Kepala Subpokja Humas dan Publikasi BBGP Provinsi Jawa Timur, Akhmadi selaku Ketua Pelaksana Kegiatan mengungkapkan bahwa BBGP sebagai UPT Ditjen GTK Kemendikbudristek mendapat amanah menyelenggarakan program prioritas nasional yaitu Pendidikan Guru Penggerak (PGP), Pendidikan Sekolah Penggerak (PSP), dan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) di wilayah Provinsi Jawa Timur.
Lebih lanjut Akhmadi memaparkan bahwa BBGP Provinsi Jawa Timur juga mengembangkan kemitraan dengan pemangku kepentingan pendidikan di daerah dalam menyukseskan program IKM serta program peningkatan kompetensi guru, tenaga kependidikan, dan pendidik lainnya. Salah satu programnya adalah kemitraan dengan anggota Komisi X DPR RI berupa sarasehan pendidikan ini, yang merupakan wujud komitmen bersama dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kemendikbudristek sebagai rangkaian reformasi pendidikan untuk menyongsong generasi emas 2045. Tahun ini, agenda sarasehan meliputi wilayah Lumajang, Jember, Lamongan, Gresik, dan Malang.
Ajang ini yang disediakan BBGP Provinsi ini juga dimanfaatkan para guru dan tenaga kependidikan Kabupaten Lumajang untuk mendapatkan sosialisasi tentang kebijakan nasional maupun Kemendkbudristek, serta mendiskusikannya bersama para narasumber BBGP Provinsi Jawa Timur, khususnya terkait implementasi kurikulum merdeka dan berbagai praktik baiknya. BBGP Provinsi Jawa Timur sendiri memperoleh pendapat atau prasaran dari berbagai perspektif dalam bidang pendidikan melalui para ahlinya langsung dari tim Komisi X DPR-RI, untuk pertimbangan pengembangan kebijakan ke depan.
Pembicara utama sarasehan H. Muhamad Nur Purnamasidi, anggota Komisi X DPR-RI membeberkan bahwa pada 2024 nanti akan ada keputusan politik yang akan menetapkan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional. Untuk itulah Komisi X DPR-RI tengah melakukan monitoring dan evaluasi apakah 2024 dapat kita kita ambil keputusannya untuk menetapkannya sebagai kurikulum nasional, atau bagaimana yang terbaik.
"Masa transisi dan evaluasi kurikulum ini perlu tindakan segera yang sigap karena turut menentukan masa depan bangsa, karena seluruh masyarakat Indonesia berharap kurikulum yang dijadikan rujukan dalam proses belajar mengajar di satuan-satuan pendidikan mampu mengantar anak-anak diri menuju masa depan mereka yang lebih baik," ungkap Purnamasidi.
Di lain pihak, terkait implementasi kurikulum merdeka, BBGP Provinsi Jawa Timur juga terus melakukan pendampingan dukungan anggaran, memantau perkembangan pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM), dan meminimalkan miskonsepsi implementasi kurikulum merdeka dan pelaksanaan P5 (Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila) untuk memastikan IKM berjalan sesuai arahan Kemendikbudristek.
"Guru didorong agar memberikan pembelajaran kepada murid secara optimal, tidak semata berbasis kepada materi, tetapi juga dengan observasi, yaitu memperhatikan perkembangan tingkah laku peserta didik searah dengan Profil Pelajar Pancasila," ungkap Akhmadi.
Ahmadi mengungkapkan harapannya tentang tumbuhnya kesediaan guru untuk berkolaborasi, meng-update dan meng-upgrade pemahaman teknis IKM, mengaktifkan kegiatan kolaborasi dalam komunitas belajar KKG atau MGMP, dan untuk terus belajar, berkarya, dan berbagi inspirasi melalui PMM.
"Untuk itu, pemerintah bisa memberikan fasilitas sebaik-baiknya kepada pendidikan kita, baik itu konten materi maupun fasilitas pembelajaran agar visi misinya bisa tercapai: bisa bersama-sama kita lakukan serta bisa kita wujudkan, sehingga semua sejahtera, semua bisa bahagia," pungkas Ahmadi. ***
Penulis: Dewi Aisyah
Penyunting: Tricahyo Abadi
%20pada%20Sistem%20Digital%20Layanan%20ASN.png)
Diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarorganisasi/antarbagian untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar