Jakarta, 3 Agustus 2025 – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berkomitmen untuk membangun sistem pendidikan nasional yang inklusif, adil, dan berkualitas. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui transformasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) guna mencetak guru yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kompetensi mengajar yang mampu merangkul keberagaman peserta didik.
Penguatan pendidikan inklusif dilakukan di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) melalui penguatan materi tentang keberagaman murid dan diferensiasi pembelajaran. Bekal ini diberikan kepada mahasiswa calon guru agar mampu merancang pembelajaran yang adaptif. Selain itu, pelatihan bagi dosen dan guru pamong juga diberikan untuk mendampingi mahasiswa dalam menghadapi berbagai konteks keragaman di kelas secara efektif.
Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru, Nunuk Suryani menyebut bahwa kolaborasi Kemendikdasmen dengan LPTK merupakan wujud nyata dari partisipasi semesta dalam membangun pendidikan yang inklusif, adil, dan bermutu untuk semua.
“LPTK berperan dalam menyiapkan calon guru yang profesional dan kompeten untuk mendidik di tengah keberagaman. Kolaborasi antara pemerintah, LPTK, dan mitra pembangunan seperti KPGIA memperkuat ekosistem pendidikan guru yang mampu menjawab tantangan masa depan, di mana setiap anak, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan pendidikan yang bermakna,” urai Dirjen Nunuk.
Komitmen juga disampaikan oleh Direktur Pendidikan Profesi Guru (PPG) Kemendikdasmen, Ferry Maulana Putra, dalam Webinar Nasional bertajuk “Mendorong Pendidikan Inklusif melalui Transformasi Pendidikan Guru” yang diselenggarakan oleh Direktorat PPG Kemendikdasmen melalui Kerja Sama Pendidikan Guru Indonesia-Australia (KPGIA), serta didukung oleh Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia, sebuah kemitraan pendidikan antara pemerintah Indonesia dan Australia.
Direktorat PPG memegang peran strategis dalam menyiapkan guru profesional yang memiliki kompetensi menyeluruh untuk mendidik semua peserta didik, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Dalam Program PPG, nilai-nilai inklusivitas diintegrasikan ke dalam seluruh proses pembelajaran, menjadikan setiap mata kuliah, praktik mengajar, dan interaksi akademik sebagai ruang yang ramah keberagaman. “Peran strategis ini merupakan penjabaran visi Kemendikdasmen untuk menghadirkan Pendidikan Berkualitas untuk Semua,” terangnya di Jakarta, Selasa (29/7).
Webinar ini turut menghadirkan Prof. Danielle Tracey dari Western Sydney University, Australia, yang berbagi pengalaman dalam membangun sistem pendidikan guru berorientasi inklusi. Ia menekankan bahwa pendidikan inklusif adalah fondasi bagi sistem pembelajaran yang adil dan merata. “Calon guru perlu menguasainya agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung semua siswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus,” terangnya.
Lebih lanjut, Prof. Tracey menyampaikan bahwa upaya untuk membangun pendidikan yang inklusif bisa dijalankan dengan beberapa pendekatan, yaitu bergerak dari model medis ke model sosial, bergerak dengan prinsip kesetaraan, penerapan Universal Design for Learning (UDL), berfokus pada murid dan bukan pada jenis disabilitasnya, serta mengedepankan pendekatan berbasis kekuatan.
Dengan memahami prinsip-prinsip tersebut, guru dapat merancang pembelajaran yang responsif terhadap keragaman siswa. Ia menekankan bahwa pendekatan ini bukan hanya soal empati, tetapi juga keterampilan profesional dalam mengidentifikasi kebutuhan, merancang strategi, dan berkolaborasi. “Pendidikan inklusif memperkuat peran guru sebagai agen perubahan sosial yang mendorong partisipasi aktif dan kesetaraan kesempatan bagi semua anak di sekolah,” tambahnya.
Dr. Martadi dari Universitas Negeri Surabaya (UNESA) menambahkan bahwa kolaborasi antara akademisi, dunia industri, dan pemerintah menjadi kunci dalam mendukung pendidikan inklusif melalui pendekatan triple helix. LPTK berperan dalam menyiapkan guru yang kompeten dan berjiwa inklusif, sementara KPGIA menyediakan dukungan inovasi, jejaring, dan sumber daya. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG) Kemendikdasmen menjadi pengikat kebijakan nasional yang menyelaraskan langkah ketiga pihak.
Kolaborasi ini dapat diwujudkan dalam berbagai program seperti webinar, konferensi, kuliah bersama, riset kolaboratif, mobilitas mahasiswa, dan studi banding. Tujuannya adalah meningkatkan mutu pendidikan guru agar mampu menghadapi tantangan pembelajaran yang semakin personal dan berbasis teknologi. Dengan pendekatan ini, guru tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga fasilitator, motivator, dan konselor yang mampu membangun lingkungan belajar inklusif.
“Triple helix mendorong transformasi pendidikan yang adaptif dan berkelanjutan, menjadikan guru sebagai aktor utama dalam menciptakan sistem pendidikan yang merangkul keberagaman dan potensi setiap anak. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pendidikan inklusif di Indonesia,” tambah Martadi.
Webinar ini diikuti oleh lebih dari 500 peserta dari berbagai LPTK di seluruh Indonesia, termasuk para dekan, dosen, dan koordinator Program PPG. Para peserta mendalami strategi integrasi nilai-nilai inklusif ke dalam kurikulum dan Program PPG, serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk mendukung implementasi Pendidikan Inklusif secara nasional. ***
Sumber: Siaran Pers Nomor: /sipers/A6/VIII/2025 Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarorganisasi/antarbagian untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar