Webinar SPAB Seri 3: Cerita dari Garda Terdepan Pendidikan Aman Bencana

Di tengah ancaman bencana alam yang menghantui berbagai wilayah Indonesia, hadir satu inisiatif penting yang menjadikan sekolah bukan hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga pusat kesiapsiagaan, yakni Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Dalam seri ketiga webinar SPAB yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (GTKPG), pada Senin 30 Juni 2025, beberapa guru dan kepala sekolah berbagi praktik baik membangun budaya sadar bencana di lingkungan sekolah.

Dalam sambutannya, Kepala Bagian Keuangan dan Umum, Setditjen GTKPG, Lilik Fatchuriyah, menyampaikan bahwa Program SPAB, bukan hanya sebatas agenda teknis mitigasi risiko, tetapi merupakan strategi besar untuk menciptakan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan berkelanjutan. “Sekolah bukan hanya tempat transfer ilmu, tetapi juga tempat pembentukan karakter, penanaman nilai, dan penguatan komunitas,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran kepala sekolah dan guru sebagai garda terdepan. SPAB hanya bisa berjalan efektif bila para pendidik mengintegrasikan pendidikan kebencanaan ke dalam pembelajaran intrakurikuler, ekstrakurikuler, hingga kokurikuler. Pendidikan kebencanaan tidak perlu berdiri sendiri, tetapi bisa melebur dalam berbagai mata pelajaran dan aktivitas sekolah. Dengan begitu, murid tidak hanya paham teori, tetapi juga terlatih dalam praktik nyata.

Lilik berharap, sesi webinar ini menjadi wadah berbagi pengetahuan dan pengalaman, mulai dari identifikasi risiko, penyusunan rencana tanggap darurat, hingga simulasi evakuasi. Ia mengajak seluruh peserta untuk belajar dari kisah para guru yang telah mengimplementasikan SPAB, agar dapat menularkan inspirasi dan semangat membangun satuan pendidikan yang aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Webinar ini menghadirkan tiga narasumber yang berbagi praktik baik implementasi SPAB di sekolah masing-masing. Ketiganya Ialah Ernanigtyastuti (Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Insan Kreatif Daerah Istimewa Yogyakarta), I Kadek Suwitrayasa (Guru SMA Negeri 2 Bangli, Bali), dan Selvie Larasanti (Guru Sekolah Cikal Bandung).

Dalam paparannya, Ernanigtyastuti menjelaskan bahwa Yogyakarta merupakan wilayah yang rawan gempa dan bencana alam lainnya. Sejak 2016, SD Muhammadiyah Insan Kreatif Kembaran (Muhika) memulai inisiatif SPAB secara mandiri. Tidak ada proyek besar maupun anggaran khusus, semuanya dimulai dari kesadaran dan komitmen kecil yang tumbuh dari komunitas sekolah.

Sekolah mulai dengan membuat tim kecil siaga bencana, memasang rambu evakuasi, membuat peta risiko sederhana, hingga menyelenggarakan simulasi evakuasi. Pada 2017, mulai mengadakan ekstrakurikuler “Kelas PRB” yang berfokus pada pengurangan risiko bencana. Mereka juga menyisipkan materi PRB ke dalam LKS dan ujian sekolah.

Inovasi lain yang dilakukan adalah menyediakan tas siaga bencana di kelas, penyediaan APAR, pelatihan pemadaman api, pelatihan pertolongan pertama, hingga memasukkan SPAB ke dalam RKAS tahunan.

Hebatnya, program ini berjalan konsisten selama 9 tahun tanpa hambatan besar. Kuncinya, menurut Ernanigtyastuti, adalah gotong royong, dokumentasi yang rapi, dan semangat warga sekolah. Hasilnya, pada 2019 sekolah ini mendapatkan penghargaan ASEAN Safe School Champion.

Berbeda dengan pendekatan yang dilakukan SD Muhika, I Kadek Suwitrayasa menekankan peran penting struktur formal dalam mengimplementasikan SPAB di SMA Negeri 2 Bangli, Bali. Ia mengawali cerita dengan mengingat kembali gempa tahun 2021 yang menjadi titik balik kesadaran sekolah akan pentingnya kesiapsiagaan.

Langkah pertama yang mereka lakukan adalah membentuk Tim Siaga Bencana Sekolah, menyusun SOP kedaruratan, dan melibatkan komite sekolah, BPBD, serta PMI. Mereka juga menyelenggarakan pelatihan pertolongan pertama dan simulasi evakuasi secara berkala.

Materi Pengurangan Risiko Bencana diintegrasikan ke pelajaran Geografi dan PPKn, menjadikannya bagian dari proses pembelajaran yang formal dan sistematis. Lingkungan fisik sekolah pun diperhatikan, dengan pemasangan rambu evakuasi dan evaluasi kelayakan bangunan.

Kadek mengungkapkan adanya tantangan, seperti minimnya pemahaman awal, keterbatasan fasilitas, koordinasi lintas pihak yang belum optimal, dan kurangnya evaluasi pasca simulasi. Namun dengan pelatihan rutin, penjadwalan yang lebih matang, dan peningkatan komunikasi, sekolahnya berhasil menumbuhkan budaya sadar bencana yang kokoh.

Berbeda dari dua narasumber sebelumnya, Selvie Larasanti mengusung pendekatan yang kontekstual. Di Sekolah Cikal Bandung, pendidikan kebencanaan dikaitkan dengan isu keberlanjutan dan perubahan iklim. Murid diajak belajar secara tematik melalui observasi langsung dan proyek berbasis aksi nyata.

Misalnya, murid kelas 2 SD diminta melakukan observasi ke Sungai Cikapundung, lalu membuat laporan berita dalam bentuk video atau laporan koran. Mereka juga belajar memilah sampah, membuat kerajinan tentang makhluk hidup yang terdampak bencana, dan membersihkan lingkungan sekitar sekolah. Semua ini menjadi bagian dari asesmen pembelajaran.

Kolaborasi juga menjadi kunci pendekatan Sekolah Cikal. Mereka bekerja sama dengan SD Trikarsa, komunitas bank sampah, serta orang tua siswa. Bahkan, murid dilibatkan dalam Cikal Bank Sampah, sebuah kegiatan rutin yang mengajarkan anak tentang siklus sampah dan kontribusi pada lingkungan.

Peran guru dalam pendekatan ini sangat krusial. Menurut Selvie, guru bukan hanya penyampai materi, tapi juga fasilitator, pembelajar sepanjang hayat, dan panutan yang mengajak murid hidup ramah lingkungan secara nyata.

Pada intinya, SPAB bukan sekadar agenda pelengkap dalam pendidikan, melainkan investasi jangka panjang dalam membentuk generasi tangguh dan berdaya. Ketiga guru yang hadir membagikan pendekatan yang beragam, dari gerakan komunitas, pendekatan struktural, hingga pembelajaran kontekstual. Namun semuanya bermuara pada satu hal, yakni membangun budaya sadar bencana di sekolah. ***

Sumber: Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (GTKPG)

Share:

Baca Lanjutannya

Hari Pertama MPLS: Mendikdasmen Ajak Bangun Karakter Anak Sejak Langkah Pertama di Sekolah

Sumbawa, 14 Juli 2025 - Mengawali Tahun Ajaran Baru 2025/2026, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, meninjau pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) Ramah di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Dalam tinjauannya, Mendikdasmen berkesempatan menjadi pembina upacara di SD Negeri 16 Sumbawa.

“MPLS 2025 kami beri nama MPLS Ramah—sebuah langkah awal untuk meletakkan dasar pendidikan yang penuh rasa cinta, saling menghormati, dan memuliakan  para murid. Kita berusaha menjadikan sekolah sebagai rumah kita—sebagai tempat di mana kita tidak hanya menuntut ilmu, tetapi juga membangun karakter dan membentuk kepribadian utama anak-anak kita", ujar Menter Mu’ti.

Dalam pelaksanaan upacara turut dihadiri oleh Muhammad Anshori, Wakil Bupati Sumbawa; Suharti,  Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen; Abdul Aziz, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB; Irawan Subekti, Pelaksana Tugas (Plt.) Kadisdikbud Sumbawa;  pejabat eselon 2 di lingkungan Kemendikdasmen  serta para guru, siswa, dan orang tua wali murid.

Melanjutkan rangkaian kunjungan lapangan, Abdul Mu’ti beserta rombongan meninjau langsung pelaksanaan MPLS Ramah di Sekolah Luar Biasa Negeri  (SLBN)  1 Sumbawa. Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen melakukan Senam Anak Indonesia Hebat (SAIH) yang diikuti oleh para guru dan murid di satuan pendidikan tersebut. Selain itu, Mendikdasmen memberikan apresiasi langsung kepada siswa berkebutuhan khusus yang menyanyikan lagu 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, dan memberikan bantuan pendidikan kepada tiga siswa SLB, sebagai bentuk dorongan agar anak-anak tetap semangat belajar dan terus berprestasi.

“Kalian punya keterbatasan fisik, tetapi kalian punya kelebihan yang hebat dalam bidang-bidang lainnya. Tetaplah percaya diri, tetaplah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kalian semua memiliki kelebihan-kelebihan yang bahkan Pak Menteri juga tidak punya,” ujarnya.

Menteri Mu’ti menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para guru di SLBN Sumbawa  atas dedikasi dan ketulusan mereka dalam mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus. Ia menekankan bahwa peran guru pendidikan khusus sangat penting untuk memastikan setiap anak memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang sesuai potensinya. Oleh karena itu, semua pihak perlu turut serta mendukung agar anak-anak ini dapat menjadi generasi Indonesia yang tangguh, mandiri, dan bermartabat.

Jeda Ceria: Ruang Reflektif Tanpa Gawai

Rangkaian pelaksanaan MPLS Ramah 2025 bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dilanjutkan ke SMP Negeri 1 Sumbawa. Di sekolah ini, Menteri Mu’ti turut berbaur bersama siswa baru dalam kegiatan Pagi Ceria, yang terdiri dari Senam Anak Indonesia Hebat dan menyanyikan lagu “Hari Baru” secara serempak.

Mendikdasmen memperkenalkan program istirahat aktif bertajuk Jeda Ceria , yang akan menjadi ruang reflektif bagi siswa tanpa ketergantungan pada gawai, dengan fokus pada pengembangan motorik, kreativitas, dan interaksi positif.

“Perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang baik dan konsisten. Inilah jalan menjadi anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan hebat,” tegasnya.

Menteri Mu’ti menekankan pentingnya Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang tidak hanya dihafalkan tetapi juga dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat  menjadi fondasi pembentukan karakter anak. ***

Sumber: Siaran Pers Nomor: 345 /sipers/A6/VI/2025 Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Share:

Baca Lanjutannya

101.581 Guru Lolos Seleksi Administrasi PPG Bagi Guru Tertentu Periode 1 Tahun 2025

Jakarta, 2 Juli 2025 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Ditjen GTKPG) mengumumkan hasil Seleksi Administrasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi Guru Tertentu Periode 1 Tahun 2025. Proses seleksi ini telah dilaksanakan secara daring dari tanggal 27 Mei s.d. 17 Juni 2025, dan menghasilkan sebanyak 101.581 guru yang dinyatakan memenuhi syarat seleksi administrasi.

Guru yang dinyatakan lolos seleksi dapat mengakses hasil secara resmi melalui laman https://ppg.dikdasmen.go.id dan login melalui akun masing-masing guru pada Sistem Informasi Manajemen untuk Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (SIMPKB).

Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG), Nunuk Suryani, menyampaikan bahwa pemenuhan sertifikasi guru terus dilakukan secara bertahap. Ia mengatakan, bahwa pada tahun 2023, tercatat sekitar 1,6 juta guru belum tersertifikasi, hingga pertengahan 2025 ini jumlah tersebut telah berkurang menjadi sekitar 1 juta guru. 

“Hal tersebut merupakan pencapaian yang signifikan dan menunjukkan komitmen pemerintah yang sangat besar untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru,” ucapnya di Jakarta, Rabu (2/7).

Dirjen Nunuk menambahkan, bahwa langkah ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8 tentang Guru dan Dosen, bahwa setiap guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik, serta sehat jasmani dan rohani. “Kompetensi tersebut mencakup pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang diperoleh melalui PPG,” terangnya.

Pada saat ini pendaftaran bagi guru-guru yang belum mengikuti PPG masih terbuka, baik dari sekolah negeri maupun swasta untuk mengikuti seleksi administrasi pada 19 Juni s.d. 12 Agustus 2025. “Kami mengajak seluruh guru yang memenuhi syarat tanpa terkecuali, untuk segera mendaftarkan diri dan memanfaatkan kesempatan ini,” ujar Dirjen Nunuk.

Secara umum persyaratan dan mekanisme seleksi administrasi PPG bagi Guru Tertentu dengan melakukan pemutakhiran data pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik), verifikasi dan validasi (verval) data ijazah S1/D-IV melalui laman Info GTK, memilih bidang studi PPG  dengan menyesuaikan kualifikasi akademik S1/D-IV atau berdasarkan bidang tugas, mata pelajaran, kelompok mata pelajaran yang diampu, hal ini sesuai ketentuan regulasi seleksi administrasi PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025. 

Pelaksanaan program PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025 dilakukan secara bertahap dan dalam pelaksanaan pembelajaran PPG bagi Guru Tertentu dilakukan secara mandiri dan terstruktur melalui platform  Ruang Guru Tenaga Kependidikan  (RGTK). “Oleh karena itu optimalkan seluruh waktu yang telah ditentukan guna kesuksesan Bapak/Ibu Guru dalam mengikuti proses seleksi administrasi hingga tuntas menyelesaikan Pendidikan Profesi Guru,” kata Dirjen Nunuk. 

“Melalui Program PPG bagi Guru Tertentu, Kami berharap dapat terus mendorong percepatan sertifikasi pendidik sebagai bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan kualitas dan pendidikan bermutu bagi semua,” tutupnya.

Untuk lebih jelasnya, informasi dapat diakses melalui laman https://ppg.dikdasmen.go.id.

***

Sumber: Siaran Pers Nomor: 319/sipers/A6/VII/2025 Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Share:

Baca Lanjutannya

Strategi Kemendikdasmen Tingkatkan Kualitas Kepala Sekolah melalui Program Kepemimpinan Sekolah

Jakarta, 23 Juni 2025 — Dalam menghadapi tantangan Revolusi Industri 5.0 yang menuntut Sumber Daya Manusia (SDM) yang kritis, kreatif, komunikatif, inovatif, dan melek teknologi, pendidikan memegang peran penting dalam membentuk SDM unggul yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kepala Sekolah (KS), Pengawas Sekolah (PS), dan Tenaga Kependidikan (Tendik) memiliki peran strategis dalam menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang bermutu. Menyadari pentingnya peran tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) secara resmi meluncurkan Program Kepemimpinan Sekolah yang dilaksanakan secara luring di Gedung A, Kantor Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, pada Senin (23/6). 

Berdasarkan data di lapangan, kebutuhan KS di Indonesia saat ini sangat mendesak yang mana mencapai 50.971 orang. Sebanyak 10.899 di antaranya diproyeksikan pensiun pada 2025, sementara 40.072 jabatan masih belum terisi. Tiga provinsi dengan jumlah kebutuhan KS tertinggi, yakni Jawa Barat sebanyak 7.490 orang, Jawa Tengah sebanyak 6.881 orang, dan Jawa Timur sebanyak 6.513 orang. Kondisi ini mencerminkan tantangan serius dalam upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Oleh karena itu, percepatan penyiapan dan penugasan KS melalui program strategis, seperti Program Kepemimpinan Sekolah, menjadi sangat krusial guna mencegah kekosongan kepemimpinan yang dapat berdampak pada penurunan mutu tata kelola satuan pendidikan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa Program Kepemimpinan Sekolah menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekosistem pendidikan melalui kepemimpinan yang transformatif, kolaboratif, dan berdampak nyata di tingkat satuan pendidikan. Program ini dirancang tidak hanya untuk menyiapkan calon KS, PS, dan Tendik, tetapi juga untuk meningkatkan kompetensi dan karakter kepemimpinan agar mampu menjadi agen perubahan yang mendorong inovasi, memperkuat budaya belajar, serta menggerakkan seluruh unsur pendidikan di satuan pendidikan. Selain itu, program ini diharapkan mampu mencetak pemimpin-pemimpin pendidikan yang adaptif terhadap tantangan zaman dan berkomitmen terhadap kualitas pembelajaran.

“Untuk mewujudkan  pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, visoner, transformatif di tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu, para pemimpin sekolah, seperti KS, PS, dan Tendik memiliki peran strategis untuk memastikan proses belajar mengajar berlangsung secara bermutu,” ujar Abdul Mu’ti. 

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (Ditjen GTKPG), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa Program Kepemimpinan Sekolah disusun tidak secara terpisah, melainkan merujuk pada berbagai regulasi nasional di bidang pendidikan, dengan setidaknya sembilan regulasi utama sebagai dasar pijakan. Salah satu regulasi tersebut adalah Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai KS. Dengan landasan regulatif yang kuat, program ini dirancang untuk berjalan seiring dengan sistem pendidikan nasional dan menjadi bagian integral dalam upaya peningkatan mutu pendidikan melalui penguatan peran strategis para pemimpin di satuan pendidikan.

“Untuk melaksanakan Program Kepemimpinan Sekolah, Kemendikdasmen menyediakan aplikasi pendukung Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan (SIMKSPSTK) pada platform Rumah Pendidikan layanan Ruang GTK. Dengan sistem ini, pengelolaan data, proses seleksi, pelatihan, serta pemantauan karier dapat dilakukan secara lebih efisien, transparan, dan terintegrasi,” ujar Nunuk Suryani. 

Senada dengan hal itu, Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Hetifah Sjaifudian, menyampaikan dukungan penuh terhadap peluncuran Program Kepemimpinan Sekolah sebagai langkah konkret untuk menjawab tantangan pendidikan nasional, khususnya dalam mengisi kekosongan posisi KS yang jumlahnya mencapai puluhan ribu. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kepemimpinan yang kuat di tingkat satuan pendidikan sangat penting untuk memastikan kualitas pembelajaran yang merata dan berdaya saing. KS, PS, dan Tendik harus saling mendukung agar proses pendidikan berjalan optimal. Tak hanya itu, ia juga mengapresiasi regulasi baru, yakni Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025, yang dinilai dapat mempercepat penugasan KS secara lebih terbuka dan akuntabel. 

“KS dituntut menjadi pemimpin pembelajaran. Ia harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, kondusif, dan memiliki visi jauh ke depan agar terjadi peningkatan kualitas layanan pendidikan secara berkelanjutan. Di sisi lain persoalan nyata di lapangan, terjadi kekosongan KS di sejumlah satuan pendidikan sehingga berpotensi menghambat proses pembelajaran di satuan pendidikan. Melalui kebijakan yang baru dari  Kemendikdasmen, diharapkan Pemerintah Daerah (Pemda) segera melakukan percepatan pengangkatan KS sehingga tidak terjadi kekosongan,” tutup Hetifah Sjaifudian. ***

Sumber: Siaran Pers Nomor: 301/sipers/A6/VI/2025 Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Share:

Baca Lanjutannya

Dukungan Penuh Pemangku Kepentingan dalam Peluncuran Program Kepemimpinan Sekolah

Jakarta, 23 Juni 2025 — Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan, satuan pendidikan memerlukan pemimpin yang kuat, visioner, dan transformatif. Peran strategis kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan menjadi sangat penting dalam memastikan proses pembelajaran secara efektif dan berkualitas. Untuk mendukung penguatan kepemimpinan di tingkat satuan pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) secara resmi meluncurkan Program Kepemimpinan Sekolah yang dilaksanakan secara luring di Gedung A, Kantor Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, pada Senin (23/6).

Program Kepemimpinan Sekolah diselenggarakan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Penyelenggara Pelatihan (LPP), pemerintah daerah (pemda), dan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Selain itu, pelaksanaan program ini juga melibatkan partisipasi aktif dari para pendidik dan tenaga kependidikan, seperti guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, kepala administrasi sekolah, kepala laboratorium sekolah, kepala perpustakaan sekolah, dsb. Kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem kepemimpinan pendidikan yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Selanjutnya, peluncuran Program Kepemimpinan Sekolah mendapat sambutan positif dan antusias dari berbagai pihak, termasuk Bupati Kabupaten Lahat, Bursah Zarnubi; Bupati Kabupaten Bandung, Dadang Supriatna; Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu, Sumaryono; Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (Kabid GTK) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Abdul Hadi; Kabid Pembinaan Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Tanah Laut, Myrza Fazrina; dsb. Dukungan tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam mendorong penguatan kepemimpinan satuan pendidikan di berbagai daerah.

Bupati Kabupaten Lahat, Bursah Zarnubi, mengatakan bahwa program ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah pusat dalam membangun sistem pendidikan yang unggul dan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa inisiatif ini sejalan dengan visi Kabupaten Lahat dalam mencetak kepala sekolah yang inovatif dan siap memimpin perubahan.

“Saya menyambut baik program ini dengan penuh semangat karena sejalan dengan visi pendidikan Kabupaten Lahat dalam menciptakan kepala sekolah yang inovatif dan mampu memimpin perubahan,” ujar Bursah Zarnubi.  

Sementara itu, Bupati Kabupaten Bandung, Dadang Supriatna, menyampaikan dukungannya terhadap peluncuran program ini dan juga merespons terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Ia berharap program ini dapat membentuk pemimpin pendidikan masa depan yang beretika, bertanggung jawab, serta membawa dampak positif bagi kemajuan sekolah dan masyarakat luas.

“Semoga melalui program ini dapat menciptakan pemimpin masa depan yang beretika, bertanggung jawab, dan mampu memajukan sekolah serta berdampak positif kepada masyarakat,” tambah Dadang Supriatna. 

Tak hanya itu, dukungan terhadap Program Kepemimpinan Sekolah juga datang dari pemerintah daerah lainnya. PTK Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu, Sumaryono, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengalokasikan anggaran khusus guna mendukung pelatihan bagi calon kepala sekolah sebagai bentuk kesiapan daerah dalam menyambut kebijakan baru. Langkah serupa turut dilakukan oleh Kabid GTK Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Abdul Hadi, yang melalui efisiensi anggaran berhasil mengalokasikan dana pelatihan kepala sekolah untuk tahun anggaran 2025. Ia berharap alokasi tersebut dapat segera direalisasikan dan pelaksanaan program dapat berjalan lancar tanpa kendala.

Dengan demikian, Program Kepemimpinan Sekolah menjadi langkah strategis dalam menyiapkan kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan yang tangguh dan adaptif. Kolaborasi lintas sektor yang terbangun dalam pelaksanaan program ini menunjukkan bahwa transformasi pendidikan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan komitmen dan sinergi bersama dari seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan dukungan yang solid dan berkelanjutan, program ini diharapkan mampu memperkuat kepemimpinan satuan pendidikan dan membawa perubahan positif bagi mutu pendidikan nasional. ***

Sumber: Siaran Pers Nomor: 302/sipers/A6/VI/2025 Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Share:

Baca Lanjutannya

Sinergi Kemendikdasmen dan Kemensetneg: Luncurkan Program CPNS Setneg ke Sekolah untuk Perkuat Mutu Pendidikan

Bogor, 19 Juni 2025 – Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Ditjen GTKPG), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), secara resmi membuka program Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Setneg ke Sekolah. Program ini merupakan upaya untuk mengakselerasi peningkatan kapasitas pendidikan dasar dan menengah, dengan fokus pada penguatan nilai-nilai kebangsaan, karakter, dan pengembangan kompetensi peserta didik di sekolah.

Kegiatan Pembekalan Peserta Program Setneg ke Sekolah (SKS) di Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Banten dilaksanakan pada 16 s.d. 20 Juni 2025. Program ini menjadi wujud nyata sinergi lintas kementerian dalam mendukung penguatan mutu pendidikan di Indonesia.

Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Putra Asga Elevri, menyebut program ini sebagai langkah strategis untuk mendukung percepatan pembangunan sumber daya unggul dan adaptif di era modern. Sinergi yang terjalin antara Kemendikdasmen dan Kemensetneg merupakan wujud partisipasi semesta dalam mendukung kemajuan pendidikan Indonesia.

“Dengan saling berbagi sumber daya, pengetahuan, dan komitmen bersama, kita semua berharap dapat mewujudkan sistem pendidikan yang lebih berkualitas, inklusif, dan berdaya saing. Peserta juga diharapkan mampu berkontribusi secara efektif, mendukung kelancaran operasional sekolah, sekaligus memberikan inspirasi bermakna bagi pendidik dan peserta didik,” ujar Asga.

Ia pun menegaskan bahwa sinergi yang terjalin antara Kemensetneg dan Kemendikdasmen memiliki peranan penting dalam mendukung kemajuan pendidikan Indonesia di masa yang akan datang. Sebanyak 278 CPNS Kemensetneg mengikuti pembekalan di BGTK Banten dan 108 peserta lainnya di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Setneg Cipete, Jakarta Selatan. Para peserta akan bertugas mendampingi guru utama di SD, SMP, dan SMA selama enam bulan.

Selama pembekalan, para peserta mendapatkan materi pengantar pedagogi, perkembangan peserta didik, pembelajaran di era Society 5.0, growth mindset, pendidikan inklusif, hingga penguatan karakter melalui 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Materi disampaikan oleh narasumber profesional dari kalangan guru, dosen, akademisi, dan pengembang teknologi pendidikan.

Diharapkan para peserta tidak hanya mengikuti kegiatan ini dengan penuh perhatian dan antusiasme, namun juga mampu mengimplementasikan ilmu dan keterampilan yang diperoleh untuk mendukung tugas mulia membantu guru utama dan mendukung kelancaran operasional pendidikan di sekolah penempatan masing-masing.

Pada kegiatan ini, turut hadir Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Abdullah Faqih; Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Muharromi; Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Banten, Sugito Adi Warsito; Kepala Subdirektorat Peningkatan Kapasitas, Perlindungan, dan Pengendalian Direktorat Guru Pendidikan Dasar, Meliyanti.

Sebagai tindak lanjut dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, program Setneg ke Sekolah diharapkan mampu menciptakan sinergi yang produktif demi terwujudnya generasi muda Indonesia yang cerdas, berakhlak mulia, dan siap menjawab tantangan era global. ***

Sumber: Siaran Pers Nomor: 286/sipers/A6/VI/2025 Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

Share:

Baca Lanjutannya

Mendikdasmen Terima Anugerah Konservasi 2025 Kategori Upakarti Dharmakarya Adhikarana dari UNNES

Semarang, 8 Juni 2025 – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menerima Anugerah Konservasi 2025 kategori Upakarti Dharmakarya Adhikarana dari Universitas Negeri Semarang (UNNES). Penghargaan ini diberikan dalam momentum Dies Natalis ke-60 UNNES, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya dalam merumuskan pemikiran, gerakan, dan kebijakan pendidikan yang berpihak pada keberagaman, perdamaian, dan kesadaran ekologis.

