melakukan aksi nyata dalam menggunakan Platform Merdeka Mengajar (PMM). “Selain itu, perlu juga aktif dalam komunitas belajar (kombel), karena SMPN 2 PPU merupakan sekolah pengimplementasi IKM kategori mandiri, sehingga nanti jika akan asesmen bisa naik level menjadi kategori Mandiri Berbagi,” jelas Nunuk Suryani.

Nunuk berpesan agar Kepala Sekolah SMPN 2 PPU bisa mengkaji dan melihat seperti apa keterlibatan komunitas guru, terutama terkait pembelajaran terdiferensiasi. 

Rangkain kegiatan Kunjungan Kerja Dirjen GTK ke Provinsi Kalimantan Timur juga diisi dengan sesi Dialog bersama Mahasiswa PPG Pra Jabatan dan Dalam Jabatan di Universitas Mulawarman, serta Dialog bersama Guru Honorer, Guru ASN PPK dan Guru Penggerak untuk wilayah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. ***

Sumber: Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 686/sipres/A6/XI/2023

Share:

Baca Lanjutannya

Fitur Baru PMM: Rekomendasi Belajar Berbasis Rapor Pendidikan & Refleksi Kompetensi

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) telah merilis fitur Rekomendasi Belajar berbasis Rapor Pendidikan dan Refleksi Kompetensi di Platform Merdeka Mengajar (PMM). Fitur inovatif ini bertujuan untuk memudahkan guru menemukan prioritas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan di masing-masing satuan pendidikan, serta membantu guru-guru dalam mengenali kelebihan dan kekurangannya sebagai pendidik.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani dalam sambutannya mengatakan bahwa gerakan Merdeka Belajar, yang telah kita tegakkan selama empat tahun terakhir, dan ujung tombak Merdeka Belajar adalah para Guru dan Tenaga Kependidikan yang siap bertransformasi dan siap meningkatkan level kompetensinya demi peningkatan kualitas pendidikan Indonesia dan peradaban yang lebih baik. 

“Filosofi pendidikan Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani dari Ki Hajar Dewantara jelas telah menginspirasi kebijakan program Merdeka Belajar. Filosofi pendidikan ini bukan slogan semata, namun sarat pesan kepada kita bahwasanya lingkungan pendidikan menumbuhkan kemerdekaan dan kemandirian dalam pembelajaran,” kata Nunuk Suryani dalam sambutannya pada peluncuran Fitur Rekomendasi Belajar Berbasis Rapor Pendidikan dan Refleksi Kompetensi di Platform Merdeka Mengajar, Selasa (31/10).

Ditegaskan oleh Nunuk Suryani, bahwa Ditjen GTK terus berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi guru, baik dari aspek pedagogik, profesional, personal, dan sosial. “Kompetensi guru mempunyai pengaruh yang sangat besar, yakni dengan semakin tinggi kompetensi yang dimiliki guru, maka akan meningkat pula kualitas dan kelayakan pengajaran yang diterima oleh anak-anak Indonesia,” tegas Nunuk Suryani.

Ditambahkan oleh Dirjen GTK, peningkatan kompetensi guru sesuai model kompetensi yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) GTK 2626/2023 sejalan dengan rangkaian transformasi dalam payung manajemen talenta. Manajemen Talenta Guru merupakan sistem tata kelola terpadu yang memudahkan kolaborasi para pihak dalam mengenali talenta dan mengembangkan karir guru berbasis kompetensi dan kinerja untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. 

“Manajemen Talenta Guru bertujuan untuk memastikan kandidat-kandidat terbaik dapat menjadi guru profesional dan mendorong percepatan karir guru terutama dalam mengisi peran dan posisi strategis untuk meningkatkan kualitas layanan pembelajaran di setiap kelas,” tambah Nunuk.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Sesditjen GTK), Temu Ismail dalam sambutan pengantarnya mengatakan bahwa fitur Rekomendasi Belajar berbasis Rapor Pendidikan akan memberikan rekomendasi bahan belajar yang lebih komprehensif kepada para guru sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikannya. 

“Untuk rilis pertama kali, hasil rekomendasi pembelajaran dari rapor dihasilkan dari hasil capaian Rapor Pendidikan yang perlu dibenahi. Ini bertujuan agar guru dapat fokus membenahi masalah yang paling penting di satuan pendidikan mereka,” kata Sesditjen GTK.

Tak hanya sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan, PMM juga membantu guru untuk mengenali kelebihan dan kekurangannya sebagai pendidik agar guru dapat menemukan prioritas belajar sesuai kebutuhan dirinya melalui fitur Refleksi Kompetensi. “Selain itu, ada juga fitur Refleksi Kompetensi di platform Merdeka Mengajar  yang akan membantu para guru untuk mengenal kompetensi dirinya sesuai model kompetensi dan menentukan prioritas pengembangan diri dengan pembelajaran yang sesuai kebutuhan,” tambah Temu Ismail.

Menurut Sesditjen GTK, fitur Refleksi Kompetensi ini menghadirkan asesmen untuk empat kompetensi yang sesuai dengan Perdirjen GTK 2626/2023, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian dan kompetensi profesional. “Dengan adanya empat kompetensi ini, kita tak hanya mengarahkan para guru menjadi pendidik yang layak untuk anak-anak Indonesia, tetapi juga menjadi pendidik yang terus memperbaiki dirinya demi kepentingan masa depan bangsa,” kata Temu Ismail.

Guru dapat memanfaatkan fitur Refleksi Kompetensi dengan mengerjakan asesmen untuk setiap kompetensi. Guru perlu mengisi kuesioner sesuai kondisi sebenarnya agar rekomendasi yang diperoleh juga sesuai kebutuhan, mengingat tidak ada jawaban benar atau salah, dan hasil refleksi ini juga tidak berpengaruh pada penilaian apa pun. Hasil dari asesmen tiap kompetensi tersebut akan menunjukan kompetensi yang sudah baik dan masih perlu ditingkatkan sesuai jenjang jabatannya. Setelah itu, guru mendapatkan rekomendasi belajar sesuai kebutuhan peningkatan kompetensinya. Saat ini, fitur Refleksi Kompetensi dapat diakses oleh guru PNS non Kepala Sekolah, fitur ini sedang terus dikembangkan untuk dapat melayani semua guru. 

Semua fitur ini dapat diakses dalam PMM yang memberikan dukungan terintegrasi untuk guru dalam aktivitas Belajar, Mengajar, Berkarya, dan Berkarier. Harapannya, fitur Rekomendasi Belajar berbasis Rapor Pendidikan dan Refleksi Kompetensi dapat membantu guru menemukan prioritas belajar yang lebih relevan dengan kebutuhan satuan pendidikan maupun diri sendiri.

"Mari akses fitur Rekomendasi Belajar berbasis Rapor Pendidikan dan Refleksi Kompetensi sekarang juga melalui platform Merdeka Mengajar agar waktu dan tenaga yang digunakan untuk meningkatkan kompetensi jadi semakin efisien dan guru dapat belajar sesuai kebutuhan serta bertumbuh jadi lebih bermakna," ajak Nunuk Suryani.

Fitur ini tidak hanya menciptakan peluang pembelajaran yang lebih baik, tetapi juga mendukung misi Kemendikbudristek dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan semangat #LebihBermakna, fitur-fitur ini diharapkan akan membawa manfaat besar bagi para guru dan siswa di seluruh negeri.

“Saya berpesan kepada para guru dan tenaga kependidikan, mari kita tingkatkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan masing-masing, dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran, dan pada akhirnya untuk mewujudkan pendidikan yang layak bagi anak-anak Indonesia,” tutup Nunuk. ***

Sumber: Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 590/sipres/A6/X/2023

Share:

Baca Lanjutannya