Sebagai pendidik, pemikir, dan penggerak pendidikan, Abdul Mu’ti konsisten memperjuangkan pendidikan yang humanis, transformatif, dan berakar pada nilai-nilai keislaman progresif. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang teguh dalam mengadvokasi pluralisme sebagai tenun kehidupan berbangsa, dengan keyakinan bahwa pendidikan adalah jalan untuk membangun intelektualitas sekaligus melahirkan khalifah di bumi yang bertanggung jawab menjaga sesama.

Dalam sambutannya, Mendikdasmen menekankan bahwa pendidikan tidak hanya soal penguasaan pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk karakter dan kemampuan transformatif yang adaptif terhadap perubahan zaman.

“Kalau kita berbicara mengenai pendidikan dan bagaimana menyiapkan dunia masa depan, kita melihat bahwa kemampuan untuk mengelola perubahan itu dapat dikuasai oleh anak-anak kita, apabila pendidikan kita berorientasi ke masa depan dan tidak hanya memberikan mereka kemampuan teknis, tetapi juga soft skills yang bersifat transformatif,” ucap Mendikdasmen di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (8/6).

Lebih lanjut, Mendikdasmen menegaskan bahwa melalui visi Pendidikan Bermutu untuk Semua, Kemendikdasmen berkomitmen terus meningkatkan layanan pendidikan, bukan hanya dalam hal pengetahuan, tetapi juga kepemimpinan dan karakter, untuk menyiapkan generasi bangsa memasuki dunia global.

Dalam kesempatan itu, Mendikdasmen juga mengapresiasi kontribusi UNNES sebagai lembaga yang telah melahirkan guru-guru hebat dan berkualitas. “Kami sangat berharap UNNES dapat terus mendidik para guru sebagai tidak hanya agent of learning tetapi juga agent of civilization. Guru tidak hanya menjadi agen pembelajaran, tetapi juga agen dalam membangun peradaban,” tuturnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Negeri Semarang, Martono, menyampaikan bahwa komitmen menjadi universitas berwawasan konservasi merupakan pekerjaan besar yang hanya bisa diwujudkan melalui kolaborasi dan keterlibatan seluruh pihak. ”Wawasan konservasi sebagai prinsip hidup juga harus diimplementasikan dalam berbagai lini kehidupan. Siapapun kita, apapun peran sosial yang kita emban, kita bisa berkontribusi mengimplementasikan nilai-nilai konservasi,” katanya.

Ia pun menjelaskan bahwa UNNES mengembangkan tiga pilar konservasi, yaitu alam dan lingkungan, seni dan budaya, serta nilai dan karakter, yang terus diperluas penerapannya.

”Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, UNNES akan memberikan anugerah konservasi kepada dua tokoh yang dinilai memiliki komitmen dalam mengimplementasikan nilai-nilai konservasi pada bidangnya,” tambah Martono.

Penghargaan ini menjadi simbol sinergi antara dunia pendidikan dan gerakan konservasi. Lebih dari sekadar penghargaan pribadi, penganugerahan ini mencerminkan harapan bersama untuk menghadirkan sistem pendidikan dengan nilai kemanusiaan, keberagaman, dan keberlanjutan. Kemendikdasmen membuka jalan bagi lahirnya generasi masa depan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berintegritas dan berempati. Pendidikan yang berakar pada nilai-nilai luhur adalah fondasi bagi Indonesia yang berkeadaban. ***

Sumber: Siaran Pers Nomor: 264/sipers/A6/VI/2025 Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

Share:

Baca Lanjutannya